politik

Bupati Mimika Johannes Rettob saat menyampaikan sambutan HUT Mimika

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, pakaian adat yang dikenakan seluruh peserta upacara hari ini sebagai wujud keberagaman dari berbagai suku dan bangsa.

“Kita mau menunjukkan bahwa Kabupaten Mimika ini berbeda-beda suku, bangsa, agama, bahasa, tetapi kita ini tetap satu di dalam Mimika Rumah Kita dengan semangat Eme Neme Yauware,” kata Bupati John.

Bupati John mengatakan, dengan tema perayaan kali ini yakni, transformasi digital dan reformasi birokrasi sebagai fondasi utama menuju Mimika Smart City, yaitu semua sistem yang dikelola dengan prinsip keterbukaan, efisiensi, integritas, dan penuh inovasi.

“Kita ingin agar seluruh pelayanan publik di Kabupaten Mimika menjadi mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, baik yang tinggal di pusat kota, ke pesisir, maupun wilayah pedalaman, dan pelayanan-pelayanan di Mimika kita harapkan semua gratis,“ ujarnya.

Dalam rangka mewujudkan mimpi besar ini, Pemerintah Kabupaten Mimika telah, sedang, dan akan terus mengembangkan berbagai inisiatif strategis, antara lain digitalisasi pelayanan administrasi publik melalui sistem informasi online, seperti perizinan terpadu, administrasi kependudukan, dan pelayanan kesehatan serta penerapan E-Government dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di semua OPD.

Selain itu, ada juga pengembangan Mimika Command Center dan Mimika Center sebagai pusat kendali informasi data dan respon cepat layanan masyarakat, tempat pengaduan masyarakat dengan berbasis WA atau aplikasi.

“Masyarakat bisa melaporkan semua keluhan mereka di pemerintah. Dan pemerintah melalui OPD-OPD langsung harus menindaklanjuti. Apabila masih tanda merah dalam lima hari berarti OPD-nya tidak tindak lanjuti. Dan Bupati dan Wakil tinggal lihat di HP,“ jelasnya.

Ia menambahkan, terkait reformasi birokrasi juga mendorong Aparatur Sipil Negara menjadi lebih profesional, adaptif, bersih, dan melayani.

“Saat ini bukan sekedar program, tetapi kita berusaha untuk memberikan komitmen nyata untuk menghadirkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat,” katanya.

Transformasi menuju Smart City ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi perlu dukungan dan kolaborasi semua pihak mulai DPRK, aparat keamanan, TNI/Polri, yudikatif, swasta, lembaga adat, tokoh masyarakat, generasi muda, dan seluruh warga Mimika.

“Mari kita jadikan momen ulang tahun ini sebagai tolak untuk memperkuat semangat gotong royong dalam membangun daerah, menjaga kedamaian, persatuan, dan toleransi, dan bersama-sama menjadi agen perubahan untuk Mimika yang lebih baik,”ungkapnya. (Shanty Sang)

Wakil Bupati Emanuel Kemong foto bersama peserta kegiatan SPIP

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Bagian Inspektorat menggelar Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi tahun 2025.

Kegiatan berlangsung selama 2 hari yakni Selasa - (14/10/2025) hingga Rabu (15/10/2025) dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong serta dihadiri oleh pimpinan OPD, Kasubag Program dan Operator.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dalam sambutannya mengatakan penilaian maturitas ini, bukan untuk mencari-cari kesalahan tetapi merupakan proses diagnosis bersama terhadap sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

Penilaian mandiri maturitas adalah untuk mengidentifikasi area-area yang sudah baik agar tetap dipertahankan melihat area-area mana yang masih perlu diperkuat.

"Kehadiran peserta ini adalah signal positif dan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel di Kabupaten Mimika," kata Wabup Kemong.

Wabup Kemong menyampaikan komitmen Kepala Daerah dan para Pimpinan OPD merupakan kunci utama keberhasilan implementasi SPIP. Di mana SPIP dapat dianggap sebagai sistem imunitas bagi pemerintah daerah.

"SPIP yang matang dan terimplementasi dengan baik akan menjadi garda terdepan untuk setiap tujuan organisasi, laporan keuangan, aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan terjaga,"ujarnya.

Oleh karena itu, kata Wabup dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Mimika melalui tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel.

"SPIP bukanlah tugas Inspektorat semata melainkan tanggung jawab seluruh OPD dari pimpinan tertinggi hingga seluruh jajaran pelaksana. Ini adalah budaya kerja yang harus dibangun dan dihidupkan setiap hari," ucapnya.

Lanjutnya, penguatan SPIP merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi dan upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

"Kita jadikan ini ruang untuk belajar karena keberhasilan SPIP tidak tercapai jika hanya menjadi dokumen administratif tetapi harus diwujudkan dalam bentuk penguatan proses kerja, disiplin organisasi dan pengambilan keputusan yang akuntabel," ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Mimika, Septinus Timang mengatakan, tujuan menghadirkan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari Provinsi Papua Tengah adalah untuk melakukan pendampingan termasuk hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara berkala.

Ia berharap, proses penilaian mandiri maturitas ini dapat diikuti dengan baik oleh seluruh OPD, mengingat saat ini SPIP Kabupaten Mimika berada di angka 2,8 masuk pada kategori level 2. Sehingga tahun depan targetnya adalah mencapai level 3.

Septinus mengaku optimis dengan kolaborasi selama ini maka target akan tercapai dan kegiatan ini menjadi tolak ukur dan referensi sekaligus menambah pengetahuan dalam mencapai target tersebut.

"Saya optimis kita bisa. Ini tanggungjawab kita, step by step kita harus kejar sehingga target dapat tercapai," pungkasnya. (Shanty Sang)