Delapan Fraksi Menerima Dengan Rekomendasi LKPJ Bupati dan PP-APBD TA 2025 Menjadi Perda
Penyerahan dokumen kepada pemkab mimika
MIMIKA, BM
Delapan Fraksi di DPRK Mimika menerima dengan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertangungjawaban Pelaksanan APBD (PP-APBD) Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kedelapan Fraksi diantaranya Fraksi Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Eme Neme Yauware, Rakyat Bersatu dan Fraksi Kelompok Khusus dalam penyampaiannya menyetujui serta memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati dan PP-APBD tahun 2025.
Persetujuan Fraksi ini disampaikan pada rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRK Mimika, terhadap LKPJ dan pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus penutupan pembahasan Ranperda Pertagungjawaban Pelaksanaan APBD (PP -APBD) Tahun Anggaran 2025.
Paripurna yang berlangsung di ruang sidang, Kamis (30/7/2026) malam dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau didampingi Wakil Ketua I Asri Akaz dan Wakil Ketua lII, Ester Tsenawatme. Serta dihadiri Bupati Mimika, Johannes Rettob, Wakil Bupati, Emanuel Kemong, Pj Sekda Mimika Abraham Kateyau, Forkopimda, Pimpinan OPD dan tamu undangan.
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau mengatakan, pelaksanaan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi oleh DPRK Mimika merupakan wujud nyata komitmen konstitusional kami dalam mengawal aspirasi masyarakat.
Terkait LKPJBupati Mimika tahun anggaran 2025 yang telah melalui serangkaian pembahasan mendalam oleh alat kelengkapan dewan bersama perangkat daerah, dewan telah merumuskan berbagai catatan kritis, masukan konstruktif, serta rekomendasi strategis.
Menurutnya, catatan dan rekomendasi tersebut bukanlah semata-mata bentuk koreksi, melainkan wujud kecintaan dan tanggung jawab moral bersama untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Mimika
"Kami berharap catatan rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti secara serius oleh Bupati beserta OPD guna perbaikan kinerja pemerintahanndi masa-masa yang akan datang demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik," harap Primus.
Lanjutnya, dinamika pembahasan, pandangan, koreksi, serta saran yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi mencerminkan ketelitian dan keseriusan dewan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob menyampaikan, apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi dewan dalam menyampaikan pandangan umum, saran, kritik, maupun catatan rekomendasi yang telah disampaikan.
Menurutnya ini merupakan wujud nyata dari fungsi pengawasan legislatif yang objektif, konstruktif, dan berimbang demi perbaikan tata kelola pemerintahan di Mimika yang lebih baik dan berkeadilan.
Tahun anggaran 2025 merupakan tahun yang penuh dinamika sekaligus masa transisi kepemimpinan daerah.
"Meski demikian, berkat kerja keras bersama, kita berhasil mencatatkan beberapa kinerja fiskal dan makro ekonomi yang positif, antara lain, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 6,04 triliun atau 98,23% dari target yang ditetapkan. Sementara, PAD berhasil dioptimalkan sehingga mampu melampaui target yang ditentukan,"Kata Bupati JR.
Pengelolaan dana Otsus secara konsisten difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar OAP di bidang pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Prestasi daerah dengan diraihnya kembali WTP dari BPK RI, juara I paritrana award, harmony award, serta innovative government award.
Bupati JR mengatakan, dinamika situasi geopolitik global saat ini memberikan tekanan berat terhadap perekonomian dan memaksa pemerintah daerah menghitung ulang serta menyesuaikan anggaran pembangunan fisik akibat lonjakan harga barang.
"Dampak global ini memicu penurunan kemampuan fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah dituntut menyelaraskan kebijakannya dengan program strategis nasional demi menjaga stabilitas ekonomi," ujarnya.
Menurutnya, sebagai daerah yang menjadi urat nadi perekonomian di Provinsi Papua Tengah, tentu dihadapkan pada tantangan fiskal yang tidak ringan.
Kebijakan efisien nasional yang diterapkan oleh pemerintah pusat melalui rasionalisasi dan penyesuaian dana transfer ke daerah dan dana bagi hasil (DBH) telah berdampak langsung pada postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Mimika.
Katanya, dalam kerangka pembangunan daerah di wilayah Papus Tengah, prioritas saat ini bergeser dari wilayah kota menuju kampung.
Pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, perumahan, serta peningkatan mutu layanan kesehatan di tingkat puskesmas dan kampung akan terus digenjot.
"Masyarakat di pesisir dan wilayah pegunungan harus merasakan kehadiran pemerintah," ucapnya.
Ia mengatakan, Pemerintah daerah menerima dengan terbuka dan berterima kasih atas evaluasi tajam mengenai realisasi belanja daerah yang mencapai 82,14% dan belum maksimal, khususnya pada sektor belanja modal infrastruktur jalan dan jembatan, kendala transisi, proses pengadaan barang/jasa, serta tantangan geografis pedalaman dan pesisir menjadi catatan krusial yang akan benahi.
Langkah strategis yang akan diambil pemerintah ialah percepatan pengadaan barang dan jasa, peningkatan mutu infrastruktur kontinuitas, penguatan layanan dasar dan sosial, dan reformasi internal.
"Keberhasilan pembangunan di Mimika bukanlah hasil kerja pemerintah daerah semata. Kerja nyata ini hanya dapat diwujudkan melalui sinergi yang kokoh antara jajaran eksekutif, legislatif, forkopimda, dunia usaha, tokoh adat, dan seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnyaS
”Mari bersama kita jadikan momen LKPJ ini sebagai jembatan evaluasi menyongsong pembangunan Mimika yang semakin maju, inklusif, berdaya saing, dan sejahtera," pungkasnya. (Shanty Sang)
