Dinkes Akan Evaluasi Ulang Honorer, Berikut Penjelasan Kadinkes Mimika
Kadinkes Mimika, Reynold Ubra
MIMIKA, BM
Senin (4/4) lalu sebagian honorer sudah kembali bekerja, namun ternyata banyak diantara ribuan honorer tidak diakomodir kembali. Salah satunya honorer di Dinas Kesehatan (Dinkes).
Dari 800 lebih pegawai honorer yang diakomodir atau diperpanjang kerjasamanya dengan Dinkes Mimika, hanya 500 orang yang terakomodir. 300an tenaga honorer tidak diperpanjang.
Tidak terima dengan keputusan tersebut, mereka yang tidak diakomodir mendatangi Kantor Dinkes, Selasa (12/4) dan meminta penjelasan.
Terkait hal ini, Kepala Dinkes Mimika, Reynold Ubra saat di konfirmasi di Mile 32, Selasa (12/4) mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kembali tenaga honorer yang di rumahkan.
Reynold menyebutkan iapun telah mendiskusikan hal ini dengan Sekda Mimika untuk ditinjau kembali.
“Kami duduk untuk melihat kembali nama-nama karena intinya yang menilai kinerja adalah kepala-kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas mengirim ke kami Dinas Kesehatan kemudian kami meneruskan,” kata Reynold.
Reynold menilai rasionalisasi yang dilakukan di Puskesmas itu disesuaikan dengan analisa beban kerja.
Menurut kinerja kepala Puskesmas kalau tenaga itu tidak dibutuhkan maka itu bisa saja diputus kontrak kerja atau diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan rotasi ke wilayah lain yang membutuhkan.
Namun menurutnya, 500 lebih honorer yang diakomodir justru ada yang tidak sesuai. Sehingga seharusnya dalam penetapannya TP2D harus melibatkan Dinkes.
Pasalnya mereka memiliki beberapa skenario melihat kepadatan penduduk, geografis dan juga melihat dari pengembangan pelayanan kesehatan.
"Tetapi saya pikir sudah ada solusi dan kita akan melihat kembali bersama tim di BKD,” ungkapnya.
Reynold menambahkan, salah satu alasan pengurangan honorer adalah beban anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi tim anggaran Provinsi Papua, pembiayaan kesehatan untuk belanja pegawai menghabiskan Rp200 miliar. Sementara program hanya Rp100 miliar.
“Bayangkan saja kalau kita lihat dengan jumlah tenaga sudah seribu lebih hari ini, TPP sudah naik berdasarkan tidak hanya jenis tapi tempat atau jarak, sulit, sangat sulit dan mudah itu terjadi kenaikan, tentu saja belanja pegawai lebih tinggi daripada program kesehatan," ungkapnya. (Shanty)
