politik

Kepala DPMK Michael R Gomar

MIMIKA, BM

Penyaluran Dana Desa Tahap I di Mimika mulai dicairkan pada Minggu ke-3 April 2020. 133 kampung di Mimika diminta untuk menyiapkan segala dokumen yang berhubungan dengan pencairan nanti.

Kepala DPMK Mimika, Michael R Gomar menjelaskan Pencairan kegiatan Dana Desa Tahap I ini diprioritaskan untuk Pencegahan Covid-19 di Desa dan Padat Karya Tunai (pemberdayaan masyarakat).

“Ini agar Dana Desa benar-benar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disaat situasi pandemi Covid-19 melanda kita di Mimika terutama di 133 kampung se-Mimika,” ungkapnya.

Gomar mengatakan kebijakan ini mendasari Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tanggal 24 Maret tahun 2020 yaitu tentang Desa Tanggap Covid-19 dan penegasan padat karya tunai.

Penyaluran ini juga mendasari Peraturan Bupati Mimika Nomor 04 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalikasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa TA 2020.

Michael Gomar menjelaskan sistem penyaluran Dana Desa 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk presentasinya.

Bila dokumen APBK sudah diinput kedalam Siskeudes, maka Kepala Kampung akan mengajukan SPP DD Tahap I (40%) dari total APBK.

Berdasarkan Surat Kuasa Bupati Mimika, dana ini kemudian disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) melalui KPPN Timika, langsung di transfer ke Rekening Kas Desa (RKDes).

“Sehingga kampung-kampung yang sudah melengkapi persyaratan bisa langsung pencairan. Jadi tidak harus menunggu Kampung lain. Secara keseluruhan, persentasi penyaluran Dana Desa TA. 2020;  Tahap I (40%), Tahap II (40%), dan Tahap III (20%),” jelasnya.

Gomar menjelaskan ada 8 kebijakan yang program kegiatan prioritas Dana Desa Tahun 2020. Yakni Padat Karya Tunai Desa (PKTD) swakelola, pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di desa, konvergensi pencegahan stunting terintegrasi, pembangunan sarana kesehatan, sarana pendidikan dan pembinaan organisasi kepemudaan.

Lainnya, pembinaan keagaaan dan ketertiban masyarakat, pembinaan kelompok usaha kecil dan menengah, pembentukan Tim Gugus Tugas Desa melawan Covid-19 dan peningkatan pelayanan publik.

“Ini merupakan kebijakan daerah yang terintegrasi dari kebijakan nasional. 8 poin ini menjadi prioritas terutama dalam membantu desa melawan penyebaran dan penularan corona virus,” ungkapnya.

Sementara itu untuk pencairan proses tahap 1 sebesar 40 persen, beberapa dokumen yang harus disiapkan tiap kampung adalah peraturan kampung tentang APBK, berita acara hasil musyawarah kampung serta daftar hadir peserta dan dokumentasi hasil musyawarah.

Selain itu, surat pernyataan kebenaran permintaan dana desa tahap I, surat permintaan pembayaran tahap I (40 persen), SK kepala kampung tentang penunjukan PTPKD, SK pengangkatan bendahara dan pengangkatan operator kampung, surat rekomendasi kepala diatrik serta dokumentasi transportasi APBK (baliho transparansi anggaran). (Ronald) 

Kondisi jalanan masih terlihat ramai

MIMIKA, BM

“Saya sedih, juga pusing lihat ini. Saya baru pulang keliling lihat masyarakat saya, ternyata masih banyak yang tidak patuhi instruksi saya. Mungkin banyak yang harus kena dulu baru mereka tobat ka apa eee. Macam mereka anggap biasa saja”

Hal ini disampaikan Bupati Mimika Eltinus Omaleng kepada BeritaMimika, Selasa (7/4) siang usai mengintari jalanan kota Timika guna memantau aktifitas masyarakatnya.

Sayangnya ia mengaku kecewa terhadap apa yang sudah dilaranganya. Menurutnya jika warga Mimika masih bandel dan tidak menyadari keadaan ini, maka jangan pernah salahkan pemerintah jika korban virus corona di Mimika akan terus bertambah.

Pasalnya sebagai pimpinan daerah ia telah melakukan segala upaya untuk membentengi Mimika dan warganya dari penyebaran virus ini.

Bahkan Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 juga telah bekerja optimal. Selain itu, berbagai kebijakan dan instruksi lainnya juga telah dikeluarkan.

Jika dalam waktu beberapa hari ke depan keadaan ini masih tetap sama maka ia akan memberlakukan kebijakan yang lebih tegas dan berpotensi hukum terhadap masyarakatnya yang tidak mematuhi aturan pemerintah daerah.

“Masyarakatku tolonglah hargai instruksi yang sudah kami keluarkan. Ini semua untuk kalian. Uang itu gampang dapat dan mudah dicari kalau kita semua masih sehat, kuat dan masih hidup. Patuhi apa yang sudah kami tetapkan karena bukan hanya lindungi ko saja tapi ko punya keluarga dan orang lain juga,” tegasnya.

Bupati mengatakan ia telah mengeluarkan instruksi kepada Satpol PP agar segera menindaklanjuti apa yang diperintahkannya.

“Saya sudah suruh mereka untuk langsung bongkar saja tempat-tempat jualan pinang, kios, toko dan lainnya yang masih buka dan berjualan melewati jam instruksi yang saya keluarkan. Saya lihat pasar lama masih ada yang jualan, pasar sentral kemarin saya suruh bongkar yang jual pakaian bekas. Kalian semua tidak bisa tunggu masa ini selesai dulu ka? Tidak bisa sabar 14 hari?,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Saat mengelilingi kota, Ia juga menemui masih ada pangkalan mobil rental yang ngetem, ojek-ojek mencari penumpang dan beberapa tokoh serta kios yang buka melewati jam 2 siang. Selain itu banyak warga yang madih lalu-lalang.

“Jangan pikir saya tidak pantau. Saya selalu keliling untuk lihat. Saya tidak bisa tenang kalau keadaanya begini. Karena virus ini sangat berbahaya bagi masyarakat saya. Apa yang kita lakukan, daerah lain juga lakukan. Tapi kenapa mereka bisa patuh, kita di Mimika tidak?,” tanya Omaleng.

Terkait dengan kebutuhan sembako untuk masyarakat, ia mengatakan kondisi saat ini masih normal. Ketersediaan bahan makanan masih cukup.

Bahkan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat, Bupati Omaleng pun membuka penerbangan kargo ditambah penerbangan khusus Garuda untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kesehatan.

“Kurang apa lagi? Kalian tidak perlu khawatir dengan hal lain. Pemerintah ada, apa yang kalian khawatirkan, kami sudah pikirkan. Tugas kalian hanya mematuhi larangan social distancing, tetap di rumah, tidak boleh beraktifitas setelah jam 2 dan lainnya. Virus ini bahaya sekali. Saya mau kita semua sehat dan terus bersama. Masa ini akan berakhir jadi taati apa yang kami instruksikan,” tegasnya. (Ronald) 

Bupati Mimika Eltinus Omaleng

MIMIKA, BM

Sebanyak 29 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mimika dinyatakan negatif Covid-19. Hasil pemeriksaan yang dikirimkan RSUD telah membuktikannya.

Sebelumnya, ke-29 pimpinan OPD ini diperintahkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada Senin (6/4) kemarin untuk memeriksakan diri di RSUD. Usai rapat bersama, para pimpinan OPD langsung mengikuti instruksi bupati.

“Puji Tuhan semuanya negatif. Tadi dari RSUD sudah laporkan ke saya. Saya juga legah,” ujar Bupati Omaleng melalui teleponnya kepada BeritaMimika, Selasa (7/4).

Bupati mengatakan, baru 29 pimpinan OPD yang mengikuti tes Covid-19 sementara beberapa pimpinan lainnya belum, hari ini ia memerintahkan mereka untuk melakukan pemeriksaan.

“Kemarin baru 29 orang. Ada yang belum karena masih ada urusan lain tapi hari ini saya sudah perintahkan semua yang belum untuk menyusul ke RSUD. Saya berharap mereka juga negatif,” ungkapnya.

Omaleng mengungkapkan, ia memprioritaskan pemeriksaan Covid-19 ke bawahannya karena mereka akan difokuskan untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita dulu baru baru masyarakat supaya ketika melayani kita harus sehat, tidak boleh sakit sehingga jangan sampai dari kita, masyarakat kena. Ini yang bahaya sehingga dimulai dari pimpinan OPD. Bagaimana kita mau melayani masyarakat kalau kita sendiri sakit,” ujarnya.

Bukan hanya pimpinan OPD, Bupati Omaleng juga memerintahkan seluruh ASN dan honorer Pemda Mimika agar memeriksakan diri ke RSUD.

“Jangan tanya kita punya alat tes ada dan siap atau tidak. Saya sudah buka penerbangan khusus melayani hal seperti ini jadi ASN dan honorer semua harus segera ke RSUD. Di sana baru nanti kalian akan dapat penjelasan seperti apa, yang penting semua harus periksakan diri. Saya mau semua sehat,” ujarnya berpesan. (Ronald)