Jika PPKM Berkepanjangan, Bapenda Berencana Lakukan Penghapusan Denda Pajak


Kepala Bapenda Mimika Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Situasi pandemi yang belum berakhir dan adanya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang diputuskan Pemerintah Kabupaten Mimika pada 7 Juli 2021 tentu saja berdampak pada pengembangan usaha ekonomi.

Kalangan pedagang kaki lima dan pemilik warung makan termasuk restoran merasakan penghasilan mereka berkurang.

Namun disisi lain mereka diwajibkan untuk membayar pajak daerah sehingga sebagian dari mereka berharap pemerintah dapat memberikan keringanan pembayaran pajak sama seperti tahun lalu.

Pasalnya pemberian keringanan ini pernah dilakukan Pemda Mimika melalui Bapenda di tahun 2020 lalu yakni pemotongan 50 persen pajak restauran, hotel dan juga hiburan.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dwi Cholifah mengatakan, pajak daerah tediri dari dua jenis yakni self assessment dan office. Menurutnya self assessment paling terdampak.

Yang tergolong self assessment adalah pajak restoran, hotel dan hiburan. Pemungutan pajaknya dilakukan dengan menghitung pajaknya. Artinya, jika tidak ada pengunjung, maka tidak ada pembayaran pajak.

Artinya, semakin sedikit orang yang makan di rumah makan atau menginap di hotel, maka pajaknya semakin kecil. Begitupun sebaiknya.

Sementara, untuk jenis pajak office seperti pajak reklame tidak terkena dampak PPKM sehingga pemberian keringanan pajak tidak perlu dilakukan.

"Istilahnya seperti itu. Namun untuk nantinya menerapkan, kami akan lihat nanti karena saat ini masih dibuat analisanya," kata Dwi.

Pemotongan seperti tahun lalu yang menyentuh angka 50 persen mungkin belum dapat dipastikan namun kemungkinan lain secara admistrasi yang bisa diberikan adalah penghapusan denda.

Sementara itu, untuk Pajak PBB-P2, Bapenda memberikan kelonggaran pembayaran pajaknya dengan mengundur jatuh tempo pembayarannya hingga 31 September 2021.

"Jika beri potongan pajak, kemudian memberikan kebijakan bebas pajak, secara regulasi itu tidak dibenarkan. Jadi kita akan menempuh jalan seperti pemberian keringanan penghapusan denda. Tapi itu buat regulasinya dulu, kalau memang PPKM ini berkepanjangan. Mungkin dalam satu atau dua minggu ini akan ada regulasi daerah untuk mengaturnya,” ungkapnya. (Shanty)

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

'Kam Stop Buang Sampah Sembarang-Sembarang Sudah' Mulai 1 Oktober

Ekonomi dan Pembangunan 2021-09-17 12:47:43

Ternyata Mimika Punya Lima Hasil Pertanian yang Bisa Diekspor

Ekonomi dan Pembangunan 2021-09-15 13:02:44

Sukseskan PON XX, Garuda Tambah 10 Extra Flight

Ekonomi dan Pembangunan 2021-09-14 14:52:29

Pengelola Homestay Harus Beri Pelayanan Prima Kepada Tamu

Ekonomi dan Pembangunan 2021-09-13 02:49:35

PARADE FOTO Tim YPMAK Mengunjungi 18 Kampung di 3 Distrik Pesisir

Ekonomi dan Pembangunan 2021-09-10 15:34:39

Top