nasional

Friece Sumolong (tengah) saat memberikan keterangan pers kepada media 

MIMIKA, BM

Kementerian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Papua meluncurkan aplikasi "Sa Papua" sebagai layanan untuk penegakan hukum di Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) yang mengubungkan Indonesia dengan Papua New Guinea.

Peluncuran aplikasi ini berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, Senin (30/11).

Friece Sumolong, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Papua, kepada wartawan mengatakan selama ini di 18 Pos Lintas Batas Tradisional sistemnya masih dilakukan secara pencatatan manual.

Menurut Friece harusnya Imigrasi di setiap alur dan batas perlintasan negara memiliki alat sistem Border Control Managemen, namun sayangnya di 18 PLBT di Papua khususnya di 18 hal ini belum ada.

"Setelah beberapa kali berkunjung, saya ciptakan aplikasi ini yang juga sebagai project Pelatihan Kepemimpinam Nasional (PKN) tingkat 2. Jadi nanti setiap pos lintas batas tradisional kita akan menggunakan aplikasi Sa Papua ini secara offline," tutur Friece.

Dengan demikian maka setiap orang yang melintas PLBT akan tercover dalan aplikasi ini dan terekam secara sistem.

Data tersebut kemudian dikirimkan ke Kantor Imigrasi hingga Direktorat Jenderal Imigrasi yang kemudian disinkronkan ke dalam Sistem Informasi Managemen Keimigrasian (Simkim) yang selanjutnya tercover dalam Border Control Managemen (BCM).

"Ini merupakan bagian dari pelaynan kami untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia dan PNG yang melintas. Jadi misalnya jika ada apa-apa dengan mereka maka data mereka sudah terekam dalam sistem Sa Papua," jelasnya.

Data-data yang tercover dalam aplikasi ini juga dapat digunakan oleh instansi lainnya demi kepentingan hukum, pariwisata, kependudukan, statistik dan sebagainya.

"Aplikasi ini bukan hanya memudahkan kami tapi juga instansi terkait sesuai kepentingan yang ada karena kita bisa berbagi data itu. Jadi ini saya bangun untuk mengisi kekosongan sebelum border kontrol managemen hadir di PLBT ini," ungkapnya.

Selain melaunching aplikasi Sa Papua, Imigrasi Papua juga tengah melakukan try out di 2 Kantor Imigrasi yakni Merauke dan Jayapura karena di Jayapura ada 11 PLBT dan Merauke ada 7 PLBT.

Friece berharap dukungan dari media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar aplikasi Sa Papua ini diketahui terutama oleh mereka yang ada di wilayah alur perbatasan dan sering melakukan lintas PLBT Indonesia-PNG. (Shanty)

Kadiv Humas Polri didampingi Kapuspen TNI, Mayjen TNI Ahmad Riad, ketika memberikan pernyataan kepada wartawan di RPH

MIMIKA, BM

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono meminta masyarakat untuk tidak terintervensi oleh kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan kedatangan TNI-Polri ke Papua.

"Karena TNI-Polri datang untuk mensejahterakan rakyat Papua," tegas Kadiv Humas Polri dengan didampingi oleh Kapuspen TNI, Mayjen TNI Ahmad Riad, ketika memberikan pernyataan kepada wartawan di Rimba Papua Hotel (RPH), Sabtu (28/11).

Ditegaskan, dalam menangani konflik di Papua, TNI-Polri mengutamakan pendekatan preventif. TNI dan Polri tidak menggunakan pendekatan militer namun lebih pada penegakan hukum

"Jadi pendekatan preventif itu yang paling utama. Preventifnya itu seperti apa? yaitu kita sama-sama lakukan dialog, kita sama-sama komunikasi dan saling menjaga NKRI," ujar Kadiv Humas Polri.

"Komunikasi antara masyarakat, TNI dan Polri harus terus dibangun dan dijaga. Jika ada hal-hal yang mau disampaikan, silahkan sampaikan ke kami," lanjutnya.

Diharapkan juga, dengan hadirnya TNI-Polri di Papua termasuk Papua Barat, jangan lagi ada kelompok-kelompok yang membuat tindakan pidana atau membuat masalah yang berlawanan dengan undang-undang.

"Jadi harus ada komunikasi karena dengan komunikasi kita bisa tahu apa maksudnya. Mari kita bergandengan tangan supaya tidak ada salah paham dalam menjaga keutuhan NKRI ini," harap Kadiv Humas Polri. (Ignas)

Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad dan
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat melakukan konferensi pers

MIMIKA, BM

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Irwasum Polri Komisaris Jenderal Polisi, Drs Agung Budi Maryoto baru saja melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua di Rimba Papua Hotel, Sabtu (28/11).

Melalui Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, keduanya menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada media di Timika.

Keduanya menyebutkan dalam pertemuan ini ada enam hal utama yang disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang kemudian dikomunikasikn secara bersama-sama.

Pertama yakni penerapan protokol kesehatan. Disebutkan bahwa dunia termasuk Indonesia masih berada dalam situasi pandemi Covid-19.

"Panglima meminta agar tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat selalu disiplin dalam melaksanakan 3M yakni pakai masker, cuci tangan dan hindari kerumuman, pasalnya untuk Papua dan Papua Barat tingkat penularan covid masih tingggi sehingga perlu kerjasama dan bahu membahu dalam menghadapi situasi ini," ungkapnya.

Pilkada di Papua dan Papua Barat merupakan hal kedua yang jadi topik menarik dalam pertemuan ini. Baik Panglima TNI maupun Irwasum Polri meminta masyarakat agar dewasa dalam berpolitik, berdemokrasi dan menyampaikan aspirasi.

Diharapkan semua komponen masyarakat dapat ikut terlibat dalam membangun demokrasi yang lebih baik sehingga mensukseskan Pilkada yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat.

"Perbedaan dalam politik jangan merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Masyarakat diharapkan agar tidak mudah terpancing dengan isu-isu hoax selama pelaksanaan pentas demokrasi nanti," tegas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melalui Kapuspen TNI Mayjen Achmad Ryad.

Ketiga, Panglima TNI menegaskan bahwa Papua dan Papua Barat selamanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Dua wilayah ini memiliki tantangan yang harus dikelola secara bersama dengan melibatkan semua elemen masyarakat," ujarnya

Keempat, pemerintah pusat menyadari bahwa tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat memiliki peran lebih dalam meningkatkan kedamaian dan menjaga situasi yang ada saat ini.

Kelima, Panglima TNI dan Irwasum Polri meminta masyarakat agar selalu menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Dimana tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat serta forkompinda menjadi jembatannya.

Keenam, Pemerintah Pusat pada 29 September lalu telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat yang diketuai Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin.

"Ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua dan Papua Barat dengan meningkatkan kuliatas pendidian, kesehatan, lapangan kerja dan kualitas kehidupan agar masyarakat di dua provinsi ini lebih berperan dalam membangun daerahnya," jelasnya.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Irwasum Polri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Agung Budi Maryoto memberikan apresiasi kepada seluruh tokoh masyarakat Papua dan Papua barat dalam pertemuan silahturahmi ini.

"Rencananya pertemuan sepertini ini akan terus dilakukan secara intens sehingga berbagai persoalan yang ada dapat langsung disampaikan kepada pemerintah demi kemajuan, pembangunan dan kesehateraan masyarakat Papua dan Papua Barat," harap Panglima TNI dan Irwasum Polri melalui Mayjen Achmad Ryad. (Ronald)