Dari 102 Karyawan PTFI Positif Covid-19 Hanya 9 Yang Dirawat Di RS Tembagapura


Johni Lingga saat menyampaikan keterangan pers kepada wartawan

MIMIKA, BM

PT Freeport Indonesia dipanggil DPRD Mimika guna menjelaskan secara detail bagaimana penanganan mereka terhadap pandemi Covid-19 yang kini terus mengalami peningkatan di Tembagapura.

Pemanggilan dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksnakan di aula pertemuan Kantor DPRD, Senin (18/5).

Hadir dalam pertemuan ini, Ketua DPRD Mimika Robby Omaleng bersama wakil ketua 1 dan 2 serta sejumlah anggota DPRD lainnya.

Sementara PTFI diwakili oleh Johni Lingga, Vice Presiden Hubungan Pemerintahan dan Manager RS Kuala Kencana dr. Firdi Permana.

“Kami diundang DPRD untuk menjelaskan apa yang dilakukan PTFI terhadap penanganan Covid-19. Mengapa jumlah pasien positif terus mengalami peningkatan dan apa saja yang sudah kami lakukan sejauh ini,” terangnya kepada BeritaMimika, usai mengikuti RDP dengan DPRD Mimika.

Ia mengatakan sebanyak 102 karyawan PTFI telah terjangkit virus corona. Namun dari jumlah ini 26 pasien positif dinyatakan sembuh.

“Dari 76 pasien positif saat ini, hanya 9 orang dirawat sebagai pasien di Rumah Sakit Tembagapura dan hanya 2 yang pakai ventilator. Sedangkan yang lainnya diisolasi karena mereka positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Jadi 102 pasien ini tidak semuanya dirawat di rumah sakit. Kenapa sekarang banyak yang sembuh karena kami beri asupan gizi dan vitamin secara kontinue,” jelasnya.

Johni Lingga mengatakan sejak 25 Maret mereka telah melakukan penutupan akses ke high land dan low land. Di setiap lingkungan kerja PTFI secara rutin terus mengkampanyekan social distancing.

Penerapan Social Distancing dilakukan diantaranya di tren pengakut karyawan yang biasanya memuat 100 orang kini hanya untuk 20 orang. Bus karyawan yang biasanya memuat 60 penumpang kini maksimal 20 penumpang.

Meja makan yang biasanya digunakan untuk 8 karyawan dibatasi menjadi hanya 4 orang. Makanan untuk karyawan juga kini hnaya menggunakan kotak. Semua karyawan termasuk keluarga wajib menggunakan masker, jika tidak digunakan maka akan mendapatkan teguran.

“Kita punya tim pengawas dari Departement Public Health Malaria Control yang tugasnya tracing, testing dan isolasi dan yang melakukan pencarian tracing kontak. Mereka juga yang akan menegur yang tidak menggunakan masker,” ungkapnya.

Jumlah karyawan yang saat ini aktif bekerja juga tidak semaksimal waktu normal. Bagian adminitrasi juga tidak diperbolehkan bekerja penuh, banyak yang diistirahatkan.

Selain pengetatan Social Distancing, PTFI juga mengupgrade fasilitas kesehatan dalam upaya memutuskan mata rantai penularan dan perawatan guna percepatan penyembuhan bagi karyawan yang terjangkit Covid-19.

PTFI menyediakan 1000 tempat tidur di ruang karantina, menambah kapasitas ruangan dari 50 menjadi 170 di Rumah Sakit Tembagapura. Mereka juga mendatangkan dokter tambahan dari Jakarta dan Makassar.

Selain itu melakukan pengadaan dua alat tes Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk corona dan pengadaan 8 alat ventilator.

“Kemarin pemeriksaan meningkat drastis karena swab tes PCR sudah dioperasikan di Klinik Kuala Kencana. Tanggal 13 kemarin kota sudah gunakan jadi sekarang tidak harus menunggu 3-5 hari lagi kalau dikirim ke Jayapura. Mimika sudah tidak perlu tunggu lagi dan saya sudah sampaikan ke Pemda Mimika untuk sama-sama kita gunakan alat ini,” jelasnya.

“Kami punya 2 alat PCR tapi 1 yang dioperasikan karena dengan 1 mesin saja kita bisa periksa 100 sample dan ini sudah cukup. 1 lagi kita siapkan hanya untuk jaga-jaga kalau memang peningkatan drastis terjadi,” ujarnya.

Johni Lingga juga menegaskan bahwa PT Freeport Indonesia sangat mendukung rencana pembelakukan Pembatasan Sosial Secara Meluas (PSSM) oleh Pemda Mimika.

“Kami sangat mendukung kebijakan pemda untuk hal ini karena menurut kami ini sangat bagus. Bahkan kami di lingkungan kerja juga sudah terapkan hal ini. Kami juga selama ini lakukan pengawasan ketat di porsite termasuk pengiriman logistik melalui kapal maupun pesawat,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Robby Omaleng mengatakan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat,  PTFI  telah melakukan sejumlah upaya Sosial Diatancing namun hal ini harus lebih dipertegas.

“Pembatasan sosial harus dilakukan secara ketat sehingga langkah-langkah yang diambil PTFI harus juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terutama tentang rencana pembelakukan Pembatasan Sosial Secara Meluas (PSSM). Mereka harus memiliki rencana strategis terkait hal ini terutama dari mile 38-68,” ungkapnya.

Robby mengatakan PTFI sejauh ini telah melakukan upaya pemutusan dan penyembuhan pasien Covid-19 secara serius. Mereka bahkan sangat siap secara SDM dalam menghadapi situasi ini.

“PTFI sangat siap menghadapi hal ini. Hanya saja penambahan PDP, ODP dan OTG sangat tinggi sehingga mereka harus lebih konsen melakukan pemutusan mata rantai penularan ini agar tidak terlalu lama. Kami tidak ragukan cara kerja mereka hanya saja hal-hal seperti inilah yang harus kami ingatkan,” ungkapnya.

“Kami juga sangat mengapresiasi langkah cepat mereka dalam mengetahui tingkatan penyebaran wabah termasuk bagaimana mereka dapat mempercepat proses penyembuhan. Dengan pengadaan alat PCR maka kami yakin akan semakin cepat penanganan virus ini dan PCR juga dapat digunakan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk memerangi Covid-19 di Mimika,” jelasnya. (Ronald) 

Top