Suasana saat demo damai pelajar di Kantor Dinas Pendidikan

MIMIKA, BM

Sejumlah pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar Timika angkatan tahun 2026 menggelar aksi demo damai guna menuntut peningkatan kuota afirmasi pendidikan di Kabupaten Mimika.

Aksi yang berlangsung di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Kamis (30/4/2026) tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap akses pendidikan yang dinilai masih belum merata, khususnya bagi pelajar Orang Asli Papua (OAP).

Dalam orasinya koordinator aksi menilai kuota afirmasi yang tersedia saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan. Mereka juga menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika, termasuk dana pendidikan 700 milar serta Otonomi Khusus (Otsus), yang dinilai seharusnya dapat lebih difokuskan untuk kepentingan pelajar lokal.

Menurut orator, generasi muda, terutama OAP, perlu mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan pendidikan. Mereka berharap anggaran yang besar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membuka peluang pendidikan yang lebih luas.

Dalam tuntutannya, Solidaritas Pelajar Timika meminta Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kuota penerima beasiswa afirmasi dari 100 menjadi 500 orang. Mereka juga menekankan agar prioritas diberikan kepada pelajar OAP dari tujuh suku yang ada di Mimika.

Selain itu, para pelajar menyatakan apabila poin pertama tidak dijawab oleh Dinas Pendidikan, maka mereka akan melakukan pendataan terhadap pelajar angkatan 2026 untuk masuk ke setiap perguruan tinggi yang ada di Timika, Manokwari, Jayapura berdasarkan jurusan masing-masing, lalu meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika bertanggung jawab.

Dan apabila pada poin pertama dan kedua tidak terjawab, mereka mengusulkan pembangunan kampus bertaraf nasional di Mimika sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah tersebut.

Menanggapi aspirasi dari para pelajar tersebut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun menyampaikan bahwa seluruh penggunaan anggaran di Dinas Pendidikan dilakukan secara terbuka dan transparan.

Dari total anggaran sebesar Rp780 miliar, sekitar Rp400 miliar lebih dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk ASN dan guru kontrak. Sementara itu, lebih dari Rp300 miliar digunakan untuk belanja barang dan jasa.

"Tdak ada hal yang ditutup-tutupi dalam pengelolaan anggaran tersebut," katanya.

Terkait aspirasi pelajar mengenai penambahan kuota afirmasi, Anton menyampaikan bahwa hal tersebut telah dibahas dalam rapat. Sebagai tindaklanjut, pihaknya akan segera menyusun dan mengirimkan surat resmi kepada kementerian guna mengusulkan penambahan kuota afirmasi.

Menanggapi usulan apabila poin tersebut tidak terpenuhi, yakni pembangunan kampus negeri di Timika, disampaikan bahwa kewenangan pembangunan universitas negeri berada pada Pemerintah Provinsi.

"Usulan tersebut dinilai sebagai masukan yang baik dan akan diteruskan kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah. Saya harap bersabar,"kata Antonius.

Selain itu, kata Antonius bahwa Dinas Pendidikan juga telah melakukan diskusi dengan YPMAK untuk menyusun satu konsep dan formula bersama terkait pemberian beasiswa kedepan.

"Kita akan bahas itu. Nantinya, bantuan beasiswa akan memiliki kriteria yang jelas dan diselaraskan antara pemerintah dan YPMAK. Dengan demikian, tidak akan ada lagi perbedaan pilihan bagi pelajar, baik melalui YPMAK maupun Dinas Pendidikan,"jelasnya.

Usai mendengarkan penjelasan secara detail dari Kadis Pendidikan, para pelajar pun membubarkan diri. Aksi demonstrasi berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawasan dari aparat keamanan. (Shanty Sang)

• Di Sentra Pendidikan, Wapres Gibran Tanggalkan Sekat Antara Ia, Guru dan Para Murid