kesehatan

Kadis Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Kejadian penembakan yang terjadi di Distrik Alama pada 5 Agustus 2024, membat pelayanan kesehatan disana terpaksa harus dihentikan sementara waktu.

Terkait keadaan ini, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan sudah melakukan rapat bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah.

Kadis Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra, Sabtu (10/08/2024) kepada media ini mengatakan ada ada beberapa hal yang diputuskan dalam rapat bersama tersebut.

"Kita sudah rapat bersama (Rabu) Kadis Provinsi Papua Tengah. Jadi langka pertama yang akan kita buat adalah melakukan mental healing dan juga akan  difasilitasi Dinkes Provinsi Papua Tengah. Kami juga sudah buat kronologisnya," ungkapnya. 

Tterkait pelayanan kesehatan di Alama, menurut Reynold pihaknya akan menunggu petunjuk, arahan dan perintah dari pimpinan kepala daerah.

"Untuk sementara pelayanan kesehatan di atas tidak ada karena kami sudah menarik tenaga kesehatan, padahal efektivitas pelayanan kesehatan selama ini memberikan efek besar buat masyarakat di Alama," katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa sebenarnya pihaknya tidak mau ada masyarakat yang tidak terlayani mengingat ada ibu hamil, orangtua dan balita yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan di sana.

"Kami akan buat rapat lintas sektor dengan tokoh-tokoh masyarakat wilayah pegunungan karena kami tidak mau ada masyarakat yang tidak terlayani. Sudah pasti kami akan lakukan konsultasi meminta arahan dari pimpinan untuk rapat tingkat pimpinan forkompimda terkait pelayanan,"ungkapnya.

Menurut Reynold, di Alama bukan hanya tenteng pelayanan kesehatan saja namun ada berbagai program strategis daerah yang dilakukan di wilayah pegunungan.

"Tentu saja pelayanan di bagian pegunungan itu bagian dari tanggung jawab negara, dan kami hadir disana menunjukkan bahwa negara itu hadir untuk menjawab hak rakyat. Kejadian kemarin tentu saja menjadi evaluasi buat kita semua bagaimana negara ini harus tetap ada," jelasnya.

“Hari ini saya mau bilang dari kasus ini bahwa ada masyarakat asli Papua yang punya hak juga untuk dilayani. Kita harus pikirkan bersama bagaimana supaya tetap harus dilayani, maka ini nanti akan kami angkat di forum komunikasi supaya dapat saran dan nasehat baik dari pimpinan kami dan pimpinan TNI-Polri,"sambung Reynold.

Selain itu kata Reynold bahwa dari kejadian ini ada hal yang harus devaluasi secara bersama-sama yaitu terkait  mobilisasi orang.

"Karena kita lihat masyarakat pantai pergerakannya tidak terlalu banyak namun masyarakat gunung itu sangat tinggi. Sehingga, orang masuk keluar itu harus ad sistem KTP, kemudian harus ada satu sistem yang dibangun untuk respon cepat," ungkapnya. (Ignasius Istanto)

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Deny Jermy Eka Putra Mase saat memakaikan tanda pengenal ke agen pesiar

MIMIKA, BM

Program PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi) adalah upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, memperluas cakupan kepesertaan, sekaligus memastikan setiap masyarakat memiliki akses terhadap layanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Untuk di Kabupaten Mimika BPJS Kesehatan menjalankan program PESIAR di tiga kampung yang menjadi pilot project.

Tiga kampung tersebut dinilai karena cakupan daerah dipandang cukup besar, luas dan penyebaran penduduknya bervariasi.

Kampung yang menjadi pilot project adalah Kampung Mawokauw Jaya, Limau Asri Timur dan kampung Nawaripi.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Deny Jermy Eka Putra Mase, mengatakan program PESIAR (petakan, sisir, advokasi dan registrasi) merupakan program baru yang berkolaborasi antara beberapa kementerian, lembaga kementerian desa, BPJS Kesehatan dan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).

"Program PESIAR ini merupakan program rutin dari pemerintah yang masuk dalam RPJMN Pemerintah Pusat sampai ke daerah terkait dengan program kesehatan," ujar Deny Jermi saat ditemui di Horison Diana, Selasa (30/07/2024).

Deny mengatakan dalam progam ini, ada tiga agen pesiar BPJS Kesehatan yang akan bertugas untuk menyisir distrik, kampung ataupun desa.

Mereka juga  akan  memetakan proses pendaftaran hingga melakukan registrasi terhadap peserta yang memang belum tercover sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk juga badan usaha mikro.

"Tugas dari agen pesiar ini nantinya akan mendata masyarakat kita atau peserta yang belum memiliki jaminan kesehatan atau JKN. Selain masyarakat, mereka juga menyisir badan usaha mikro yang rata-rata peserta dari badan usaha ini kurang lebih ada tujuh orang," jelasnya.

Katanya, program ini masih dalam uji coba sampai bulan Desember nanti dan kedepan BPJS Kesehatan beserta pemerintah daerah dan juga dinas terkait akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas dan juga keberlangsungan dari program PESIAR ini.

Diharapkan lewat agen-agen ini cakupan dari pada kepesertaan JKN KIS yang dikelola BPJS Kesehatan di Mimika bisa mencapai 100 persen.

"Sebenarnya kami coba menyisir untuk kampung-kampung yang memang memiliki potensi ataupun memiliki masyarakat,” ujarnya.

“Kita lihat dari data yang ada memang secara cakupan ataupun secara domisili wilayah-wilayah yang besar dan belum terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kampung-kampung yang lain atau distrik yang lain juga," jelasnya.

Ini juga menjadi peluang bagi kampung lain yang ingin berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Pihak BPJS sangat terbuka bagi mereka untuk mendaftarkan agen pesiarnya ataupun orang-orang yang bisa diajak berkolaborasi.

"Kami harap dukungan Pemerintah Daerah Mimika sehingga program ini bisa terus berkesinambungan dan berkelanjutan, tentunya ini juga merupakan solusi terbaik untuk kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Kepala Dinss Kesehatan Kabupateb Mimika, Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan Mimika mencatat Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio sejak pelaksanaannya pada 27 Mei 2024 hingga saat ini telah mencapai 62 persen dari target 55.570 anak.

Untuk diketahui, pelaksanaan pemberian imunisasi polio di Kabupaten Mimika dilaksanakan sejak diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.5.1/281J Tentang Pelaksanmn Pekan Imunisasi Nasional aalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio.

"Sejak kami menerima surat edaran Mendagri kami mulai melaksanakan vaksin polio, dan sampai sekarang sudah mencapai 62 persen untuk tahap pertama dan 30 persen untuk tahap kedua," kata Kepala Dinkes Mimika, Reynold Ubra saat ditemui di Hotel Swiss-Belinn, Rabu (17/7/2024).

Reynold mengaku, sasaran pemberian imunisasi polio di Mimika merupakan yang tertinggi dari delapan Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

Agar pelaksanaan vaksinasi Polio di Mimika mencapai target, lanjut Reynold, Dinas Kesehatan akan melibatkan multi stakholder seperti gereja, masjid dan sekolah-sekolah guna mempermudah pelaksanaan pemberian imunisasi polio.

"Yang jelas kami butuh keterlibatan stakholder untuk pemberian imunisasi polio. Tidak hanya itu strategi harus dirubah, dimana tim turun lapangan untuk melakukan vaksin polio,"ujarnya.

Dikatakan, Dinas Kesehatan diberikan target 95 persen dari total 55.570 anak dari Kementerian Kesehatan. Target Imunisasi terbanyak itu di wilayah kota Mimika yang mana ada 10 Puskesmas di dalam kota yang memang lebih banyak targetnya yakni sekitar 40.000 anak dan sisanya 11.000 itu ada di luar wilayah kota atau ada di 16 puskesmas di wilayah pegunungan dan pedalaman.

"Dalam pelaksanaan Imunisasi di wilayah kota cukup baik dan sejauh ini tidak ada penolakan juga dari masyarakat,"ungkapnya. (Shanty Sang)