Disnaker, Disperindag, Dishub, BPKAD dan BPS Belum Lengkapi Dokumen LPPD
Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte foto bersama Pimpinan OPD dan narasumber
MIMIKA, BM
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika kembali menggelar Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
Kegiatan yang digelar Jumat (28/2/2025) di Hotel Grand Tembaga itu dibuka oleh Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte.
Pj Sekda Mimika Petrus Yumte dalam sambutannya mengatakan, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) merupakan laporan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam upaya peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik.
Menurutnya, sosialisasi ini sangatlah penting untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangun Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, ia berharap agar dari masing-masing OPD, berkomitmen untuk semaksimalnya.
"Komitmennya mungkin memberi kontribusi positif dalam penyusunan LPPD kabupaten Mimika sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan LPPD yang menyajikan keberhasilan penyelenggaaraan pemerintah daerah dengan akurat, valid, yang didukung oleh dokumen pendukung yang memadai,"kata Petrus.
Pj Sekda mengatakan, OPD yang capaian kinerja indikator, kinerja kunci pada LPPD yang masih rendah nilainya, indikator tersebut wajib diprogramkan pada tahun anggaran mendatang, karena dengan capaian kinerja yang rendah dapat mempengaruhi penilaian pada hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepala daerah.
"Melalui kegiatan sosialisasi ini, akan meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis kita dalam membuat dan menyusun LPPD, sehingga dapat menghasilkan bentuk LPPD yang benar. Saya juga berharap agar nanti dalam penyusunan laporan dapat disusun sebaik baiknya, transparan, valid, akuntabel serta faktual (menggambarkan kondisi yang sebenarnya). Sehingga apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat kita evaluasi untuk mendapatkan perbaikan di tahun anggaran berikutnya,"ungkapnya.
Petrus juga memberi catatan penting bagi OPD yang LPPD nya masih belum lengkap agar sesegera mungkin dilengkapi.
Adapun OPD yang masih belum melengkapi dokumen LPPD diantaranya, Disnaker, Disperindag, Dishub, BPKAD, BPS.
Sementara itu Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika, Dedi Paokuma mengatakan, Program LPDP ada di masing-masing OPD termasuk semua indikatornya. Tata Pemerintahan sebagai sekretariatnya untuk menginput.
"OPD yang tadi disebutkan oleh Pak Sekda itu hanya belum lengkap saja karena sementara penginputan. Batas akhir penginputan nanti di pertengahan Maret. Karena pertengahan Maret itu kami sudah menjilid buku LPPD untuk dikirim ke provinsi setelah hasil refill dari Inspektorat,"kata Dedi.
Dijelaskan, bahwa penginputan LPPD ini dilihat dari kinerja dari tahun lalu. Tiga bulan ini LPDP diinput, sehingga kenapa dikejar supaya bisa selesai.
"Kepada dinas diharapkan dengan adanya sosialisasi ini mungkin kalau masih ada yang belum paham atau belum lengkap bisa ditanyakan ke tim atau narasumber dari BKPKD evaluasi kinerja pemerintah daerah,"pungkasnya. (Shanty Sang)
