Pengurusan Ijin Lingkungan Prosesnya Lama dan Memberatkan, PHRI Mimika Curhat ke Tiga OPD

Anggota PHRI Mimika saat mengikuti sosialisasi di Hotel Kangguru

MIMIKA, BM

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penamanan Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) serta Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga (Disparbudpora) Mimika menggelar sosialisasi lingkungan hidup.

Ketua PHRI Mimika, Bram Raweyai melalui sosialisasi yang dilangsungkan di Hotel Kanguru, Rabu (28/4), mengatakan mengatakan PHRI merupakan wadah pengusaha hotel dan restauran yang ada di Mimika.

Menurutnya, selama ini salah satu persoalan yang sering dikeluhkan oleh anggota PHRI adalah pengurusan ijin lingkungan. Dengan sosialisasi diharapkan ada solusi serta penjelasan kongkrit secara regulasi terhadap persoalan tersebut.

"Mereka punya kendala dalam pengurusan ijin. Masalah ini agak sedikit susah makanya kita undang mitra kerja kita pemerintah yakni DLH, DPM-PTSP dan Disparbudpora. Kita undang untuk mensosialisasi cara-cara pengurusan ijin yang lebih cepat dan lebih murah,"tutur Bram.

Katanya, kendala yang paling sering ditemui ada di Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu prosesnya kadang lama. Dengan sosialisasi ini diharapkan ada penjelasan dari pemerintah terutama OPD terkait sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh anggota PHRI.

"Apa lagi dalam menyambut PON ini salah satu syarat agar hotelnya bisa digunakan adalah hotel tersebut ada ijin lingkungan hidup nya,"katanya.

Bram mengatakan, dari 30-an hotel dan restauran yang berada di Mimika, ada sekitar 10 persen yang terdata belum mengurus ijin lingkungan hidup sementara beberapa lainnya sedang on progres dan hampir selesai.

"Ada yang belum namun ada juga yang sedang memperpanjang karena kita kejar untuk PON nanti harus satu syarat ini. Tapi bagus juga karena sosialisasi ini sudah dijelaskan dan kita dapat 1 solusi dalam arti kita memperpendek alur. Yang kita lihat ini koordinasi antar instansi yang belum terkoneck. Tapi setelah kita diskusi ada solusi yang baik,"ujarnya.

Tambah Bram, pengusaha di Mimika semuanya berharap pengurusan ijin lebih cepat, gampang dan pastinya lebih murah.

"Karena semua pengusaha tidak mau yang repot-repot, apalagi ini juga untuk pengembangan Mimika jadi kalau bisa diperpendek kenapa musti diperpanjang," ungkapnya.

Sementara Kabid Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) pada DLH, Frengky Taco mengatakan, pada intinya pengurusan dokumen perijinan di DLH tidak ada niatan untuk merepotkan atau memperlambat prosesnya karen DLH melakukannya sesuai dengan regulasi yang ada.


Foto bersama para peserta sosialisasi usai kegiatan

Dijelaskan, untuk level SPPL sudah langsung pengurusannya di PTSP. Kemudian level diatasnya seperti UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) merupakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL di DLH.

"Regulasi sudah jelas untuk format penyusunan dengan lainnya. Untuk teknis di lapangan tinggal komunikasi saja antara pemarkasa atau pelaku usaha dengan tim teknis yang ada di DLH," tutur Frengky.

Ia menerangkan, UKL UPL merupakan dokumen ilmiah sehingga penyusunannya harus dilakukan, oleh orang yang bersertifikat seperti konsultan yang sudah bersertifikat amdal.

"Kalau sampai dengan konsultan penyusunan dokumen lingkungan hidup memang regulasinya mengatur seperti itu. Tapi untuk masalah biaya dengan konsultan itu bukan ranahnya kita tapi itu antara pelaku usaha dengan konsultan," jelasnya.

Namun, jika pengusaha merasa keberatan karena biaya yang diberikan oleh konsultan begitu berat maka pengusaha dapat melakukan pengurusan dokumennya sendiri. Jika menyusun sendiri akan ada asistensi, perbaikan-perbaikan dari tim teknis.

Terkadang, lanjut Frengky, pengusaha menyewa konsultan karena ada kesibukan lain dan juga karena kurang memahami regulasinya sehingga berdampak pada biaya yang mahal.

Lanjutnya, ketika dokumennya siap maka prosedurnya selanjutnya adalah verifikasi teknis untuk usaha yang masuk level UKL UPL. Setelah itu verifikasi administrasi dan selanjutnya rapat penapisan.

"Dengan data-data teknis itu kita rapat penapisan. Nanti di rapat penapisan itu kita diskusi secara keilmuan dan akan menetapkan apakah itu UKL atau bisa saja ketika kita menapis hanya SPPL tapi kalau masuk di UKL UPL yah kita harus lanjut dengan perintah penyusunan,"ungkapnya.

Kepala Bidang Pelayanan Perijinan di PTSP, Maduwili Monica Sosalisa menambahkan, proses perijinan di DPM-PTSP selalu menyesuaikan prosedur yang ada. Jika ijin lingkungan belum dimiliki pengusaha maka DPM-PTSP tidak berani mengeluarkan ijin yang berhubungan dengannya.

"Cuma yang tadi saya bilang kita bisa di bantu dengan surat keterangan apabila dia sudah masukkan. Tetapi, untuk ijin lingkungan sementara tidak bisa," tuturnya.

Menurutnya PTSP menerbitkan ijin lingkungan namun mereka mendatangkannya dari DLH.  DPM-PTSP sifatnya hanya menandatangani.

"Kalau SPPL memang sudah ada di kita, itu yang dampak lingkungannya kecil artinya mereka sanggup untuk mengelola lingkungan mereka sendiri namun kalau bicara UKL-UPL tidak bisa di PTSP tetapi harus di DLH. Tetapi, kalau mereka membutuhkan untuk ada pengurusan sementara ijin lingkungan maka kami bisa mengeluarkan surat keterangan sementara dalam proses. Tapi untuk mengeluarkan ijin tidak hanya surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka sementara dalam proses pengurusan ijin lingkungan," jelasnya. (Shanty)

 


 

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top