3 Fraksi Puji Capaian WTP, 2 Fraksi Keberatan Soal Jadwal Paripurna yang Mepet

Suasana rapat paripurna 

MIMIKA, BM

3 fraksi di DPRD Mimika yakni Golkar, Nasdem dan PDI-Perjuangan menyampaikan apresiasi atas pencapaian Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut.

Sementara Fraksi Gerindra dan Mimika Bangkit beranggapan bahwa jadwal pelaksanaan paripurna yang mepet dengan penyerahan LKPJ, membuat mereka belum sepenuhnya mempelajari LKPJ bupati Mimika.

Pernyataan ini pada Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Mimika terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika yang berlangsung di ruang paripurna, Kamis (10/9).

"Kami berikan apresiasi atas opini WTP yang diraih lima kali berturut-turut oleh pemerintah daerah. Namun pada kesempatan ini kami juga akan menyampaikan masukan-masukan," ujar Ketua Fraksi Golkar, Mariunus Tandiseno.

Fraksi Golkar menyampaikan lima masukan yang bertujuan agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan pembangunan untuk Mimika.

Pemerintah diminta menyusun pertanggungjawaban dan gambaran yang jelas tentang apa yang telah mereka capai selama ini termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Menurut fraksi ini, penyerapan anggaran tahun 2019 hanya sebesar 51,02 persen dari total belanja yang dianggarkan. Dengan demikian maka pemerintah diminta mencari solusinya agar hal ini tidak lagi terulang.

Mereka juga meminta agar pemerintah daerah memperhatikan jadwal pelelangan yang seharusnya mulai dilakukan di awal tahun anggaran karena berdampak pada mutu pekerjaan dan penyerapan anggaran.

Pemerintah daerah juga diminta untuk lebih meningkatkan pembangunan ekonomi karena penguatan terhadap indikator ekonomi sangat mempengaruhi angka kemiskinan.

Mewakili Fraksi Nasdem, Ketua Fraksi Daud Bunga menegaskan, pelaksanaan APBD harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah daerah juga diminta untuk memberikan penyempurnaan terhadap tata kelola anggaran.

Hal ini harus dilakukan guna mengurangi adanya penyimpangan anggaran dan mendukung pencapaian serta peningkatan realisasi pendapatan daerah.

"Kami juga beri apresiasi atas pencapaian WTP. Masukan-masukan yang kami sampaikan ini harap diperhatikan agar pemerintah daerah semakin baik dalam pengelolaan anggaran guna membangun Mimika," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Fraksi PDI-P melalui Yulian Salosa. Pemerintah daerah juga dipuji karena pencapaian opini WTP untuk kelima kalinya secara berturut turut.

Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal berdasarkan hasil monitoring, kunjungan kerja, jaring aspirasi dan resesi yang telah mereka lakukan.

"Kami beri apresiasi terhadap tata kelola keuangan yang baik, hanya saja kami melihat diatas kertas tapi realisasinya masih jauh dari maksimal," kata Salosa.

Menurut fraksi ini, masih banyak program yang tercantum dalam APBD yang belum menyentuh langsung warga asli Amungme dan Kamoro serta Papua pada umumnya, terutama di daerah-daerah pedalaman dan distrik terpencil.

Pasalnya, APBD Mimika tahun 2019 sebesar Rp3.051.963.568.298 dengan realisasi pendapatan Rp3.053.206.043.210 atau 99,45 persen merupakan hasil yang sangat sempurna.

"Akan tetapi hal ini, menurut fraksi PDI Perjuangan hanya seperti melihat gambaran diatas kertas. Karena banyak masyarakat Amungme dan Kamoro serta Papua lainnya yang hidup belum sejahtera," ujarnya.

Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan dari pemerintah daerah terkait pelayanan dasar untuk sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi di pedalaman serta di pesisir pantai.

Dikatakan, agar dapat dimaksimalkan maka pemerintah menggenjot atau menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perikanan dan kelautan.

Pemerintah daerah juga harus lebih memperhatikan dan mendukung sejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Timika, karena selama ini pemerintah dianggap menutup mata terhadap keberadaan mereka.

"Karena keberadaan perguruan tinggi di Mimika selama ini telah berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia unggul di Mimika," ujarnya.

Nurman S Karupukaro mewakili Fraksi Gerindra mengatakan fraksinya tidak memberikan pandangan terhadap materi LKPJ karena membutuhkan waktu untuk mempelajarinya.

Fraksi ini meminta Plt Sekda Mimika untuk menyampaikan pesan tertulis yang dibacakan saat jawaban pemerintah terkait ketidakhadiran bupati dan wabup dalam rapat paripurna ini.

"Kami tidak memberikan pandangan terhadap LKPJ karena kami tidak bisa mempelajari materi ini hanya dalam waktu dua hari saja," ujarnya.

Penyampaian pandangan fraksi selanjutnya dilakukan oleh Fraksi PKB yang diwakili oleh Miller Kogoya.

Fraksi ini memberikan beberapa catatan sebagai bentuk penegasan dalam pelaksanaan dan realisasi anggaran berdasarkan visi dan misi bupati Mimika yang memuat tentang program kerja, potensi SDA dan SDM.

Fraksi PKB meminta pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan program kerja secara berkesinambungan.

Mereka juga menyampaikan masukan terkait penanggulangan bencana serta peningkatan infrastruktur guna mengantisipasi banjir.

Sementara itu Fraksi Mimika Bangkit yang dibacakan Leonardus Kocu mengatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LPKJ kepada DPRD sebagai repsentasi dari rakyat yang memilihnya sesuai amanat undang-undang.

"Namun dalam penyajian LKPJ pemerintah harus memasukan data dan informasi yang akurat terkait penggunaan anggaran selama satu tahun, agar DPRD bisa memberikan penilaian atas hasil kerja dari pemerintah," ungkapnya.

Ia mengatakan, LKPJ memuat tentang data, informasi, kebijakan dan program selama satu tahun termasuk penggunaan dana yang digunakan untuk pelaksanaan setiap kegiatan.

Menurut fraksi ini, waktu pembahasan LKPJ terlalu mepet sehingga mereka belum mempelajari secara detail materi LKPJ bupati.

Fraksi ini juga beranggapan bahwa sebagian besar anggota DPRD periode 2019-2024 belum memahami muatan LKPJ sehingga seharusnya perlu dilakukan bimtek terlebih dahulu.

Selain itu, ia mengatakan DPRD Mimika belum menerima hasil audit BPK. Apabila hasil audit telah disampaikan maka itulah yang akan menjadi dasar dalam membuat penilaian terhadap LKPJ bupati.

"Mengingat keterbatasan waktu, kami belum bisa membaca dan mengerti secara baik isi dari dokumen LKPJ, seharusnya seluruh anggota DPRD harus mengikuti bimtek terlebih dahulu agar dapat memahaminya secara baik. Kami juga belum menerima hasil audit BPK yang merupakan dasar dan tolak ukur untuk memberikan penilaian terhadap LKPJ ini," terangnya.

Paripurna ini dipimpin langsung tiga pimpinan dewan yakni Ketua DPRD Robby Kamaniel Omaleng, Wakil Ketua I Aleks Tsenawatme dan Wakil Ketua II Yohanes Felix Helyanan. Sementara pemerintah daerah diwakili oleh Pjs Sekda Yeni O Usmani.

Sesuai agenda yang sudah ditetapkan, rapat paripurna III masa sidang III akan dilanjutkan malam ini tepatnya pukul 19.00, agendanya mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan umum enam fraksi di DPRD Mimika. (Rafael)

Top