Mimika Harus Memotong Jalur Distribusi untuk Menekan Laju Inflasi
Kepala BPS Mimika, Ouceu Satyadipura
MIMIKA, BM
Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) kini mulai terasa. Kenaikan harga komoditas seperti bumbu dapur dan lainnya kini mengalami kenaikan.
Hal ini tentu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat terutama mereka yang berada di kalangan bawah.
Melihat permasalahan ini, BeritaMimika mendatangi kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Mimika guna mengetahui sejauh mana pergerakan inflansi di Mimika.
Pasalnya, pada Juni 2022, tingkat inflasi di Timika sebesar 1,04% dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 112,19
Sementara, pada bulan Agustus 2022 sebesar 0,48% dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 114,55
Ditemui diruang kerjanya Senin (17/10) Kepala BPS Mimika Ouceu Satyadipura mengatakan inflansi terjadi karena daya beli masyarakat menurun.
“Dua bulan lalu (Agustus-red) harga cabe yang naik, di September angkutan darat naik. Dua bulan lalu inflansi tidak terasa karena stok barang dengan harga lama masih banyak, tetapi begitu stok habis barang harus masuk lagi ke Timika dengan biaya transportasi yang naik juga,” katanya.
Lanjutnya, kenaikan harga di bulan September pada transportasi, sudah dapat dipastikan bulan depan harga komoditas juga akan naik sehingga yang dilakukan saat ini adalah bagaimana seharusnya menekan inflansi.
“Kami punya survey untuk penyusunan angka inflansi setiap mingguan dan bulanan ke semua pasar. Kami merekam pergerakan harganya oleh karena itu kami tahu komoditas apa yang bisa mengangkat inflansi,” ucapnya.
Ouceu menuturkan perlu ada kerjasama yang baik antara Tim Pengendali Inflansi Daerah (TPID) dan BPS Mimika karena BPS selalu mencatat pergerakan inflansi.
“Yang dihasilkan oleh BPS adalah bahan atau sumber untuk kebijakan karena kebijakan tanpa data tidak akan tepat sasaran. Pemerintah dapat menekan inflansi dengan memotong jalur distribusi,” ungkapnya.
Ia mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan yang melaksanakan operasi pasar murah karena itu adalah salah satu langkah baik menekan inflansi.
“Misalkan cabe harga tinggi maka pemerintah bisa memotong jalur itu ambil langsung dari petani buang ke pasar. Harga kembali murah tetapi Pemda yang harus melakukan operasi itu," jelasnya.
"Seandainya diambil dari luar kota misalkan telur mahal bagaimana supaya murah, otomatis harus di subisdi dan dilempar dengan harga normal. Memang pemerintah harus menanggung selisih harganya tapi itu yang bisa menurunkan inflansi,” ungkapnya.
Hal ini menurutnya juga sudah menjadi perintah dari pemerintah pusat ke pemda untuk menekan laju inflansi.
“Kemarin saja dari Menteri Keuangan sudah memerintahkan KPPN untuk mendekat ke BPS masing-masing untuk mendiskusikan masalah inflansi. Perlu sosialiasi untuk tahu pentingnya angka inflansi,” tandasnya.
“Saya pengen segera komunikasi dengan TPID. Usaha untuk meperbaiki itu ada tapi merubah sesuatu tidak semudah membalikan tangan butuh proses dan itu yang sedang kami lakukan. BPS membantu pemda dan masyarakat suplai data untuk membuat kebijakan,” pungkasnya. (Elfrida Sijabat)
