Wabup John Rettob Tanggapi Pro Kontra Kartu Akses Pedagang Online

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob memberikan tanggapan tentang adanya pro dan kontra terhadap kartu akses yang dibuatkan Persatuan Penjual Makanan Online Timika (PPMOT).

Walau Kabupaten Mimika kini memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, namun hal ini tidak boleh mencegah pedagang di Mimika untuk melakukan penjualan secara online.

Berikut kutipan pernyataan Wabup John yang dirilis kepada BeritaMimika, Minggu (25/7).

Pedagang online baik makanan atau yang lainnya boleh jualan?
yah tentu boleh dan tidak dibatasi jam, tidak dibatasi prokes karena jualannya dari rumah dan tidak mengganggu siapapun.

Terus untuk melayani pembelinya untuk mengantar?
Tentunya harus mengikuti aturan PPKM dan prokes.

Khusus online makanan dan obat obatan apakah boleh antar pesanannya di luar pembatasan jam?
Boleh karena diatur dalam aturan, masuk dalam kategori esensial, karena itu kategori logistik, bahan pokok, obat obatan dan lain-lain.

Bagaimana caranya harus bisa buktikan bahwa mau antar makanan?
Tentunya dengan cara seperti petugas lain, seperti tenaga kesehatan, tenaga keamanan, petugas bandara dan lain-lain petugas yang di tentukan dalam aturan PPKM.

Buktinya?
Harus ada tanda pengenal, surat tugas dan lain-lain atau yang sah yang dikeluarkan oleh instansi atau organisasinya.

Bagaimana dengan penjual online pakaian dan lain-lain?
Tentunya tidak boleh karena harus disesuaikan dengan aturan PPKM.

Bagaimana dengan kartu yang dikeluarkan oleh perkumpulan pedagang makanan online untuk para kurirnya? 
Yah itu sebuah inovasi dan kreatifitas yang dibuat oleh kelompok tersebut untuk bisa membuat tanda pengenal kepada para kurirnya untuk bisa mengantar pesanan dan bisa dipakai sebagai bukti kepada petugas.

Apakah ini Sah?
Tentunya sah-sah saja yang penting dikeluarkan resmi oleh organisasinya dan diterima oleh kelompoknya serta disosialisasikan kepada semua pihak termasuk petugas.

Apakah boleh kartu itu berbayar?
Tentunya boleh boleh saja, sepanjang disepakati oleh organisasinya dan dikeluarkan resmi oleh organisasinya, sesuai ketentuan yang disepakati.

Apakah kartu itu bisa dikeluarkan kepada semua orang?
Tidak boleh, hanya dikeluarkan kepada mereka yang tergabung dalam organisasi tersebut.

Apakah kartu yang sudah diterbitkan itu bisa di kasih ke sembarang orang untuk bisa melewati penyekatan?
Tentunya tidak boleh dan ini harus menjadi ketentuan oleh organisasi. Apabila ketahuan kartu disalahkan gunakan, maka kartu itu harus dicabut organisasi atau petugas dan diberikan sanksi tentunya sesuai ketentuan.

Bagaimana di Timika, yang saat ini ribut-ribut tengang hal ini?
Menurut saya, hal itu sah-sah saja seperti yang sudah diutarakan diatas. Kita harus melihat persoalan secara objektif dan tidak politisir, atau karena punya kepentingan lain. Saya pribadi merasa itu suatu inovasi yg kreatif, untuk tetap bisa menghidupkan ekonomi ditengah pandemi ini.

Apakah bayar kartu itu merupakan pungli?
Saya pikir Tidak. Sepanjang diatur dalam ketentuan organisasi, diterima dan disepakati oleh semua anggota organisasi, mungkin untuk biaya administrasi dan lain-lain.

Kategori pungli apabila, pemerintah membuat aturan, pemerintah menyiapkan kartu dan diberikan secara gratis tapi dijual oleh organisasi, atau disalahgunakan. Itu baru pungli.

Kita masih ingat pada waktu lalu jaman PSDD, dimana pemerintah membagikan stiker secara gratis kepada mereka yang diperbolehkan lewat? Ternyata banyak disalahgunakan dengan cara cara macam macam. Bahkan stiker bisa diperjualbelikan oleh oknum termasuk yang menerima stiker. Ini yang namanya pungli, atau disalahgunakan.

Saya dengar setiap pedagang online mempunyai kurir masing masing dan dibayar oleh pedagang tersebut.

Apa saran yang tepat untuk pedagang online?

Saran saya di jaman teknologi ini Mimika kan sudah ada dua transportasi online. Buatlah aplikasi atau bekerjasama dengan mereka sehingga kurirnya itu ojek yang terdaftar di transportasi online tersebut.

Mereka pasti berseragam, dan terdaftar jadi dikenal sehingga tidak perlu membuat kartu tanda pengenal dan lain-lain. Jadi bergabung berkolaborasi antara penjual online dan transportasi online. Dan tentunya harus mentaati prokes dan aturan PPKM. (Red)

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

'Kam Stop Buang Sampah Sembarang-Sembarang Sudah' Mulai 1 Oktober

Ekonomi dan Pembangunan 2021-09-17 12:47:43

Ternyata Mimika Punya Lima Hasil Pertanian yang Bisa Diekspor

Ekonomi dan Pembangunan 2021-09-15 13:02:44

Sukseskan PON XX, Garuda Tambah 10 Extra Flight

Ekonomi dan Pembangunan 2021-09-14 14:52:29

Pengelola Homestay Harus Beri Pelayanan Prima Kepada Tamu

Ekonomi dan Pembangunan 2021-09-13 02:49:35

PARADE FOTO Tim YPMAK Mengunjungi 18 Kampung di 3 Distrik Pesisir

Ekonomi dan Pembangunan 2021-09-10 15:34:39

Top