Hotel Horison Timika PHK 20-an Karyawannya

Kadisnaker Mimika, Ronny S Marjen

MIMIKA, BM

Hotel Horison Ultima Timika yang berada di Jalan Hasanuddin telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 20-an karyawannya.

PHK dilakukan kepada Tenaga Kerja Harian, Kontrak dan Pekerja Tetap. Hal ini kemudian mereka laporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Ronny S Marjen kepada BeritaMimika di Aula Pertemuan DPRD Mimika, Senin (18/5) mengatakan PHK yang dilakukan oleh Hotel Horison terhadap karyawan karena dampak Covid-19 yang kini tengah melanda Kabupaten Mimika.

Pekerja harian diberhentikan Horison karena tidak ada lagi pekerjaan yang dapat dilakukan saat ini, pekerja kontrak diberhentikan disesuaikan dengan kontrak kerja sementara pekerja tetap ada yang masih dipekerjakan namun ada penyesuaian upah kerja termasuk pengurangan jam kerja dan volume kerja.

“Tidak ada yang meningingkan situasi ini terjadi namun selama ada penyesuaian upah di situasi seperti ini tidak ada masalah. Kami sudah melihat bahwa Horison tidak menyalahi aturan. Mereka juga sudah bicarakan ini baik-baik dengan karyawan mereka. Sampai hari ini baru Horison yang lain belum,” ungkapnya.

Ia mengatakan, untuk Mimika saat ini disnaker mencatat sebanyak 209 pekerja yang di PHK karena dampak Covid-19. Terbanyak adalah karyawan perusahan kontraktor PTFI dan lainnya adalah karyawan Hotel Horison Ultima Timika.

“Ini data per Jumat kemarin. Ini perusahan formal, kita tidak tahu yang informal ini sudah berapa banyak,” ujarnya.

Ronny mengatakan, di musim virus Corona ini pihaknya membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak Covid-19 sesuai dengan instruksi Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Jumlah yang mereka temui ini sebagian besar berasal dari laporan pengaduan.

“Setelah pengaduan masuk kami langsung proses ada yang lewat mediasi ada yang langsung kami turun ke lapangan. Banyak aduan yang masuk jadi kami sarankan semua pekerja boleh datang mengadu jika ada hal-hal yang dinilai melanggar sehingga kami langsung lakukan penelusuran dan pengawasan,” ujarnya.

Terkait Tunjangan Hari Raya (THR), Ronny Marjen mengatakan semua perusahan wajib melakukan pembayaran H-7 jelang hari raya.

“Jika pengusaha atau perusahan tidak sanggup maka wajib dibuatkan surat pernyataan bersama dengan serikat buruh/serikat pekerja dan pekerja dengan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan transparan serta harus mendapatkan persetujuan dari perwakilan atau para pekerja. Ini dilakukan sehingga ada pernyataan tertulis, entah dibayarkan secara bertahap atau setengah dulu, nanti disesuaikan dengan kesepakatan yang ada,” jelasnya. (Ronald)

 

 

 

 

Top