PT PAL Dinyatakan Pailit, Izin Pengelolaan Perkebunan Sawit di Mimika Dilelang

Rapat bersama guna memutuskan waktu pelelangan usaha perkebunan PT PAL

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika membuka lelang terbuka untuk pengelola usaha perkebunan kelapa sawit PT.PAL.

Guna menindaklanjuti hal ini, Pemda Mimika melalui tim evaluasi usaha perkebunan kelapa sawit di Mimika yang dibentuk berdasarkan SK Bupati nomor 180 tahun 2020, bertemu dengan kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga guna membahas tentang penyelesaian permasalahan kebun kelapa sawit PT PAL.

Sekretaris Daerah Mimika, Michael R Gomar yang juga bagian tim evaluasi mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil arahan Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK yang mengarahkan agar Pemda Mimika segera menyelesaikan masalah perkebunan PT. PAL

"PT. PAL izin konsensinya telah dicabut, selain itu juga dinyatakan pailit (bangkrut) pada 2021 lalu. Kemudian berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga di Jakarta, maka ditetapkan hakim pengawas untuk menyelesaikan masalahnya. Bupati telah membentuk tim evaluasi yang terdiri dari pemerintah, kejaksaan, dinas teknis, inspektorat dan perwakilan dari tim kurator," jelasnya.

Dikatakan, tim kurator merupakan tim yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Mereka pun sudah melakukan penilaian terhadap aset dan utang PT. PAL mulai dari hak kepada karyawan hingga masyarakat yang terdampak konsesi, hasil penilaian sementara juga telah diserahkan kepada bupati Mimika.

"Hasil rapat diputuskan kurator akan membuka lelang terbuka pengoperasian perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Mimika, Distrik Kuala Kencana pada 27 Mei 2022 mendatang," jelasnya.

Dikatakan, lelang terbuka tersebut dibuka secara umum bagi semua perusahaan bonafide yang bersedia untuk melanjutkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Adapun pelelangan ini menjadi kewenangan tim kurator, karena mereka yang mendapatkan mandat dari Hakim pengawas.

"Lelang dibuka untuk umum termasuk bagi perusahaan asing,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa syarat bagi investor yang dinyatakan menang lelang, yakni wajib membuat pernyataan akan membayar gaji 1.040 karyawan, beserta bonus dan THR.

Selain itu syarat kedua adalah wajib membangun pabrik kelapa sawit dalam jangka waktu 24 bulan dan mempunyai garansi bank dengan nilai sebesar Rp.85 miliar.

"Jaminan bank senilai Rp.85 Miliar tadi sebagai jaminan apabila investor tidak dapat membangun pabrik, maka uang jaminan itu menjadi milik pemkab, ataupun antinya secara teknis perjanjian tersebut akan dibicarakan oleh kurator dengan investor, termasuk pengelolaan dana jaminan itu seperti apa," jelasnya.

Jika nantinya ditetapkan siapa investor pemenang maka menjadi tanggungjawab mereka pula untuk mengurus pengajuan izin baru termasuk konsensi yang telah dicabut.

Lanjut Gomar, berdasarkan laporan tim kurator, operasi PT.PAL sudah tidak beroperasi secara maksimal sejak 2016, bahkan sudah tidak ada lagi penanaman sejak saat itu.

"Ini semua berdasarkan laporan dari tim Kurator karena mereka yang turun ke lapangan," ujarnya.

Meski tak beroperasi maksimal, kata Gomar PT.PAL tetap melakukan pembayaran pajak daerah secara rutin.

"Pajaknya ke Pemda tidak ada masalah, tim kurator pun sudah cek hutang-hutang lain, dan tidak ada, hanya tersisa kepada karyawan," ungkapnya. (Shanty

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Warga Diingatkan Berhenti Jualan Di Trotoar

Ekonomi dan Pembangunan 2022-06-22 12:08:02

Penerimaan Negara di Kabupaten Mimika dan Sekitarnya Terealisasi

Ekonomi dan Pembangunan 2022-06-17 14:42:43

Yayasan Somatua Tunjukan Komitmen Kembangkan SDM Orang Asli Papua

Ekonomi dan Pembangunan 2022-06-16 14:39:09

Kapasitas Pelayanan Pelni Kembali Normal 100 Persen

Ekonomi dan Pembangunan 2022-06-14 00:42:53

Perdana, Pemkab Mimika Ekspor 320 kg Kepiting Ke Shanghai Cina

Ekonomi dan Pembangunan 2022-06-13 05:45:38

Top