Pendemo : Bupati Mimika Jangan Rasis

Solidaritas Nusantara Penegak Keadilan saat berdemo di Gedung DPRD Mimika

MIMIKA, BM

Pernyataan Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada apel Senin (20/7) pagi berbuntut panjang. Akibatnya Solidaritas Nusantara Penegak Keadilan hari ini mendemonya di Gedung DPRD Mimika.

Puluhan pendemo yang merupakan gabungan beberapa kelompok suku ini mempertanyakan maksud ucapan Bupati Omaleng yang menyatakan ada suku lain berjuang untuk pasangan OMTOB dengan uang dan keringat mereka sendiri, sementara lainnya ia biayai namun ternyata tidak semua suku ia biayai.

Mereka menilai Bupati Omaleng rasis karena sebagai pimpinan daerah, hal semacam itu tidak seharusnya di sampaikan dalam forum umum apalagi di lingkungan ASN. Akibatnya kini menjadi perdebatan dan bahan perbincangan masyarakat, termasuk di media sosial.

Pernyataanya itu dinilai telah melecehkan dan tidak menghargai mereka yang telah berjuang bersama dirinya pada pilkada lalu.

Orator Simon Rahanjaan mengatakan urusan pemerintahan antara dirinya dengan wakil bupati merupakan urusan mereka berdua.

"Tapi jangan membawa nama suku, ras dan etnis dalam sambutan tersebut. Sebagai anak adat kami sangat kecewa dan itu sangat tidak pantas. Kalaupun hari ini kami bisa menuntut beliau, kami akan menuntut beliau sampai kemana saja, untuk mempertanggungjawabkan pernyataan dia," tegasnya.

Bupati diminta memberikan klarifikasi terhadap pernyataanya yang bersifat rasisme terhadap suku, bangsa dan etnis tertentu ke publik melalu media cetak, elektronik maupun media sosial.

Menurutnya, hal tersebut sangat mencederai semangat kebhinekaan sebagai sesama anak bangsa dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnik.

"Poin ini sangat mencederai kami. Di waktu susah pak bupati datang memohon dan meminta dukungan dari kami. Begitu di waktu senang, beliau lupa kami," ujarnya.

"Wartawan tolong kasih naik ke media, kami ini bukan suku yang datang untuk menghancurkan atau mencuri harta kekayaan di sini untuk membangun daerah kami. Bahkan tulang belulang nenek moyang kami mati di tanah ini agar negeri ini lebih maju. Ketika tanah ini mulai terbuka, semua orang datang, bapak bupati lupa itu. Itu sebagai bentuk teguran keras buat kami," ungkapnya.

Simon menegaskan, jika Bupati Omaleng ingin memulangkan semua masyarakat sukunya maka ia harus menggali semua tulang belulang leluhurnya yang telah mati di negeri ini.

"Angkat, serahkan ke kami dan kami pulang. Dan bupati harus membayar perjuangan leluhur kami yang datang dan membuka terang di negeri ini. Kami tidak seperti orang lain yang tulang belulang di bawah pulang ke kampung halaman," tegasnya.

Bahkan ia mengatakan bahwa sebagai organisasi milenial anak muda di Mimika mereka memiliki kewajiban penuh menjaga kantibmas di Mimika. Hal ini mereka tunjukan selama beberapa tahun terakhir sehingga berdampak pada menurunnya kasus-kasus kriminal.

"Sampai dengan hari ini tidak ada kacau-kacau dan lain-lain seperti dulu. Kami sangat mencintai negeri dan semua masyarakat di sini," ujarnya.

Anton Lado menambahkan, kedatangan mereka ke DPRD untuk menunjukan bahwa mereka memiliki hati membangun negeri ini. Mereka ingin sinergitas antara pimpinan daerah selalu terjaga.

"Kami cinta akan bupati karena beliau anak tanah dan tidak mau beliau sedih dikemudian hari setelah selesai jabatan. Jangan sampai orang datang mempengaruhi, mengadu dan menggiring beliau kemudian ke depan ada proses hukum. Ini soal dan hati inilah yang menuntun kami semua datang ke sini," ungkapnya.

Selanjutnya, ia menambahkan bahwa ada suku yang sejak 1928 sudah ada di Mimika, sebelum NKRI ada.

"Kami tidak mau dipengaruhi oleh orang lain yang mengadu domba bupati dan wakil bupati. Karena kemarin wakil bupati sudah menjurumuskan dirinya untuk membelah penghinaan-penghinaan terhadap bupati. Ini perlu  beliau dengar dan kami jujur sampaikan ini. Dengan air mata kami menangis dan terluka dan kami tanya, Rettob (wakil bupati-red) apakah kau sanggup? Tapi kenapa hari ini kalian dua tidak bergandengan tangan?," kisahnya.

"Ini tanah damai dan penuh berkah. Kami datang bukan untuk makan saja tapi datang untuk bekerja dengan hati. Permainam yang ada saat ini membuat semua bergelombang. Kebenaran harus dikumandankan, jangan kita sembunyi karena kejujuran akan membawa kedamaian untuk meluruskan ke depannya," ungkapnya.

Di orasi berikutnya, Rudy meminta DPR agar menerima penyampaian aspirasi mereka sebagai bagian dari kesatuan NKRI. Ia menyebutkan mereka merasa keberatan atas sikap dan pernyataan Bupati Omaleng sebagai pimpinan daerah di apel pagi.

"Ini seharusnya tidak boleh terjadi apalagi disampaikan di depan umum. Kami datang menuntut keadilan dan sakit hati kami melalui DPRD. Dewan harus menerima 9 sikap pernyataan kami karena kalian adalah aspirasi dan suara rakyat," ujarnya.

Sekwan DPRD secara simbolis menerima surat pernyatan sikap pendemo

Joseph Temorubun menambahkan, bupati memiliki hak preogratif dalam mengambil keputusan namun tidak bisa seenaknya tanpa haru melibatkan wakil bupati.

"Soal pemerintahan ada aturannya. Jangan seenaknya saja. Susah sama-sama tapi sudah senang lupa. Wakil bupati, wakil gubernur hingga wakil presiden bukan ban reserf. Mereka punya tanggungjawab yang sama dalam pemerintahan," terangnya.

Ia mengilustrasikan bahwa seorang bupati adalah kepala dan wakil bupati adalah isterinya. Mereka adalah kesatuan rumah tangga. Rumah tangga biasa tercerai berai karena adanya orang ketiga.

"Banyak pembisik buat kacau. Kalau suami isteri yang atur pasti damai dan kami tidak akan datang kesini. Susah senang harus sama-sama. Jangan susah kami pasang badan tapi ketika senang, hanya segelintir orang yang menikmatinya," ungkapnya.

Demo damai yang berlangsung selama dua jam lebih ini tidak dihadiri oleh satupun anggota DPRD Mimika. Pasalnya saat ini mereka tengah melakukan reses. Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan Ananias Faot.

Ananias menjelaskan bahwa semua anggota DPRD Mimika saat ini sedang melakukan reses hingga 27 Juni nanti.

Ia sudah berupaya menelpon tapi pada prinsipnya mereka sedang di lapangan dan melakukan tugas yang merupakan bagian dari tanggungjawab mereka.

"Sebagai sekretaris DPRD Kabupaten Mimika, saya menerima tetapi dengan catatan rekomendasi ini saya kembalikan ke saudara-saudara, setelah tanggal 27 saya akan fasilitasi forum ini untuk bertemu dengan DPRD," ujarnya diiringi tepukan tangan para pendemo.

Untuk diketahui, Solidaritas Nusantara Penegak Keadilan dalam demo ini menyampaikan 9 pernyataan sikap.

Pertama, mendesak DPRD Mimika melakukan rapat dengar pendapat dengan Bupati Mimika agar dilakukan evaluasi terkait Surat Keputusan Pengangkatan pimpinan OPD pada 17 Juli 2020 karena tidak melibatkan wakil bupati untuk memberikan saran dan masukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua, Bupati Omaleng diminita meninjau kembali surat keputusannya tentang pengangkatan pimpinan OPD karena catat hukum dan tidak sesuai dengan mekanisme lelang jabatan untuk esselon II, III dan IV.

Ketiga, meminta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan teguran dan memanggil Bupati Mimika untuk memberi klarifikasi terkait pengangkatan pimpinan OPD karena tidak sesuai dengan mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, Bupati Omaleng tidak melibatkan wakil bupati dalam mengambil keputusan strategis terhadap keberhasilan visi dan misi bupati dan wakil bupati, terutama berhubungan dengan penempatan pejabat pada OPD secara tepat dan berkompetensi yang mana pada kenyataanya hanya menggunakan segelintir orang dan kelompok kepentingan tertentu.

Kelima, menita Menteri Dalam Negeri memberikan teguran dan mengevaluasi pernyataan bupati Mimika tentang kelompok tertentu yang dilantik dalam jabatan strategis dalam jumlah yang lebih banyak karena mereka menggunakan uang sendiri pada saat pilkada. Hal ini sangat bernuansa gratifikasi.

Keenam, menyatakan mosi tidak percaya terhadap Bupati Mimika karena telah menghianati perjuangan bersama pasangannya Johannes Rettob.

Ketujuh, menolak dengan tegas proses penghentian seleksi Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika serta menolak pelantikan Pjs Sekda Mimika tanggal 22 Juli 2020 sesuai Surat Keputusan Nomor 281.2/04/BKSDM tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekda dan bertentangan dengan Pembatalan Surat Gubernur Nomor.133/10002/SET tanggal 1 Juli 2020.

Kedelapan, meminta Bupati Mimika melakukan klarifikasi terkait pernyataan yang bersifat rasisme dan diskriminasi terhadap suku, ras dan etnis tertentu secara terbuka ke publik melalui media cetak, elektronik dan media sosial terkait pernyataanya pada Senin tanggal 22 Juli 2020 karena bertentangan dengan semangat rasa kebhinekaan sesama anak bangsa dan melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis.

Kesembilan, apabila tuntutan kami tidak menjadi perhatian dan tidak ditindaklanjuti maka kami akan menyatakan mosi tidak percaya kepada bupati Mimika.

Surat pernyataan sikap ini tembusannya ke presiden, mendagri, menpan, gubernur Provinsi Papua, Pjs Sekda Provinsi Papua dan DPRD Mimika.

Aksi demo berlangsung damai dan dikawal oleh pihak kepolisian. Usai menyampaikan aspirasi, Solidaritas Nusantara Penegak Keadilan membubarkan diri. (Ronald)

Top