Status Tanggap Darurat Mimika Bukan PSDD, Karena Sifatnya Masih Berupa Rancangan

Pertemuan evaluasi Status Tanggap Darurat Covid-19 di Mimika, Sabtu (19/9)

MIMIKA, BM

Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Jenni O Usmani kepada wartawan di Mozza, Sabtu (19/9) sore mengatakan Mimika kini memberlakukan Status Tanggap Darurat Pembatasan Sosial Diperluas Diperketat (PSDD).

"Sesuai hasil pertimbangan laporan dari dinas kesehatan dan direktur RSUD tentang situasi ini maka kita PSDD. Jam 5 sore aktifitas selesai, jam 7 malam tidak boleh ada orang di jalan lagi," ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa dengan diberlakukan PSDD maka aktifitas kerja pegawai di kantor hanya 25 persen. Hal ini nanti dijadwalkan oleh tiap pimpinan OPD dan instansi lainnya.

"Semua kerja dari rumah. Cuman 25 persen pegawai yang masuk. BUMN semua harus ikut. Tempat hiburan malam sampai jam 5 saja. Orang dari luar ke Timika harus pakai swab," ujarnya.

Perlu diketahui, pertemuan evaluasi Status Tanggap Darurat Covid-19 di Mimika hingga sore tadi sebenarnya belum menghasilkan kesepakatan bersama secara hukum karena baru berupa draft rancangan.

Keputusan penetapan Status Tanggap Darurat PSDD di Mimika dapat dilakukan jika telah memiliki payung hukum.

Payung hukum inilah yang kemudian menjadi dasar untuk dilakukan penandatangan bersama oleh pemerintah daerah dan forkompinda yang hadir.

"Belum ada kesepakatan. Kesepakatan hanya dalam bentuk draft untuk dilaporkan ke pimpinan dan bagian hukum lagi menelaah kembali," ujar salah satu perwakilan OPD kepada BeritaMimika, usai mengikuti pertemuan evalausi.

"Dalam pertemuan pak kapolres juga sudah sampaikan bahwa karena pak bupati dan wakil tidak ada maka tidak bisa ada keputusan," ujar perwakilan OPD lainnya.

Kepada BeritaMimika, salah satu pimpinan OPD juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya hasil pertemuan masih berupa rancangan yang harus dikaji secara hukum.

"Nanti ditindaklapnjuti oleh pokja covid. Kan harus ada kesepakatan bersama baru bisa ditentukan status Mimika. Nomornya juga belum ada. Pertemuan tadi arahnya memang ke sana (PSDD-red) tapi belum ada payung hukum, bupati dan wakil juga tidak ada. Solusi pembatasan akan dilakukan tapi dilakukan oleh pokja instansi teknis bersama tim terpadu TNI-Polri," jelasnya.

selain itu, salah satu pegawai yang bertugas sebagai operator dalam pertemuan evaluasi ini juga mengatakan bahwa ia tidak dapat memberikan hasil rancangan karena belum memiliki kekuatan hukum. Selain itu belum ditandatangani oleh pimpinan daerah dan forkompinda.

"Minta maaf kami belum bisa bagikan karena ini masih rancangan. Poin-poinnya pun sebenarnya tidak berbeda jauh dengan status tanggap darurat kemarin," ujarnya ketika wartawan BeritaMimika meminta hasil rancangan tersebut.

Perlu diketahui pula, Selama 7 bulan Virus Wuhan menyerang Indonesia dan Mimika, pemerintah daerah melalui Tim Gugus Tugas Covid-19 telah 9 kali memberlakukan Status Tanggap Darurat.

Mimika melakukan 2 kali masa inkubasi Pembelakukan Pembatasan Sosial Secara Meluas (PSSM), 2 kali Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD), 1 kali Adaptasi New Normal dan 4 kali Status Tanggap Darurat New Normal.

Penentuan atau penetapan Status Tanggap Darurat di Mimika biasanya dilakukan dalam pertemuan evaluasi.

Keputusan yang diambil dalam pertemuan evaluasi, harus merupakan keputusan bersama oleh semua pihak yang terlibat yakni pemerintah daerah, DPRD dan forkompinda. Keputusan tersebut diterapkan setelah dilakukan penandatanganan bersama.

Pertemuan evaluasi Status Tanggap Darurat New Normal Periode IV di Mozza siang tadi, belum ada kesepakatan bersama termasuk penandatanganan bersama sebagai legalitas bahwa Mimika kini memberlakukan Status Tanggap Darurat PSDD. (Ronald)

 

Top