nasional

Paspor jenis E-Paspor dan jenis biasa

MIMIKA, BM

Teehitung Senin (9/11), Kantor Imigrasi Mimika sudah dapat melakukan pelayanan permohonan E-Paspor.

Kepala Kantor Imigrasi Mimika, Jesaja Samuel Enock kepada BeritaMimika sore ini menjelaskan, layanan ini menjawab kebutuhan masyarakat Mimika yang ingin memiliki E-Paspor.

Selain itu bagi masyarakat yang sudah memiliki Paspor biasa namun ingin beralih ke E-Paspor kini dapat dilakukan di Imigrasi Mimika.

Adapun beberapa persyaratan yang harus dimiliki pemohon yakni cukup melampirkan E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir/Ijazah untuk permohonan baru atau cukup E-KTP dan Paspor Lama untuk Penggantian Paspor.

Sementara itu untuk biaya pembuatan E-Paspor sebesar Rp650.000 dibayarkan melalui bank atau Kantor Pos oleh pemohon.

"E-Paspor merupakan jenis paspor yang mana didalamnya terpasang chip yang berfungsi untuk menyimpan data biometrik wajah dan sidik jari dari pemiliknya, sehingga lebih aman dan sulit untuk dipalsukan," jelasnya.

Kesitinewaan lain bagi pemegang E-Paspor akan mendapatkan beberapa keuntungan diantaranya Free Visa atau Visa Waiver untuk berkunjung ke Jepang selama 15 (lima belas) hari, dengan cara mendaftarkan ke Konsulat Jepang sebelum keberangkatan.

"Keuntungan selanjutnya pemilik E-Paspor dapat memanfaatkan AUTOGATE (Pintu Pemeriksaan Imigrasi Otomatis) tanpa harus mengantri pada saat kedatangan atau keberangkatan di counter Imigrasi," ujarnya. (Ronald)

Kabag Humas Setda Mimika, Hendrikus Selitubun saat melakukan klarifikasi di Mozza, Minggu (9/11)

MIMIKA, BM

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Mimika, Hendrikus Selitubun menyampaikan klarifikasi terhadap pemberitaan oleh salah satu media nasional yang mencatut namanya sebagai mantan Kabag Umum tahun 2015.

Media ini menulis bahwa ia dipanggil pada Selasa (10/11) oleh tim penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran (TA) 2015.

Ia ingin melakukan klarifikasi sebagai hak jawab namun tidak memiliki akses dan contact media tersebut, sehingga klarifikasi ia sampaikan kepada beberapa media Mimika termasuk BeritaMimika di Mozza, Minggu (8/11) malam.

"Saya sendiri kaget dan tidak pernah dihubungi atau diwawancara apalagi dari KPK. Tapi kenapa tiba-tiba nama saya ada di media itu. Mereka tulis saya menjabat sebagai Kabag Humas pada 2015, ini tidak benar karena saya baru menjabat Kabag Humas pada September lalu, baru mau tiga bulan," jelasnya.

Hendrikus meminta agar media ini profesional menyampaikan pemberitaan karena menurutnya penulisan berita yang keliru berdampak pula pada persepsi masyarakat.

"Mereka harus profesional. Saya tidak dihubungi dan diwawancarai tapi kenapa nama saya ada di berita. Kabag Humas tahun 2015 lalu bukan saya tetapi Hendra Kuswara. Saya ingin media ini klarifikasi tapi tidak ada chanel dan tidak tahu bagaimana bisa hubungi mereka," ungkapnya.

Hendrikus Selitubun mengungkapkan pada 2015 lalu ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Kantor Ketahanan Pangan. Tahun 2016 ia dipindahkan menjadi Kabid Kebersihan pada Dinas Tata Kota. 

Tahun 2018, ia pindah ke Kesbangpol sebagai Kabid Penanganan Konflik. 17 September 2020 lalu, diangkat sebagai Kabag Humas Setda Mimika oleh bupati Mimika.

Secara tegas dirinya meminta agar media tersebut menuliskan permintaan maaf karena bukan hanya mempolemikan namanya namun juga nama baik pemerintah daerah.

"Secara pribadi saya menilai apa yang mereka tulis kesannya kurang baik. Mereka yang tidak mengerti hukum bisa beroponi dan  menggangap saya tidak benar. Saya harap media ini segera beri klarifikasi yang gentelman dan profesional sesuai dengan profesi mereka," tegasnya.

Selama hampir tiga bulan dirinya menjabat Kabag Humas, Ia juga sejauh ini tidak mendengarkan atau menerima adanya surat pemanggilan KPK terhadap dirinya.

"Makanya saya minta mereka kerja sesuai etika dan profesi. Jangan sampai saya ditulis sebagai pelapor kemudian menimbulkan masalah karena secara etika pemerintah, saya ini bawahan. Hal begini harus diklarifikasi. Kami bagian umum sekarang juga tidak ada sangkut paut dengan tempat ibadah di mile 32. Tupoksi kami adalah urusan rumah tangga bupati dan wakil, sarana prasarana dan sekretariat daerah," jelasnya.

Terkait pencatutan namanya, menurut Hendrikus telah melakukan koordinasi dengan Kabag Humas Pemda Mimika agar jangan sampai persoalan ini kemudian diasumsikan salah dalam opini warga.

"Saya lakukan klarifikasi lewat media di Timika tujuannya agar jangan sampai ada persepsi keliru dan berbeda dalam melihat persoalan ini, apalagi ini menyangkut wibawah pemerintah daerah dan saya secara pribadi," tegasnya.

Sementara itu menyikapi persoalan ini, ia enggan berkomentar lebih namun menurutnya, masalah ini jangan dijadikan tendensius yang berlebihan apalagi sampai memojokan pemerintah daerah. Ia juga meminta semua pihak untuk mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah.

"Pencatutan nama Gereja Mile 32 menurut saya secara pribadi, semua sudah ditetapkan dalam lembaran pengesahan daerah sehingga jika ada kesalahan maka ada perbaikan. Jangan sampai media ini menjatuhkan kredibilitas daerah apalagi ini otonomi khusus, kewenangan diberikan untuk pemerintah daerah secara lebih membangun daerahnya sendiri dan apa yang bupati lakukan adalah untuk membangun negeri ini," tandasnya. (Ronald)

Pengenalan cara pengoperasian alat berat menggunakan simulator di Institute Pertambangan Nemangkawi oleh instruktur

MIMIKA, BM

PT Freeport Indonesia (PTFI) terus berupaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia Papua untuk menyambut bonus demografi Indonesia pada tahun 2030.

Salah satu program yang terus berjalan adalah penyediaan akses pendidikan bagi masyarakat Papua melalui Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) sebagai lembaga pendidikan vokasi non-formal, sekaligus pelopor pengembangan standarisasi tes penilaian kerja di Papua.
 
Dibangun oleh PTFI pada tahun 2003, IPN berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter dengan 91% siswanya merupakan siswa asli Papua.

Beberapa program utama di IPN antara lain pelatihan kompetensi dasar (literasi), program MBA bagi karyawan bekerja sama dengan Sekolah Bisnis IPB, magang untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan, Papuan Sustainable Human Capital untuk meningkatkan kemampuan dasar dan kedisiplinan kerja, serta pelatihan kepemimpinan.
 
“Demografi Indonesia tahun 2030 dapat menjadi sebuah bonus yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk dapat berkembang menjadi negara maju di dunia. Untuk itu, PTFI melalui Institut Pertambangan Nemangkawi terus mewujudkan komitmennya untuk membantu pemerintah mencetak generasi-generasi muda Papua yang unggul dan berdaya saing global, khususnya di bidang pertambangan,” kata Direktur IPN Soleman Faluk.
 
Adapun Indonesia kini tengah mengalami proses perubahan struktur penduduk, di mana jumlah dan persentase penduduk berusia produktif, yakni penduduk yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun, kian merangkak naik.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk berusia produktif ini akan mencapai lebih dari 200 juta orang, atau sekitar 70% dari total populasi Indonesia pada 2030 mendatang. Komposisi ini akan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi berusia produktif terbanyak di Asia Tenggara.

Pelatihan operator alat berat oleh instruktur kepada siswa di Institute Pertambangan Nemangkawi

Melihat potensi tersebut, IPN terus beradaptasi dengan perkembangan dan kebutuhan industri, hingga kini telah memiliki 15 jurusan teknik, seperti Heavy Duty Mechanic, Miner Underground, Electrician, dan Construction.

Selain itu, IPN juga memiliki program non-teknis, yang meliputi program D3 bisnis administrasi dan tata niaga, serta Papuan Bridge Program (program pelatihan kewirausahaan dan pembekalan tenaga siap kerja). Berkat kurikulumnya yang lengkap, IPN berhasil membuat PTFI memecahkan rekor MURI sebagai “Perusahaan Tambang dengan Program Pengembangan dan Pelatihan Terlengkap bagi Masyarakat Lokal”.
 
Sebagai upaya menyetarakan kualitas pendidikan pertambangan di IPN, PTFI juga telah bermitra dengan berbagai lembaga pemerintahan dan pendidikan, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Institut Teknologi Bandung, Politeknik Negeri Semarang, Universitas Cendrawasih, Universitas Papua, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura.

Selain itu PTFI juga berkolaborasi dengan beberapa perusahaan kontraktor guna memberikan penguatan keterampilan kerja dan peningkatan kualitas guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Timika.
 
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (LEMASKO), Gregorius Okoare memberikan rekognisi atas peran PTFI melalui Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) terhadap peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Papua, sehingga banyak anggota masyarakat yang dapat terlibat dalam bekerja di lingkungan perusahaan, baik PTFI maupun kontraktornya.

Pelatihan teknik las oleh instruktur kepadasiswa dalam mempersiapkan sumber dayamanusia (SDM) siap kerja sesuai kebutuhkanindustri

Sejak IPN dibuka tahun 2003, tercatat 91% pesertanya adalah orang asli Papua. Hingga thn 2020 IPN sudah meluluskan lebih dari 3.900 siswa, dan 2.700 orang diantaranya telah bergabung bersama PTFI.

"Saya sangat mengapresiasi sekali dengan adanya IPN. Kami minta kepada pimpinan Freeport agar program ini jangan putus dan bisa berkesinambungan dan berjalan dengan baik. IPN telah mencetak generasi asli Papua yang unggul dan memiliki daya saing serta siap turun di dunia kerja maupun dunia usaha,” ujar Gregorius Okoare.
 
Hingga 2020, IPN telah meluluskan lebih dari 3.900 siswa (5% diantaranya adalah siswa perempuan), dengan lebih dari 2.700 di antaranya telah bergabung dan berkarya di PTFI.

Di masa mendatang, PTFI berharap akan semakin banyak putra dan putri Papua yang mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan di IPN dan berkiprah dalam memajukan industri pertambangan dalam negeri.

"Program pendidikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kami perkuat dengan program pengembangan karakter, membuat IPN dapat terus mencetak generasi muda Papua yang tidak hanya kompeten dan unggul di bidang pertambangan, namun juga memiliki karakter profesional dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Kami berharap apa yang kami lakukan ini mampu meningkatkan kualitas SDM Papua dan berkontribusi bagi persiapan bangsa ini menyambut bonus demografi tahun 2030,” tutup Soleman. (Ronald)