Penerapan Protokol Kesehatan Di Pelabuhan Poumako Mulai Dipersiapkan

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat di Bandara Moses Kilangin sudah lama diberlakukan.

Kini Pemda Mimika mulai mengatur bagaimana penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Pelabuhan Poumako di masa Adaptasi Hidup Baru.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, dengan kondisi pelabuhan Poumako yang tidak memadai, pemerintah harus tetap berupaya bagaimana menerapkan protokol kesehatan untuk mengatur para penumpang.

"Jadi kita rapat untuk mengetahui bagimana ketika penumpang turun apa yang harus dilakukan, mulai dari pemeriksaan surat-surat, dokumen, penyemprotan barang penumpang, cek suhu dan sebagainya harus dilakukan," tutur Wabup John pada rapat Senin kemarin.

Wabup John mengatakan, untuk penerapannya nanti, akan menjadi tanggung jawab pihak pelabuhan maupun Pelni untuk mengaturnya. Setelah komplet, pemerintah daerah akan menerima laporan terkait hal ini.

"Setalah diatur nantinya akan di evaluasi lagi bersama-sama. Bagaimana melakukannya, kita serahkan dulu sama mereka, mereka harus bisa menyiapkan tempat-tempat itu," tuturnya.

John mengatakan, selama ini yang terjadi di Mimika semua penumpang yang naik dan turun dari kapal hanya melalui satu tangga, namun ditengah pandemi ini harus dipisahkan. Apalagi kondisi pelabuhan yang tidak memiliki ruang tunggu penumpang yang memadaai.

"Kita harus ubah jadi disiplin sehingga tidak ada lagi orang baku tabrak saat naik maupun turun kapal apalagi ketika menuju kapal. Semua penumpang wajib mematuhi aturan ini tanpa terkecuali," tegasnya.

Dengan demikian maka Wabup John berharap, pengaturan pelaksanaan protokol kesehatan di Pelabuhan Poumako bisa diatur secara baik oleh semua pihak yang bertanggung jawab.

"Mungkin di pelabuhan bisa buat tempat darurat dulu, seperti gunakan kontainer dan lainnya nanti kita evaluasi lagi," ujarnya.

Tambahnya, untuk jumlah penumpang nantinya akan dibatasi. Penumpang yang mau datang ke Mimika dimaksimalkan hanya 200 orang. Ini akan diatur oleh pihak Pelni dari hasil penjualan tiket baik online maupun offline.

"Ini semua diukur juga dengan kesiapan yang ada, kalau memang bisa 400 orang tidak masalah tapi harus sesuai prosedural terutama dokumen pendukung perjalanan itu wajib," tutup Wabup John. (Shanty)

 

Top