Imigrasi dan Lapas Berkomitmen Bebas Korupsi



Foto bersama usai penandatangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Intgeritas

MIMIKA, BM

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika berkomitmen menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di 2001.

Komitmen ini dituangkan dalam Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatangan Komitmen Bersama Pembagunan Zona Intgersitas Menuju WBK/WBMM di Kantor Imigrasi Kelas II Timika, Senin (22/2).

Penandatangan deklarasi ini dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, kepala Kantor Imigrasi, kepala Lapas bersama perwakilan Pemda Mimika, Polres dan Kejari Mimika.

Kakanwil Ayorbaba mengatakan Kementerian Hukum dan HAM telah bekerja mewujudkan reformasi birokrasi guna mewujudkan janji kinerja sekaligus mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Disebutkan, dari 9 program Nawacita Jokowi, poin keenam menegaskan agar semua bekerja mewujudkan supremasi hukum dengan tidak melakukan pungutan liar dan KKN.

"Apa yang kita lakukan saat ini merupakan bagian dari reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang jadi tugas kita bersama saat ini adalah semua harus mewujudkan WBK dan WBBN," ujarnya.

Ayorbaba juga mengatakan, saat masih menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat, ia berhasil membuat Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari dan Kantor Kelas II TPI Sorong memperoleh predikat WBK.

"Di tahun 2021 ini, saya selaku kepala kantor wilayah menetapkan target harus di atas 5. Tentu dengan penandatangan deklarasi ini, hal yang harus dilakukan oleh semua jajaran keimigrasian dan pemasyarakatan adalah perspektif dan mindset kita harus berubah sesuai dengan perubahan organisasi," ungkapnya.

Pasalnya, pembangunan zona integritas tidak akan terwujud jika semua tidak terlibat secara aktif dan tidak mampu menggerakan perubahan itu sendiri untuk meraih WBK dan WBMM.

Ditegaskan, deklarasi janji kinerja dan zona integritas juga menuntut setiap satuan kerja (Satker) agar harus memberikan pelayanan secara transparan.

"Ini juga berkaitan dengan pembiayaan. Sehingga semua harus transparan agar masyarakat penerima layanan dapat menerima informasi yang baik dan benar dan menjadi pembelajaran agar semakin meningkatkan kepercayaan publik kepada kita," jelasnya.

Dikatakan pula, usai kegiatan tersebut, Ayorbab akan menemui Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob untuk menyampaikan tentang beberapa program strategis Kemenhunkam yang dapat membantu Mimika.

"Tidak hanya berhubungan dengan keimigrasian dan pemasyarakatan saja namun juga hak intelektual termasuk pembentukan kabupaten peduli HAM dan lainnya sehingga kita selalu dapat bersinergi dengan pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan sebagian lahan depan Kantor Imigrasi TPI Kelas II Mimika yang terkena dampak pelebaran jalan, Kakanwil menyatakan siap berkomunikasi dengan Pemda Mimika sepanjang pemda menyiapkan lahan tersendiri dengan area dan peruntukan yang bisa dipersiapkan di tahun ini.

"Sehingga dalam perencanaan kami, bisa kami laporkan kepada bapak menteri untuk pembangunan kantor Imigrasi yang baru sekaligus sebagai komitmen kami untuk menaikan status Kantor Imigrasi Mimika dari kelas II menjadi kelas I," ungkapnya. (Ronald)

BERITA HUKUM & KRIMINAL

Top