Pemda Mimika Akan Perluas dan Menata Tempat Pemakaman Seperti di Kota Besar, Konsep Modern

Landscape lahan tempat pemakaman 

MIMIKA, BM

Melihat tempat pemakaman yang ada di Kabupaten Mimika baik yang ada di SP1, SP2 maupun tempat pemakaman Muslim di jalan Bandara sudah padat maka Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melihat perlu adanya perluasan dan penataan tempat pemakaman.

Oleh sebab itu, Pemda Mimika melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan telah menyiapkan lahan baru yang berlokasi di SP1 Distrik Wania.

Selain menyiapkan lahan baru, Pemda Mimika juga saat ini tengah menyusun perencanaan dan desain TPU seperti di kota besar di Jawa.

Perencanaan ini telah masuk dalam seminar akhir penelitian kajian detail engineering design (DED) dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang berlangsung di Kantor Bappeda, Rabu (9/11/2022).

Seminar tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendritte Tandiyono.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendritte Tandiyono dalam sambutannya mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar negera Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 h ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, karena rumah adalah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

"Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau," Kata Hendritte.

Dengan demikian, kata Hendritte, ketersediaan sarana dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisah dari upaya pengembangan dan kawasan yang bermanfaat.

Ia berharap, dengan adanya seminar ini dapat membantu pemerintah terutama dinas terkait dalam mengatasi segala situasi yang terjadi di lapangan dalam hal ini prasarana, sarana dan utilitas umum harus dapat di perhatikan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang ada. Sehingga dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah bagi masyarakat tentang PSU dapat memberikan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

"Kita ada disini untuk mengikuti seminar akhir PSU, ini kegiatan yang terakhir yang dijalankan oleh Dinas Perumahan. Kalau kita lihat dari master plan yang ada ini sangat bagus untuk kita dapat mengembangkan fasilitas umum pemakaman. Apa yang dibuat oleh pemerintah daerah penting dan dimulai dari rencana awal. Dari hasil presentasi ini diharapkan dilanjutkan ke pimpinan agar ini jangan terputus atau yang lain tidak tahu sehingga ini tidak akan menjadi masalah dikemudian hari,"ungkapnya.

Sementara Konsultan Santria Crasindo, Arsyad mengatakan, Total lahan yang akan disiapkan seluas 20,84 hektare. Dengan luas lahan tersebut maka pembuatan tempat pemakaman akan diklasifikasikan menjadi 3 bagian yakni, untuk Hindu dan Budha, Kristen Protestan dan Katolik, dan Muslim.

Yang mana untuk kapasitas jumlah makam sekitar 43.455, yang terdiri dari makam untuk beragama Kristen berjumlah 38.197, beragama Islam 4.025, beragama Hindu 633, dan beragama Budha 600.

"Bentuk dan ukuran makam semua sama, yakni dewasa berukuran 1 x 2 meter dengan jarak antar makan 50 cm, untuk balita 60 x 120 cm dengan jarak 50 cm per makamnya," Jelas Arsyad.

Katanya, di dalam kawasan makam juga terdapat beberapa fasilitas, yakni kantor pengelola makam, panggung doa, mushola, tempat krematorium, pos jaga, parkiran mobil ambulance, parkiran bus, parkiran mobil, parkiran motor, gazebo, kios kuliner, toilet umum, monumen dan air mancur, ruang terbuka hijau.

"Untuk estimasi biaya pembangunan komplek pemakaman ini senilai Rp106.300.762.000. Ini, konsepnya makam, namun orang nyaman untuk mengunjungi, tidak terkesan seram," Katanya.

Maksud dari perencanaan ini adalah, Menyusun studi kelayakan pembangunan TPU SP.1 yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, kondisi dan peraturan perundang undangan yang berlaku, Memperoleh dokumen kelayakan pembangunan Kawasan TPU SP1 yang sesuai dengan sumber daya alam, sumber daya manusia dan daya dukung lingkungan, Menyusun acuan dan pengendalian dalam rangka pengelolaan kawasan TPU SP.1, Membuat konsep pembangunan dan penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan, khususnya TPU.

Lainnya, Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan TPU dan Meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang lebih, mengenal kontribusi yang dapat diberikan TPU terhadap pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP).

Sedangkan, tujuannya adalah, Menilai kelayakan teknis, sosial ekonomi dan lingkungan pada kawasan TPU SP.1, Terwujudnya daya dukung infrastruktur dan sumberdaya lahan pada kawasan TPU SP.1, Mensinergikan berbagai aspek disekitar Kawasan TPU SP.1 sebagai acuan gambaran kebutuhan infrastruktur serta arahan pengembangan kawasan ke depan, Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengelolaan TPU SP1, Tersusunnya Detail Engineering Design (DED) yang bersifat teknis dan bisa diterapkan dilokasi kawasan TPU SP1.

Lebih lanjut dijelaskan Arsyad Tersusunnya arah dan sistem pergerakan pengunjung di dalam kawasan TPU SP1, Tersusunnya rencana konstruksi bangunan-bangunan pelengkap yang ada di dalam kawasan TPU SP1 dengan meminimalisasi permasalahan dan dampak yang ditimbulkan, Tersedianya gambar teknis yang memenuhi syarat kelengkapan penataan kawasan TPU SP1, Tersedianya perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk penataan kawasan TPU SP.1 dan Tersedianya pedoman rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) sebagai pendukung spesifikasi yang dibutuhkan untuk penataan kawasan TPU SP.1.

"Berdasarkan hasil analisis kemampuan lahan lokasi pembangunan TPU, maka lokasi kegiatan masuk dalam kategori kemampuan pengembangan sangat tinggi dan kemampuan pengembangan agak tinggi sehingga layak untuk pengembangan," Tutup Arsyad. (Shanty Sang)

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top