2020 Merupakan Tahun Terberat Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kepala Bapenda Dwi Cholifah saat melakukan pemaparan kondisi penerimaan daerah

MIMIKA, BM

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dwi Cholifah mengakui, tahun 2020 merupakan tahun terberat dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Menurutnya, Pandemi Covid-19 sangat berefek terhadap semua sendi kehidupan secara global maupun nasional.

Selama pandemi, tingkat hunian hotel-hotel di Mimika menurun drastis, usaha restoran sepih, tempat hiburan malam tutup sementara dari sisi perusahan PT Freeport terjadi penurunan pajak restoran dari catering.

Selain itu, keluarnya PMK 35/2020 tanggal 16 April, membuat dana perimbangan mengalami pemotongan dalam jumlah yang besar. Untuk Mimika bahkan berkisar Rp900 miliar hingga Rp1 triliun.

Hal ini disampaikan Dwi Cholifah pada Rapat Evaluasi Potensi dan Realisasi PAD 2020 semester 1 yang dihadiri oleh 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan dan 1 BUMN yakni PLN.

Pertemuan yang diselenggarakan Bapenda di Hotel Horison, Jumat (7/8) dibuka oleh Asisten 2 Setda Mimika, Syahrial.

Dwi mengatakan, salah satu penunjang biaya pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga penerimaan PAD perlu digali dan diintensifkan guna memaksimalkan penerimaan daerah.

Ia menjelaskan, dibawah kepemimpinan Bupati Eltinus Omaleng dan Wakilnya Johannes Rettob, Pemda Mimika senantiasa secara terus menerus menggenjot pembangunan di segala bidang seperti fisik dan prasarana mulai dari jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial budaya dan lain-lain untuk terwujudnya visi Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera.

Untuk hal tersebut diatas maka diperlukan syarat mutlak yaitu meningkatkan kapasitas fiskal daerah dimana potensi yang ada harus senantiasa dimaksimalkan dari tahun ke tahun.

"Tahun 2020 merupakan tahun terberat dalam pengelolaan pendapatan daerah. Akibat pandemi, pemerintah melakukan refocusing dan realokasi penganggaran sekaligus melakukan mekanisme kontrak multiyears untuk kegiatan kegiatan fisik yang nilainya besar," ungkapnya.

Dikatakan, PAD mengalami kontraksi di semua struktur pendapatan sehingga rapat evaluasi ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan melakukan monitoring evaluasi pada semester 1 tahun 2020.

Pada rapat evaluasi ini juga disampaikan data penerimaan 3 tahun terakhir, penyampaian permasalahan dan potensi baru sebagai bahan dalam penyusunan APBD tahun 2021.

Foto bersama OPD penghasil PAD usai rapat evaluasi

"Jika ada permasalahan atau kendala dapat disampaikan agar bersama-sama kita mencari solusinya dan mungkin juga ada potensi-potensi baru yang perlu disampaikan sehingga akan menambah penerimaan di tahun mendatang," ungkapnya.

Di agenda ini, Bapenda juga memperkenalkan aplikasi SKRD online untuk pengelolaan retribusi dan pendapatan lain-lain, untuk mendapat masukan dalam penyempurnaannya sehingga dapat diimplementasikan pada tahun 2021.

Sementara itu, Asisten 2 Setda Mimika, Syarial dalam sambutannya mengatakan, pendapatan dan belanja merupakan dua sisi yang harus senantiasa menjaga keseimbangan.

Menurutnya, APBD yang baik adalah apabila di sisi pendapatannya senantiasa meningkat dengan memaksimalkan potensi di semua struktur pendapatan.

Di sisi lain pengelolaan belanja yang efisien, efektif perlu dilakukan dengan mengedepankan skala prioritas sehingga tujuan akhir kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

"Kita berkumpul untuk mengevaluasi pendapatan asli daerah semester 1 tahun 2020 sekaligus berdiskusi untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya PAD. Saya harapkan muncul ide baru untuk menghasilkan potensi baru dari masing-masing OPD pengelola pendapatan,"tutur Syarial.

Ia menjelaskan, Bapenda merupakan koordinator penerimaan daerah bersama Bagian Hukum Setda Mimika diharapkan berperan aktif dalam mengakomodir serta memfasilitasi OPD pemungut sehingga tercipta sinergitas dalam pelaksanaannya.

Syahrial juga berharap agar Bank Papua senantiasa membantu Bapenda dan OPD pengelola pendapatan dengan memberikan pelayanan kontemprimer sebagimana yang telah dilaunching bersama di tahun 2018 lalu.

"Kerja sama ini merupakan salah satu langkah merespon dinamika perkembangan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedepannya kita juga akan menggandeng bank-bank lain yang beroperasi di Kabupaten Mimika sebagai sarana dalam melakukan payment,"tutur Syarial.

Syarial juga meminta OPD pengelola PAD agar terus berupaya mencari sumber-sumber baru apapun kegiatannya yang penting didasarkan pada regulasi yang benar sehingga hasil akhirnya akan ditetapkan dalam peraturan daerah (perda). (Shanty)

Top