politik

Foto bersama usai pembukaan kegiatan Musrenbang Distrik Wania

MIMIKA, BM

Pemerintah Distrik Wania melakukn Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2022 di Balai Masyarakat Desa, Selasa (16/3).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andi Ramli, perwakilan Kapolsek dan Danramil, anggota DPRD Fraksi Golkar Dapil III Mariunus Tandiseno dan Mery Pongutan serta Kabid Joseph Manggasa.

Selain itu hadir juga Babinkantibmas, Bamuskam, aparat kampung, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan dari tiga kelurahan dan empat kampung yang berada di Distrik Wania.

Kepala Distrik Wania, Richard Wakum mengatakan Musrenbang dilaksanakan untuk mendiskusikan usulan program sehingga tercapai skala prioritas yang bermanfaat dan menyentuh masyarakat.

“Musrenbang bertujuan untuk bagaimana menyampaikan aspirasi dan apa saja yang akan dilakukan di tingkat distrik. Kami akan menampungnya dan menindaklanjuti ke tingkat yang lebih tinggi termasuk memastikan usulan-usulan ini diterima di OPD atau tidak," paparnya.

Di 2020, menurut Richard pemerintah daerah telah membangun sejumlah infrastruktur di Wania namun belum mencapai 100 persen.

Ia mengemukakan bahwa untuk tahun anggaran 2021 ini, Distrik Wania mengusulkan anggaran Rp 2 milar lebih.

“Dana 2 Milyar lebih tersebut untuk operasional 25 juta sementara untuk dana kelurahan sebesar 300 juta guna pembangunan, pemberdayaan dan kebutuhan kantor,” imbuhnya.

Selain hal tersebut, dalam hal kesehatan Richard juga akan terus memberi perhatian terhadap penanganan Covid-19, malaria maupun stunting.

“Untuk stunting kami sudah diskusikan bersama Bappeda dan akan menjadi priortias. Sampai awal tahun ini cukup banyak yakni sekitar 200-an,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini ia juga mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang terjalin bersama babinsa dan babinkamtibmas yang selama ini terlibat langsung dalam menjaga keamanan di Distrik Wania.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andi Ramli mengatakan tema Musrenbang Distrik 2021 adalah mendorong pemulihan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dengan payung hukum UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dijelaskan, Musrenbang adalah tahapan dari setiap pemangku di distrik untuk membahas dan menentukan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dimasukan dalan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

“Saya berharap Musrenbang dilaksanakan sesuai prioritas. Artinya utamakan dulu hal-hal urgent sehinga menjadi skala prioritas," harapnya.

Kegiatan Musrenbang ini mendapat dukungan sepenuhnya dari anggota DPRD Fraksi Golkar Dapil III Mariunus Tandiseno dan Mery Pongutan.

“Tugas kami di dewan memback-up apa yang diprioritaskan untuk pembangunan Wania. Kami dari anggota dewan Dapil III benar-benar ingin melihat dan berbuat supaya Wania tidak ketinggalan tetapi pembangunan juga harus dirasakan oleh masyarakat,” tutur Tandiseno

Lanjutnya, hasil dari Musrenbang diharapkan dapat diserahkan kepada dewan agar mereka mempelajarai apa yang belum ada dan akan mereka perjuangkan.

“Harapan kami kita sama-sama tetap buat program apa yang memang menyentuh masyarakat. Karena kami dewan tidak bisa duduk tanpa masyarakat, kami dari masyarakat oleh karena itu berjuang untuk masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati Musrenbang 2021 ini,” harapnya. (Elfrida)

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Kepala Bapenda Dwi Cholifah mengatakan tahun ini mereka menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp3,5 triliun.

Penerimaan ini telah mencakup penerimaan dari royalti PT Freeport, bagi hasil PBB sektor pertambangan serta bagi hasil Pajak Penghasilan dan pendapatan sah lainnya.

Dwi mengatakan pada Februati kemarin Mimika telah menerima pencairan kurang bayar dana transfer dari pusat untuk alokasi tahun 2019 ke bawah sebesar Rp530 miliar.

"Kita juga dapat kelebihan pembayaran oleh pusat sebesar Rp210 miliar dan tidak dipotong. Dana inilah yang akan kita gunakan untuk membayar hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp303 miliar yang belim dibayarkan tahun lalu," jelasnya.

Menurut dia, penyaluran transfer daerah dari pusat melalui Kementerian Keuangan akan dilakukan secara bertahap yaitu per tri wulan.

Terkait dengan pembagian pajak pertambangan PT Freeport Indonesia, Dwi menjelaskan Mimika sebagai daerah penghasil mendapatkan alokasi dana bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan sebesar Rp64,8 persen, dan royalti pertambangan sebesar 32 persen.

Tahun ini Mimika juga akan mulai menikmati keuntungan bersih dari operasional tambang PT Freeport Indonesia.

Sementara itu ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), sebagai daerah penghasil Mimika akan mendapatkan 2,5 persen dari keuntungan bersih PT Freeport Indonesia.

Nilai yang akan dibayarkan ke Pemkab Mimika dari keuntungan bersih PT Freeport Indonesia pada tahun 2021 sekitar Rp250 miliar hingga Rp270 miliar.

Selain tetap mengandalkan penerimaan daerah dari transfer pusat, Kabupaten Mimika juga kini terus menggenjot penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Retribusi daerah kini dikelola oleh 11 OPD di lingkungan Pemkab Mimika, sementara pajak daerah langsung ditangani penagihannya oleh Bapenda.

Sementara pengelolaan parkir kendaraan di Pasar Sentral dan RSUD Mimika, Diana, Gelael dan beberapa tempat lainnya, tahun ini Bapenda Mimika juga mulai melirik dua tempat ini sebagai sumber PAD.

Dwi Cholifah mengatakan dua sumber PAD yang akan dikelola adalah lahan parkir kendaraan di Terminal baru Bandara Mozes Kilangin Timika sisi selatan dan retribusi pelelangan ikan di kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Pomako.

"Sekarang kita sudah punya Peraturan Bupati untuk bisa melakukan pelelangan ikan di PPI Pomako. Kalau selama ini pelelangan dilakukan di Jawa, namun ikannya ada di Timika. Kalau semua sudah bisa dilakukan di PPI Pomako maka tentu akan menambah kontribusi bagi penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi daerah," jelasnya. (Red)

Sekda Mimika Michael R Gomar saat menjawab pertanyaan para wartawan dan pimpinan media

MIMIKA, BM

Untuk pertamakalinya Pemda Kabupaten Mimika melakukan pertemuan dengan seluruh Pimpinan Media dan Wartawan di Mimika.

Pertemuan yang dilangsungkan di Horison, Jumat (12/3) diprakarasai oleh Sekretaris Daerah Michael R Gomar yang baru saja dilantik pekan lalu.

Pertemuan bertajuk Media Gathering antara Sekda Mimika, Kadis Kominfo dan Kabag Humas ini dihadiri seluruh pimpinan media baik cetak, online maupun televisi dan radio.

Dalam pertemuan ini media-media di Mimika menyampaikan sejumlah uneg-uneg berupa masukan, saran dan pendapat serta kritikan termasuk beberapa apresiasi kepada Pemda Mimika.

Pertemuan ini walau tidak membahas kontrak kerjasama antar Pemda Mimika dan media di Mimika namun berlangsung hangat dalam suasana Kopi Bareng dan Live Music Bersama.

Ada lima hal utama yang disampaikan para pimpinan media yakni, Pemda Mimika jangan alergi terhadap kritikan, terbuka terhadap informasi dan jangan mengintervensi media dalam bentuk apapun.

Selain itu, Pemda jangan menganaktirikan media tertentu dan menganakemaskan media lain serta sesekali berikan kontribusi nyata sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap keberadaan media di Mimika sebagai corong pembangunan.

Sekda Mimika Michael R Gomar mengatakan semua yang disampaikan para pimpinan media akan diteruskan kepada pimpinan daerah yakni Bupati Eltininus Omaleng dan Wabup Johannes Rettob.

Ia mengatakan selain menjadi bagian utama dalam pilar demokrasi, peran media sangat penting dalam pembangunan terutama dalam membentuk pola pikir dan pandangan masyarakat.

Ia juga akan menegaskan dan mengingatkan semua pimpinan OPD agar tidak alergi terhadap kritikan media karena menurut Gomar, kritikan yang disampaikan secara berimbang akan menjadi sebuah evaluasi sekaligus masukan yang baik dalam membangun Mimika.

"Tidak semua orang mudah menerima kritikan namun kritikan yang disampaikan secara berimbang dan terstruktur akan membawa sebuah perubahan yang lebih baik secara bertahap. Media punya peran yang signifikan dalam pembangunan di negeri ini," ujarnya.

"Kami tidak alergi terhadap kritikan dan akan terbuka terhadap informasi namun kritikan yang disampaikan harus dilandasi asas perimbangan karena adanya kritikan merupakan evaluasi bagi kami untuk selalu melakukan pembenahan demi Mimika lebih baik," lanjutnya.

Di akhir pertemuan ini, Pimpinan Media Online BeritaMimika, Ronald Renwarin meminta agar Sekretaris Daerah Michael R Gomar, Kadis Kominfo Abaraham Kateyau serta Kabag Humas dan Protokoler Moses Yarangga menjadi 'Pemadam Kebakaran' bagi pemerintahan yang saat ini dipimpin pasangan OMTOB.

Suasana pertemuan awak media dengan Sekda Mimika Michael R Gomar

Ketiganya diharapkan mampu menjadi pemadam terhadap semua hasutan, opini, tipu muslihat hingga kotor berbagai pihak terutama dari kalangan ASN yang ingin menceraikan dan mencederai kemesraan rumah tangga pasangan Bupati Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob.

Menurut Renwarin, apa yang disampaikannya mewakili sebagian besar harapan masyarakat Mimika yang ingin Mimika terus berkembang tanpa ada intervensi apalagi adanya sejumlah upaya yang masih saja ingin dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu untuk memecah belah pasangan Omtob.

"Kaka bertiga harus menjadi pemadam kebakaran untuk setiap persoalan yang akan dan ingin meronggrong kepemimpinan Bupati Omaleng dan Wabup Rettob. Semua orang sudah capeh, bosan dan lelah dengan situasi itu. Kalau ada setan-setan yang ingin menggangu, kam tiga usir dan tendang mereka kasih keluar," ujarnya.

Renwarin menegaskan, Mimika saat ini sedang mempersiakan diri menuju dua perhelatan besar yakni PON XX dan Pesparawi Papua. Saat ini, Pemda Mimika juga tengah sibuk melakukan sejumlah pembangunan dan menjadikan negeri ini sebagai salah satu Smart City di Indonesia.

Selain itu banyak pekerjaan rumah yang masih terbengkalai sehingga harus diselesaikan Bupati Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob sebelum periode keduanya berakhir karena semua itu merupakan janji politik kepada masyarakat Mimika.

Dengan demikian, Mimika tidak lagi memiliki waktu berleha-leha apalagi untuk mendengar 'celoteh-celoteh pembisik' yang menghancurkan namun Mimika saat ini butuh semua orang yang ingin membangun dan merawatnya dengan ketulusan, semangat dan perasaan yang sama.

"Siapapun itu kalau menyampaikan kritikan untuk pembangunan dan jalannya roda pemerintahan dengan cara yang baik, elegan dan bermartabat, semua akan menerimanya," ujarnya.

"Tapi jika dilakukan dengan cara provokasi, menghasut apalagi sampai mau memecah belah apa yang sudah dibangun dengan baik selama ini, maka pak Sekda, kadis Kominfo dan kabag Humas harus tampil di depan jadi benteng bagi keduanya. Ini bukan hanya permintaan masyarakat tapi ini juga permintaan kami awak media," tegasnya.

Pada kesempatan ini, Renwarin juga meminta kepada Dinas Kominfo agar memperhatikan pengelolaan website Pemda Mimika dan video thron termasuk selalu mengupdate pemberitaan seputar kegiatan Pemda Mimika.

"Website ini corong dan wajah pemerintah daerah. Jangan setiap saat website selalu gangguan, tidak dapat diakses dan jarang mengaupdate info terbaru. Jika kekurangan informasi, kutiplah dari media kami dan media yang lain," ujarnya.

"Rencana UKW untuk wartawan kalau bisa Diskominfo adakan kegiatannya tahun ini. Selama ini Pemda tidak memberikan kontribusi nyata kepada media di Mimika. Masalah UKW, hanya PTFI yang sudah pernah adakan bagi wartawan di Mimika sementara pemda tidak ada perhatian sama sekali," ungkapnya.

Sementara itu kepada Humas dan Protokoler Pemda Mimika, ia juga meminta agar Kabag Humas lebih membuka diri dengan para wartawan. Ia juga berharap setiap satu atau tiga bulan sekali dibuatkan release keseluruhan kegiatan OPD pemerintah daerah secara berkala agar diketahui masyarakat. (Red)