Detail Jawaban Bupati Mimika Terhadap Pandangan Umum Fraksi Tentang LKPJ dan Ranperda PP-APBD Tahun 2025

Bupati Mimika Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan jawaban resmi terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan kelompok khusus DPRK Mimika mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ranperda PP-APBD tahun anggaran 2025.

Jawaban tersebut disampaikan oleh Bupati Mimika Johannes Rettob dalam rapat paripurna III masa sidang II dalam rangka mendengarkan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus atas Ranperda PP-PP-APBD, Rabu (29/7/2026).

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas, Wakil Ketua II Ester. Dan dihadiri sejumlah anggota DPRK Mimika, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Pj Sekda MimikaMimika Abraham Kateyau, Forkopimda dan Pimpinan OPD.

Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam jawabannya menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRK Mimika terhadap laporan yang pemerintah daerah sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban eksekutif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Bupati JR memberikan tanggapan terhadap poin-poin penting yang disampaikan oleh seluruh fraksi dan kelompok khusus DPRK Mimika

Jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Golkar

Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas masukan dan saran yang konstruktif fraksi partai golkar agar menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan kedepan di setiap OPD.

Menyikapi pandangan umum fraksi Golkar, Bupati JR menyampaika, bahwa serapan belanja 2025 sebesar 82,14%, diakibatkan karena keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

“Kami menerima dan menghargai masukan dan usulan untuk memperbaiki kondisi yang terjadi, diantaranya menambah tenaga fungsional pengadaan barang dan jasa. Hal ini sekaligus menjawab pandangan dari Fraksi Eme Neme Yauware dan Gerindra,” ungkapnya.

Terkait pendapatan daerah khususnya dana transfer pemerintah pusat terealisasi 95,13 persen disebabkan adanya kebijakan penurunan nilai transfer keuangan ke daerah (tkd) yang berlaku secara nasional.

“Hal ini sekaligus menjawab tanggapan dari fraksi demokrat, fraksi kelompok khusus dan fraksi eme neme yauware,” ujarnya.

Terkait dengan besarnya angka silpa sebesar Rp.1,1 triliun juga merupakan dampak dari selisih antara pendapatan dan belanja, selisih antara anggaran dan nilai kontra dan sisa serapan anggaran yang kurang maksimal.

Hal ini juga diakibatkan karena keterlambatan penagihan dari pihak ketiga yang akhirnya menimbulkan utang pada tahun anggaran berikutnya.

Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, PDIP Perjuangan, Eme Neme Yauware dan Fraksi kelompok khusus.

Mengenai prioritas peningkatan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah terus berkomitmen melaksanakan pembangunan jalan, jembatan, pengembangan kawasan dan penyediaan air bersih.

Tentang usulan peningkatan jalan petrosea-hasanuddin akan tetap dilanjutkan pengerjaannya pada tahun anggaran 2026.

Pembangunan sarana prasarana air bersih tetap dilanjutkan pada tahun anggaran 2026 antara lain spam perkotaan, penyediaan air bersih di pedesaan/pesisir dengan membangun ro di Ipaya dan melaksanakan pemeliharaan terhadap prasarana air bersih yang telah terbangun.

Terhambatnya operasional fasilitas air bersih yang sudah terbangun disebabkan karena keterbatasan tenaga teknis operasional.

Namun terkait ini, dinas PUPR telah mengambil langkah dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang kompeten untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tentang dukungan sarana dan prasarana ke dinas Satpol PP juga akan menjadi perhatian terutama dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

“Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan.
Terkait penambahan pos atau stasiun pemadam kebakaran, tahun ini akan dibangun 1 unit pos di mapurujaya dan 1 unit pos di Kelurahan Karang Senang dan penambahan armada damkar sebanyak 2 unit,” ungkapnya.

Menurut Bupati JR, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kecepatan dalam penanganan kejadian kebakaran.

Di momen ini, Bupati JR juga menjawab rendahnya realisasi anggaran pendidikan di tahun 2025. Ia mengatakan terlambatnya pelaksanaan kegiatan fisik akibat keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa.

Selain itu karena kendala cuaca dan akses ke distrik pegunungan dan pesisir serta keterlambatan delegasi paket pekerjaan dari OPD ke bagian barang dan jasa.

Dalam jawaban ini, Pemda Mimika juga menyampaikan langkah-langkah strategis yang dilakukan pemda untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pertama, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah terpencil. Kedua, meningkatkan akses pendidikan yang merata kepada seluruh masyarakat. Ketiga, sertifikasi tenaga kependidikan sesuai ketentuan yang berlaku, dan keempat membangun kolaborasi yang kuat dengan pemerintah pusat, provinsi dan pihak swasta.

“Terkait alokasi dana otsus terhadap pemberdayaan OAP, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya pemerintah daerah terus berupaya melalui OPD terkait untuk memprioritaskan keberpihakan terhadap oap dari output program /kegiatan yang dilaksanakan,” jelas Bupati JR.

Menurutnya sejauh ini Pemda Mimika melakukan monitoring dan evaluasi dana otsus untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi OAP.

Bupati Mimika juga memberikan tanggapan Fraksi Golkar terkait indikator yang menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan melakukan rincian secara detail.

Ia mengatakan, meningkatnya rasio angka harapan hidup dari tahun 2024 sebesar 73,00 menjadi 73,45 % pada tahun 2025, tertinggi di papua.

Prevalensi stunting menurun dari 10,91 persen di tahun 2024 menjadi 9,87 persen di tahun 2025. Angka kematian neonatal 13,06 persen, angka kematian balita 18,06 persen angka absolut kematian ibu hamil sebesar 7.
Rasio tenaga kesehatan 1 banding 316, sedangkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sebesar 87,62 persen.

Capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan meningkat. Indikator tersebut memberikan gambaran nyata bahwa akses, mutu dan hasil pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik.

Namun menurutnya, masih terdapat tantangan terkait pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan profesi lain selain bidan dan perawat. Hal ini sekaligus menjawab tanggapan dari fraksi demokrat terkait indikator pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan.

“Terkait masukan dari Fraksi golkar, pada prinsipnya pemerintah daerah menerima saran dan masukan sebagai bahan evaluasi perencanaan dan pengawasan kedepan,” ujarnya.

Jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Bupati mengatakan, terkait dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan menjadi prioritas pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana, pemenuhan alat kesehatan, obat-obatan serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

Pemda Mimika juga meningkatkan pengawasan dan monitoring serta evaluasi secara berkelanjutan. Selain itu, seluruh puskesmas didorong untuk mengimplementasikan integrasi layanan primer (ILP),memperkuat pelayanan promotif dan preventif serta peningkatan mutu pelayanan.

“Untuk penjelasan terkait pembangunan PLTS di Fakafuku sudah dibangun dari tahun 2010 – 2011 oleh PlN. Pemerintah daerah sedang mempersiapkan perjanjian kerja sama dengan PLN untuk pengoperasian plts tersebut,” ungkap Bupati John.

Menyangkut pembangunan rumah yang belum optimal, pemerintah daerah terus mengintegrasikan program pembangunan perumahan dengan kebijakan nasional seperti bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), rumah khusus.

Selanjutnya alokasi perumahan rakyat akan diarahkan secara lebih berkeadilan dan inklusif dengan memberi perhatian khusus kepada kelompok masyarakat rentan dan masyarakat lokal yang belum memiliki rumah tetap di perkotaan.

Terkait pasar rakyat, pemerintah daerah terus mengoptimalkan pasar rakyat yang sudah dibangun agar dapat berfungsi secara optimal dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha mikro kecil menengah, dengan pendampingan dan permodalan melalui opd teknis rumpun ekonomi

Sementara itu mengenai kebijakan hibah untuk pembangunan rumah ibadah berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020 dan Peraturan Bupati Mimika nomor 40 tahun 2023, besaran bantuan hibah tidak ditetapkan secara seragam, melainkan melalui hasil evaluasi terhadap proposal calon penerima hibah.

Dijelaskan bupati, hal yang diperhatikan antara lain kelengkapan administrasi, kesesuaian usulan dengan ketentuan perundang-undangan, kemampuan keuangan daerah, azas kepatuhan, kewajaran, rasionalisasi dan manfaat pada masyarakat.

Langkah - langkah evaluasi untuk meningkatkan keadilan dan ketepatan sasaran penyaluran dana hibah antara lain : penguatan proses verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan, serta peningkatan kualitas basis data penerima hibah.

Jawaban terhadap pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan

Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, terkait tindak lanjut temuan audit badan pemeriksa keuangan tahun 2025 tentang kelebihan pembayaran gaji pada pegawai purna tugas/pensiun telah ditindaklanjuti.

Selanjutnya pembayaran gaji pegawai purna tugas/pensiun sudah menggunakan aplikasi simtaspen yang terintegrasi dengan sipd sehingga mempermudah pengawasan dan pengendalian.

Menjawab pandangan Fraksi PDIP terkait pemekaran wilayah kampung dan distrik, Bupati JR mengatakan proses pemekaran distrik yang saat ini dilakukan bagian pemerintahan setda yakni melakukan identifikasi cakupan wilayah yang direncanakan menjadi daerah otonomi baru.

“Untuk rencana pemekaran Distrik Tsinga dari distrik induk Tembagapura, sementara dilakukan kajian identifikasi kampung-kampung yang menjadi syarat untuk pemekaran distrik,” ujarnya.

Sementara untuk pemekaran Distrik Mimika Gunung dan Mimika Utara saat ini sedang dalam proses kajian antara bagian pemerintahan bersama tim dari institut pemerintahan dalam negeri.

Terkait izin penerbangan ke Distrik Alama sebagai zona merah, pelaksanaan penerbangan telah dibuka kembali dan dilakukan oleh operator penerbangan yang memiliki izin operasi dan memenuhi seluruh persyaratan penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal yang sama pula dengan penerbangan rute lainnya yakni Jita, Potowaiburu, Alama, Tsinga, Jila dan Aroanop sudah kembali normal.

Terkait kondisi pendidikan yang ditanyakan fraksi ini, Bupati JR menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen peningkatan kualitas dan pemerataan di bidang pendidikan.

Pemda Mimika terus melakukan pembangunan berbagai sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik serta tidak ada lagi pembedaan antara sekolah negeri dan swasta, semua mendapat pelayanan adil dan merata.

“Hal ini sekaligus menjawab pandangan dari Fraksi Eme Neme Yauware, Fraksi Kelompok Khusus, Golkar dan Demokrat,” ujarnya.

Jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Demokrat

Tanggapan terhadap target pelayanan malaria sebanyak 2.000.000 yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Mimika, Bupati JR mengatakan angka 2.000.000 adalah angka capaian layanan /survelaince.

Bupati mengatakan capaian target pembangunan rumah layak huni korban bencana yang tidak mencapai target (15 unit rumah dari 20) yang direncanakan, kini menjadi target renstra sementara yang dianggarkan dalam DPa sebanyak 15 unit dan sudah terealisasi 100 persen.

Jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Eme Neme Yauware

Sehubungan dengan tanggapan atas peningkatan belanja pegawai terhadap peningkatan pelayanan, Bupati JR mengatakan hal ini merupakan bagian dari kebijakan atas kenaikan jumlah kunjungan pasien yang meningkat dan adanya penambahan jenis layanan spesialistik dan subspesialistik.

“Masih adanya antrian pasien di instalasi rawat darurat (ird) terjadi karena kedatangan pasien pada sore hingga malam hari terutama setelah pelayanan poliklinik rawat jalan berakhir dan berdasarkan pasien yang datang adalah pasien dengan kondisi non emergency,” jelasnya.

Ia juga memaparkan bahwa rencana perbaikan yang dilakukan adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (fktp) / puskesmas.

Terkait besaran hibah kepada partai politik sudah diusulkan untuk penambahan namun masih menunggu keputusan provinsi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tentang penanganan pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah terus berkomitmen dan melakukan langkah strategis untuk pengentasan kemiskinan dengan membentuk tim penanganan penurunan kemiskinan berdasarkan surat keputusan bupati nomor 283 tahun 2025.

Sementara untuk data penerima bantuan terus dilakukan update pemutahiran dan pemadanan data melalui aplikasi siks-ng bekerjasama dengan badan pusat statistik kab mimika, dan dilakukan ground checking di lapangan

“Untuk temuan lapangan /reses dari Fraksi Eme Neme Yauware dapat kami tanggapi bahwa untuk perlindungan tenaga kerja lokal sudah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika nomor 6 tahun 2023, dan hal ini menjadi komitmen dari pemerintah daerah,” tegasnya.

Jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Partai Gerindra

Bupati Mimika Johanes Rettob menegaskan bahwa terkait dengan penanganan konflik di Kwamki Narama, telah dilakukan prosesi perdamaian bersama pemerintah daerah, TNI/Polri dan seluruh elemen masyarakat. Bersama telah berkomitmen menjaga Mimika daerah yang aman dan zona damai. penjelasan ini sekaligus menjawab Fraksi Rakyat Bersatu.

Bupati mengatakan untuk penangkalan hoaks, pemerintah akan memperkuat sistem komunikasi krisis, kanal informasi resmi, pemantauan isu, klarifikasi cepat, literasi digital.

“Pemerintah melalui diskominfo sudah merancang sistem media monitoring dan koordinasi dengan aparat serta tokoh masyarakat untuk mencegah hoaks yang bisa memicu konflik,” ujarnya.

Jawaban terhadap pandangan umum Ffraksi Rakyat Bersatu DPRK Mimika

Pada kesempatan ini, Bupati Mimika Johannes Rettob secara khusus mengatakan, Pemda Mimika menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Rakyat Bersatu DPRK Mimika atas seluruh pandangan yang disampaikan.

“Penjelasan, semua saran dan rekomendasi, serta masukan akan dilaksanakan sebagai kebijakan strategis dan perbaikan ke depannya,” kata Bupati JR.

Jawaban terhadap pandangan umum Kelompok Khusus DPRK Mimika

Pemerintah daerah akan menuntaskan aspek kelembagaan, hukum, organ perusahaan, dan rencana bisnis perseroda, disertai evaluasi penyertaan modal, tahapan operasional, target usaha, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi PAD.

Terhadap angka, capaian, status kegiatan, kendala, dan target waktu yang disebutkan, pemerintah akan melakukan rekonsiliasi dengan dokumen LKPJ, laporan keuangan, LHP BPK, serta data teknis perangkat daerah agar jawaban akhir konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bupati JR mengatakan, terhadap pandangan fraksi ini urusan kesehatan, Pemda Mimika akan memperkuat konvergensi penurunan stunting melalui pemutakhiran data sasaran, standardisasi alat ukur, pembagian peran lintas OPD, penguatan layanan kampung, dan percepatan kegiatan yang belum terlaksana.

Dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Pemda Mimika akan memperkuat penanganan konflik secara terpadu melalui deteksi dini, dialog dan mediasi, koordinasi tni/polri, pembentukan/penguatan tim terpadu, patroli, rekonsiliasi, rehabilitasi, serta program pemulihan sosial-ekonomi.

Terkait urusan keuangan daerah, Bupati JR mengatakan pemerintah akan menguraikan penyebab per OPD, program, jenis belanja, sumber dana, dan tahap pengadaan; memperbaiki kualitas perencanaan dan kas; mempercepat rup/tender/kontrak; serta mengevaluasi OPD yang rendah serapan agar silpa tidak berulang.

Pemerintah akan melakukan rekonsiliasi persyaratan dan jadwal penyaluran, memperkuat pendampingan OPD/kampung, mempercepat pelaksanaan kegiatan, dan mengendalikan risiko gagal salur atau tidak terserap.

Lanjut Bupati JR, pemerintah akan memperkuat PAAd melalui pemetaan objek dan potensi, pembaruan basis data, penetapan kebijakan tarif/objek sesuai kewenangan, digitalisasi pemungutan, pengawasan kepatuhan, serta diversifikasi sumber ekonomi daerah.

Dalam urusan otonomi khusus, Pemda Mimika akan melakukan penelusuran alokasi dan realisasi per program, memutakhirkan data penerima manfaat OAP, mengukur keluaran dan dampak, memperkuat pelaporan triwulanan serta pengawasan, dan mempercepat pemanfaatan sisa dana sesuai peruntukan.

Terhadap pandangan Kelompok Khusus DPRK Mimika mimika dalam urusan perekonomian, Pemda Mimika akan memperkuat intervensi terhadap harga, daya beli, produksi lokal, umkm, investasi, dan penciptaan kerja melalui program yang terukur serta koordinasi lintas sektor.

Di akhir jawabannya dalam sidang paripurna ini, Bupati Mimika Johanes Rettob mengatakan Pemda Mimika menyampaikan terima kasih atas kerja sama, kesungguhan, saran, masukan, koreksi dan sumbangan pemikiran dari anggota DPRD dan semua fraksi.

“Dengan semua sumbangsih ini, diharapkan rancangan peraturan daerah ini dapat ditetapkan sebagai wujud nyata pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025,” tutup Bupati Mimika, Johannes Rettob. (Shanty Sang)