Pemilik Tanah Apatis, Baru 81 Dokumen Pengajuan Sertifikat yang Memenuhi Syarat


Kepala  BPN Timika, Pantoan Tambunan

MIMIKA, BM

Menjelang akhir Agustus 2020, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Timika mencatat baru ada 81 dokumen pengajuan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau desa lengkap yang memenuhi syarat dan sudah layak untuk mendapatkan sertifikat.

Sementara untuk pengukuran bidang tanah di lapangan atau di masyarakat yang berhak menerima program PTSL sudah mencapai 90 persen.

Hal ini terjadi karena kurangnya animo masyarakat untuk melengkapi dokumen yang wajib disiapkan dalam program yang berlangsung di 4 Kelurahan ini yakni Kelurahan Otomona, Dingo Narama, Kebun Sirih dan Kelurahan Koprapoka.

Kepala BPN Timika, Pantoan Tambunan saat diwawancarai, Jumat (28/8) sangat menyayangkan kurangnya animo dari maayarakat.

Padahal dalam menjalankan program ini pihaknya menjemput bola dengan mendatangi langsung masyarakat untuk meminta kelengkapan dokumen, namun nyatanya tidak membuahkan hasil yang baik. Padahal program ini gartis.

“Jumlah ini ada karena kami lakukan dengan cara jemput bola di lapangan. Minimal dia punya alasan untuk apa sertifikatnya misalnya surat keterangan garapan, lalu identitasnya, dia harus menceritakan riwayat dari mana dapat tanah itu dan sebagainya. Sampai saat ini belum ada yang menjadi sertifikat tetapi yang sudah layak jadi sertifikat itu sudah sekitar 81,” tutur Pantoan.

Pantoan mengatakan bahwa program PTSL berbeda dengan Proyek Operasi Nasional Agrari (PRONA) dimana PTSL berorientasi pada pencapaian desa lengkap.

Desa lengkap yang dimaksud disini bahwa satu desa harus terukur dan terpetakan seluruhnya dan tidak ada yang terlewat bidang tanahnya.

Lalu, setelah terukur dan terpetakan, bidang tanah mana yang terukur dan memenuhi syarat akan diproses sertifikatnya.

Dijelaskan pula, ada empat klaster dalam desa lengkap. Klaster pertama adalah yang memenuhi syarat untuk disertifikatkan.

Klaster dua, yakni yang memenuhi syarat tetapi masih ada sengketa. Klaster ketiga, yaitu tidak memenuhi syarat sebagai sertifikat, hanya diukur dan dipetakan sampai dengan peta bidang tanah.

Sementara klaster empat, yakni sudah bersertifikat tinggal, dibenahi posisinya dan tingkatkan kualitas datanya.

“Sementara Prona di masa lalu, orientasinya pada penerbitan sertifikat, misalnya ambil di desa A 10 sertifikat, desa B 10 sertifikat dan selanjutnya dan semua berorientasi pada terbitnya sertifikat. Kalau PTSL tidak. Filosofinya desa lengkap, selesai desa lengkap A pindah ke desa lengkap B dan seterusnya sampai ke distrik lengkap dan sampai menjadi kabupaten lengkap. Itu filosofi PTSL,” jelasnya.

Katanya, sertifikat akan terbit jika memang memenuhi syarat. Namun kendala yang dihadapi sampai saat ini bahwa si pemilik tanah tidak punya animo untuk melengkapi berkas-berkasnya, sehingga dari target 400 di tahun ini baru ada 81 yang memenuhi syarat yang bisa didorong.

Dikatakan, masyarakat yang sudah diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen, namun tidak dilakukan, akibatnya dilakukan pemindahan klaster.

"Masyarakat harus terbuka dengan masalah mereka. Percayalah bahwa PTSL ini benar-benar gratis untuk yang menjadi kewajiban BPN, kalau ada petugas BPN yang melakukan pungli dilapangan, tolong langsung dilaporkan. PTSL tahun 2020 adalah tentang kualitas, jangan lagi memproses sertifikat yang berkasnya tidak lengkap makanya kami benar-benar mengejar kelengkapan berkas sehingga ketika terbit jangan menjadi masalah. Fokus kami disitu,”ungkapnya. (Shanty)

Top