Mimika Lanjutkan New Normal Periode II, Namun Tembagapura PSDD

Bupati dan Wakil Bupati Mimika menandatangani Keputusan Perpanjangan New Normal

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kembali memperpanjang Status Tanggap Darurat New Normal untuk kedua kalinya selama 14 hari ke depan.

Status ini diberlakukan kembali karena tingkatan kasus tidak seperti bulan-bulan sebelumnya walau masih ada temuan kasus dominan di Tembagapura.

Selain itu, pemberlakukan ini juga bertujuan agar masyarakat Mimika memiliki kesiapan lebih baik dalam menyambut New Normal tanpa Status Tanggap Darurat nanti.

Namun dalam periode ke-2 Status Tanggap Darurat New Normal ini, wilayah Tembagapura secara khusus diberlakukan Status Tanggap Darurat Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD).

Hal ini ditetapkan dalam rapat evaluasi New Normal antara Pemerintah Daerah Mimika dengan forkompinda dan DPRD di Mozza, Kamis (16/7) siang.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng kepada wartawan mengatakan tidak banyak perubahan dalam aturan-aturannya, termasuk harga rapid tes tetap Rp600 ribu.

"Yang berubah hanya satu poin yakni (huruf m) kaitan dengan karyawan. Tembagapura kita berlakukan PSDD selama 14 hari jadi selama waktu ini mereka tidak boleh ke Timika kecuali yang mau cuti," ungkapnya.

Bupati juga menyoroti oknum karyawan yang kemarin melecehkan Tim Gugus Tugas saat melakukan kontak tracing ke mereka.

"Bukan semua tapi ada oknum-oknum karyawan yang bandel dan melecehkan tim gugus tugas sehingga khusus di Tembagapura diberikan PSDD selama 14 hari. Kami berharap ke depan hal seperti ini tidak lagi terjadi," ujarnya.

Dengan pemberlakukan PSDD di Tembagapura maka Tim Gugus Tugas akan memperketat pengawasan terhadap karyawan di gorong-gorong dan Mile 32.

"Bukan hanya di tempat naik tapi bandara juga terutama untuk air fast," tegasnya.

Pada kesempatan ini, Bupati Omaleng yang didampingi Jubir Reynold Ubra juga mengatakan bahwa biaya rapid tes Rp600.000 tetap berlaku.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak melakukan pungli terhadap dana ini. Dana rapid digunakan kembali untuk membeli alat rapid tes termasuk alat penunjang kesehatan lainnya.

"Bukan hanya pemda yang tetapkan ini tapi kami bersama forkompinda dan DPRD. Kami tetapkan secara bersama dan tetap 600 ribu. Uang itu digunakan lagi untuk beli rapid dan lain-lain. Instruksi pemerintah pusat harganya 150 ribu, itu berbeda dengan kita karena kita pakai alat rapid tes yang kualitasnya bagus dan standar internasional," jelasnya. (Ronald)

Top