Disnaker Minta Perusahaan Di Mimika Pertimbangkan Keputusan PHK Karyawan

Ilustrasi demo karyawan karena PHK (Foto Google)

MIMIKA, BM

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika, meminta semua perusahaan yang beroperasi di Mimika agar mempertimbangkan secara matang dan bijaksana untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan di tengah situasi pandemi Covid-19.

Kepala Disnaker Mimika Ronny S Marjen kepada BeritaMimika mengatakan perusahaan wajib mempertimbangkan berbagai dampak sosial yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19, termasuk dalam hal PHK karyawan.

"Di tengah situasi pandemi Covid-19 sekarang ini besar harapan kami agar seluruh perusahaan yang beroperasi di Mimika turut serta dan terlibat penuh dalam upaya-upaya penyelamatan terhadap dampak Covid-19 ini,” ujarnya.

Ia mengatakan terkait dengan perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha, sudah ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 2020 yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan.

Salah satu hal yang diatur dalam surat edaran Menaker ini adalah segala bentuk keputusan yang diambil oleh perusahaan terhadap pekerja wajib dibicarakan terlebih dahulu dengan perwakilan pekerja baik melalui serikat pekerja (SPSI) maupun serikat buruh (SBSI).

Ronny mengakui ada sejumlah perusahaan subkontraktor PT Freeport Indonesia telah melakukan PHK karyawannya, dimana hingga 8 Mei lalu jumlah karyawan yang mengalami PHK sebanyak 154 orang.

“Beberapa kasus PHK kini sedang dalam proses mediasi dengan kami Disnaker Mimika. Masih ada dua kali lagi tahapan untuk proses mediasi kasus-kasus tersebut. Bagaimana kelanjutannya, nanti akan kami informasikan," kata Ronny.

Disnaker Mimika juga meminta semua perusahaan menerapkan protokol kesehatan di seluruh area kerja guna meminimalisasi kasus penularan Covid-19 pada karyawan.

"Sebagai contoh PT Freeport itu tergabung dalam gugus tugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Mimika. Setiap hari mereka selalu mengup-date informasi terkait penanganan Covid-19. Perusahaan-perusahaan yang ada di bawahnya juga harus melakukan hal serupa yaitu wajib menerapkan protokol kesehatan di bidang ketenagakerjaan, sebab ada banyak sekali perusahaan subkontraktor yang ada di area Freeport," ungakpnya.

Ronny juga mengingatkan semua perusahaan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan yang akan merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah mendatang.

"Kondisi keuangan masing-masing perusahaan sekarang ini tentu cukup menyulitkan, tapi tidak boleh menjadi alasan tidak membayarkan THR kepada karyawan. Bagaimana kondisi di internal perusahaan maka wajib dibicarakan dengan serikat pekerja atau serikat buruh secara transparan sehingga karyawan mendapatkan informasi yang sama dan mendapatkan manfaat dari THR yang akan dibayarkan," jelas Ronny.

Disnaker Mimika terus memonitor situasi dan kondisi di masing-masing perusahaan selama masa pandemi Covid-19 dengan membuka posko pengaduan.

"Masalah apa saja yang terjadi di lingkungan perusahaan yang bisa berdampak kepada pekerja silakan diadukan kepada kami agar kami dapat memonitor dan mengetahui kondisi riilnya di lapangan seperti apa,” ujarnya.

“Dengan adanya berbagai pembatasan saat ini, dimana karyawan dari Tembagapura tidak bisa turun ke Timika maupun sebaliknya dari Timika tidak bisa naik ke Tembagapura maka pengawasan ketenagakerjaan sulit dilakukan. Kalau ada sesuatu, mohon segera dilaporkan agar kami dapat mengambil langkah-langkah untuk perlindungan pekerja," imbau Ronny Marjen. (Ronald)

 

 

 

 

Top