pendidikan

Anak-anak SD Sentra Pendidikan Usai Pulang Sekolah

MIMIKA, BM

Suksesnya penyelenggaraan ajang nasional Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang berlangsung pada Oktober 2021 ternyata masih menyisahkan secuil persoalan.

Pasalnya, asrama pada sekolah Sentra Pendidikan Mimika yang berlokasi di jalan poros II-V dijadikan sebagai wisma atlet, namun hingga kini masih saja belum menemukan titik terang penyelesaian sehingga para siswa yang sebelumnya menempati asrama belum bisa kembali.

Setahun lebih lamanya, para siswa baik SD, SMP dan SMA di Sentra Pendidikan terpaksa harus dipulangkan ke rumah masing-masing sementara untuk proses kegiatan belajar mengajar (kbm) untuk transportasi pihak sekolah hanya menyediakan satu bis selebihnya mereka berangkat dan pulang sekolah dengan menggunakan jasa ojek maupun kendaraan pribadi.

Para siswa yang bersekolah disini 100 persen merupakan putera puteri daerah yang berasal dari Amungme, Mimika Wee dan lima suku kekerabatan.

Lantas, mengapa persoalan ini terus berlarut dan tidak ada titik temu serta sampai kapan persoalan ini dapat terselesaikan sementara sekolah Sentra Pendidikan dikenal sebagai sekolah terpadu berpola asrama.

Kepada BeritaMimika di ruang kerjanya Rabu (2/11) Kepala Bidang Jenjang SD Dinas Pendidikan Mimika Stanislaus Laian, menjelaskan bahwa aset-aset yang ada di asrama sampai sekarang belum ada penyelesaian administrasi sehingga penghuni di asrama belum bisa masuk meskipun proses kbm tetap berjalan.

“Hanya mekanisme tadi, takutnya fasilitas barang-barang, ya namanya anak-anak kalau rusak nanti siapa yang bertanggungjawab. kendalanya disitu kami tunggu pihak yang bisa memastikan supaya ke depan hal ini tidak menjadi masalah,” imbuhnya.

Stanislaus Laian, yang juga merupakan mantan Kepala Sekolah SMP Sentra Pendidikan berharap agar administrasi data aset-aset PON dapat segera dibereskan.

“Supaya anak-anak tidak naik bis lagi atau ojek, memang ada bis tapi terbatas. Saya berharap semua bisa cepat terselesaikan,” tandasnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi oleh BeritaMimika melalui telepon Jumat (4/11/2022) Sekretaris PB PON XX Claster Mimika, Caesar A Tunya mengatakan permasalahan sebenarnya ada dua hal yakni tenaga kerja yang akan mempersiapkan asrama menjadi layak huni dan listrik.

“Semua aset PON sudah dipakai apakah yang di Timika bisa, tentu saja bisa karena semua sudah selesai. Mangkanya secara administrasi mereka tinggal menyurat ke PB PON Pemerintah Pusat bahwa aset itu akan dipakai,” katanya.

“Saya tidak mengerti kenapa sentra pendidikan tidak mau dipakai. Tempat lain sudah pakai semua. Menyurat saja kasih ke saya, disitu aset apa saja yang ada,” lanjutnya.

Ia menjelaskan permasalahan lainnya adalah listrik karena setelah pagelaran PON selesai, listrik langsung dicabut oleh PLN sementara untuk pemakaiannya listrik pasti besar nilainya.

“Pemerintah tidak bisa datang suruh pasang sambung, PLN mau mereka daftar dulu baru pasang lagi. Itu listrik yang cukup besar. Itu kan sudah tidak terawat siapa yang mau kerja kasih bersih itu semua dan siapa yang mau bayar listriknya,” tandasnya.

Ia menambahkan pada saat PON lalu, sistem kelistrikan itu paket sehinga seharusnya di awal dianggarkan untuk penyambungan ulang tetapi tidak dianggarkan karena juga bukan dari APBD Mimika sehingga ketika PON selesai maka listrik dicabut.

“Jadi butuh listrik dan tenaga kerja yang mempersiapkan agar asrama layak dihuni anak-anak, kalau gelap parah toh,” tutupnya.
(Elfrida Sijabat/Red)

Suasana pertemuan yang dipimpin langsung Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Menyikapi persoalan pendidikan di Miimika, Plt Bupati Mimika Johannes Rettob bertemu langsung dengan Dinas Pendidikan dan Yayasan Pendidikan yang ada di Kabupaten Mimika.

Pertemuan dipimpin langsung oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob didampingi Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte, Plh Kadis Pendidikan Wilem Naa serta ketua Yasasan, yang dilangsungkan di Hotel Grand Tembaga, Jumat (4/11/2022).

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan secara umum presentasi pendidikan di kabupaten Mimika menurut data, mengalami sedikit kenaikan, namun kalau dibedah satu persatu, pendidikan di pesisir maupun di pegunungan masih jauh dari harapan.

Pasalnya, banyak murid SMP yang masih belajar membaca. Bahkan di perguruan tinggi masih harus menyertakan mata kuliah bahasa Indonesia dan cara menulis skripsi.

"Pertanyaannya kenapa pengetahuan dasar saja tidak bisa, belajar membaca, dan menulis atau 3M. Dan ada keluhan, pemerintah diskriminatif hanya memperhatikan sekolah negeri, tidak memperhatikan sekolah swasta," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia memerintahkan dinas pendidikan untuk melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang ada, agar diperoleh data yang valid sehingta menjadi acuan pemerintah dalam membenahi pendidikan di Kabupaten Mimika.

"Saya sudah perintahkan Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan, berapa jumlah sekolah yang ada, swasta maupun negeri, jumlah guru, murid dan sebagainya," ujarnya.

Menurut Plt Bupati, banyak sekali persoalan di pendidikan karena itu pemerintah butuh saran dan pendapat dari pelaku pendidikan, apakah sistemnya yang salah, polanya yang salah atau kurangnya perhatian dari pemerintah.

Sementara itu, Plh Dinas Pendidikan Wilem Naa mengatakan, pertemuan ini untuk mendapatkan masukan dan saran tentang pendidikan di Mimika yang tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Selain itu ada gap-gap di dunia pendidikan, sehingga pertemuan ini untuk mempersatukan kembali dunia pendidikan, lupakan persoalan yang lalu dan memulai tata pendidikan yang lebih baik kedepan.

Sedangkan, dari pihak Yayasan YPPK mengusulkan adanya Perda Pendidikan, karena menurut mereka belum pernah menerima regulasi dari pemerintah terkait pendidikan.

Selain itu, untuk membangun pendidikan harus ada kerjasama yang baik antara Yayasan dengan pemerintah.

Yayasan yang memiliki 42 sekolah ini meminta perhatian pemerintah terkait tenaga guru, dan perlu ada pemerataan rasio antara guru dan murid agar mutu pendidikan terjaga.

Adapun perwakilan yayasan yang mengikuti pertemuan ini adalah YPK, Advent, Yapis, YPPGI, dan YP2KP.

Mereka juga mengusulkan agar adanya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur sekolah maupun peralatan sekolah, selain itu peningkatan SDM guru.

Mereka juga meminta pemerintah untuk mendatangkan guru terbang dari UNCEN atau UGM untuk mengajar guru-guru agar ada peningkatan kualitas SDM juga insentif bagi guru-guru honor.

Menanggapi masukan dari pihak Yayasan, Plt Bupati John menegaskan harus ada perbaikan kualitas pendidikan di Mimika, bagaimana caranya agar guru betah mengajar di kampung, kalau ada persoalan segera laporkan ke pemerintah. (Shanty Sang)

SDN 6 Mimika mengikuti ANBK dengan menumpang di SD Sentra Pendidikan

MIMIKA, BM

Dari 135 Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Mimika, 53 diantaranya mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

ANBK dilaksanakan sebanyak empat gelombang dimana dibagi menjadi dua sesi yakni pagi dan siang.

Pada gelombang I yang dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 25 Oktober diikuti oleh 29 sekolah dimana 22 melaksanakan secara mandiri dan tujuh lainnya menumpang.

Gelombang II diselenggarakan pada tanggal 27 dan 29 Oktober dikarenakan 28 adalah HUT GKI sehingga diundur ke tanggal 29 Oktober.

Adapun SD yang mengikuti berjumlah 9 yakni 4 mandiri 5 menumpang dengan mode online 3 sekolah dan 6 semi online.

Sementara itu, gelombang III pada tanggal 31 Oktober hingga 1 November yang diikuti 8 sekolah dimana 6 menyelenggarakan secara mandiri dan 2 menumpang dengan mode online 4 dan semi online 4 sekolah.

Terakhir, gelombang IV diselenggarakan tanggal 2 hingga 3 November 2022 yang akan diikuti oleh 9 SD, 7 mandiri dan 2 menumpang dengan moda online 8 dan semi online 1.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Jenjang SD Dinas Pendidikan Mimika Stanislaus Laian kepada BeritaMimika Rabu (2/11) di ruang kerjanya.

Untuk hari pertama yang diuji adalah berkaitan dengan literasi dan hari kedua numerasi.

“Yang menumpang di Sentra Pendidikan ada sekolah SD Negeri 6 dan Pigapu,” katanya.

Lanjutnya untuk sekolah yang melaksanakan dengan moda semi online menggunakan server atau perangkat penyimpan hasil ANBK.

“Seharusnya di asesmen semua sekolah tetapi tergantung ketersediaan sarana prasarana (sarpras), tapi tidak dipaksakan karena sarpras yang terbatas. Untuk pedalaman agak susah, jaringan dan perangkat komputer tidak ada,” ungkapnya.

“Kalau menumpang kendalanya di mobilisasinya. Sampai saat ini di pedalaman belum ikut. Beberapa sekolah bisa dijangkau, dan untuk di perkotaan dan pinggiran sudah 88 sekolah dilatih proktornya,” ujarnya.

SDN 6 Mimika dan SD Pigapu Melaksanakan ANBK Menumpang di SD Sentra Pendidikan

Hari pertama untuk gelombang IV pelaksanaan ANBK, nampak SDN 6 Mimika mengikutinya dengan menumpang di SD Sentra Pendidikan.

Hal ini dilakukan karena tidak tersedianya sarpras komputer dan laboratorium di SDN 6 Mimika, sehingga pelajar kelas lima harus pergi dengan kendaraan orang tua atau ojek untuk bisa ikut ANBK di SD Sentra Pendidikan.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepada BeritaMimika Wakil Kepala Sekolah SD Sentra Pendidikan, Flore Rahawarin menerangkan ada dua sekolah yang menumpang yakni SD Pigapu sebanyak 16 dan SDN 6 sebanyak 12 siswa.

“Kalau di SD Sentra Pendidikan dari 25 siswa kelas lima diambil tujuh untuk ikut ANBK. Di kami ketersediaan komputer ada 11. Selain itu juga guru 12 termasuk operator dan tata usaha. Output dari ANBK ini nanti adalah rapor pendidikan sehingga jika ada kekuarangan akan dijadikan acuan untuk perbaikan kedepan,” jelasnya. (Elfrida Sijabat)