Serahkan Dana Desa, Sekda Mimika Ingatkan Kepala Kampung Jangan Main-Main

Penyerahan DD dan ADD Tahun 2020 secara simbolis 

MIMIKA,BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika secara resmi telah menyerahkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 kepada 133 kampung di Mimika.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Mimika Marthen Paiding kepada enam kepala kampung di beberapa distrik yang berlangsung di Kantor Distrik Mimika Baru, Rabu (13/5).

Marthen Paiding dalam sambutannya mengatakan, dana desa yang diserahkan baik dari Pemerintah Pusat maupun alokasi dana desa oleh pemerintah daerah harus digunakan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan perencanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Penggunaan dana desa tahun ini diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sehingga harus dikelola dengan baik dan tidak main-main.

"Dikelola baik, jangan main-main dengan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diturunkan oleh pemerintah, karena ini ditujukan untuk penanganan bencana," tutur Marthen.

Marthen pun mengingatkan kepada seluruh aparat kampung yang mengelola dana desa untuk bisa mengelola dana tersebut secara baik. Ancaman untuk penyalahgunaan anggaran bencana cukup berat.

"Saya mewakili pemerintah mengingatkan kepada semua untuk mengelola secara baik. Jangan main-main, minimal 20 tahun maksimal seumur hidup," katanya.

Hal ini agar dana yang dialokasikan mulai dari BLT dana desa, penanganan Covid-19 di desa termasuk jaring pengaman sosial bisa sampai pada sasarannya.

Dengan penyerahan simbolis ini maka kepala-kepala kampung segera menyelesaikan administrasi guna percepatan pencairan.

“Kami sudah percepat prosesnya. Jangan sampai Covid-19 sudah lewat baru cair,” ujarnya.

Adapun alokasi dana desa tahun 2020 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 148.779.739.000 , sedangkan ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika sebesar Rp 160.300.000.000.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Michael R Gomar menjelaskan, sejak 2015 hingga 2020 total dana desa yang disalurkan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Mimika sebesar Rp650.717.188.000

Rinciannya, APBN tahun anggaran 2015 sebesar Rp38 miliar, tahun 2016 sebesar Rp80 miliar, tahun 2017 sebesar Rp108 miliar, tahun 2018 sebesar Rp122 miliar, tahun 2019 sebesar Rp146 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp148 miliar.

Sementara Alokasi dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika sejak 2016 hingga 2020 totalnya mencapai Rp425.989.316.000.

Tahun 2016 disalurkan sebesar Rp26 miliar, tahun 2017 sebesar Rp66 miliar, tahun 2018 sebesar Rp66 miliar, tahun 2019 sebesar Rp107 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp160 miliar, total ADD dari APBD Mimika dari tahun 2016-2020 sebesar.

"Sesuai dengan Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahuan Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Mimika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2020 maka secara khusus untuk dana desa dibagi menjadi 4 kegiatan prioritas,"kata Gomar.

Adapun 4 kegiatan prioritas diantaranya, pencegahan dan penanggulangan covid di desa dengan alokasi dana untuk 133 kampung sebesar Rp32.700.000.000 atau 22,1 persen.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pencegahan sosialisasi di desa, lockdown parsial wilayah kampung, pendataan pengawasan warga yang terisolasi, penyemprotan desinfektan, pengadaan masker, pembatasan jam operasional di kampung.

Prioritas kedua dari DD adalah BLT dana desa untuk 133 kampung sebesar 47 miliar lebih atau 31,5 persen. Kegiatan BLT dana desa dibagi sesuai dengan presentasi besaran dana desa baik itu 25 persen,30 persen dan 35 persen.

Pelaksanaan kegiatan BLT dana desa dilakukan melalui pendataan penerima manfaat BLT dana desa yang dilakukan oleh relawan desa lawan covid di desa yang dibentuk oleh pemerintah kampung yamg diketuai oleh kepala kampung.

"Yang menerima manfaat dana desa tidak berhak menerima PKH, kartu keluarga sejahtera dan bansos lainnya dari pemerintah. Jumlah keseluruhan penerima manfaat BLT di 133 kampung sebanyak 26.111 kepala keluarga,"jelas Gomar.

Kegiatan ketiga yakni padat karya tunai desa sebesar Rp62.428.430.600, kegiatan ini dilaksakakan dengan melibatkan 15-20 orang. Tugas mereka untuk melaksanakan kegiatan berskala kecil dengan tujuan agar dana desa bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh seluruh warga di kampung, artinya uang itu berputar sendiri didalam kampung dan untuk kegiatan besar tidak boleh melibatlan pihak ketiga.

Kegiatan keempat yaitu kegiatan pendataan stunting integrasi, kegiatan ini wajib dilakukan untuk melaporkan jumlah penderita stunting warga masyarakat juga anak-anak di kampung.

"Prioritas ADD yang bersumber dari APBD dibagi menjadi tiga prioritas yakni, penghasilan tetap operasional pemerintahan desa, tunjangan aparatur pemerintahan kampung, insentif tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kampung, honor RT berjumlah 1.121 RT yang ada di kampung sebesar Rp1 juta perbulan, jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp377.176.800 dan BPJS Kesehatan sebesar Rp268.440.000," jelasnya.

Gomar mengatakan, prioritas pertama cukup membutuhkan biaya banyak karena membayar seluruh aparat kampung yang ada di Kabupaten Mimika baik itu melalui penghasilan tetap honor, insentif dan lainnya.

Prioritas kedua adalah jaring pengaman sosial kampung sebesar Rp19.845.000.000 Kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan paket sembako untuk masyarkat di kampung.

Prioritas ketiga adalah insentif relawan desa lawan covid di desa sebesar Rp7.980.000.000 Ini diketuai oleh kepala desa sebagai ketua relawan lawan Covid-19 di desa dengan personil 15 orang.

"Tugas dari relawan desa adalah melakukan pendataan penerima manfaat yang menerima BLT. Insentif relawan lawan covid sebesar Rp500 ribu perbulan selama 8 bulan sampai bulan Desember 2020,"ungkapnya. (Shanty

 

 

 

 

Top