Tiga Alasan Fraksi Gerindra 'Walk Out' Pada Paripurna LKPJ Bupati Mimika
Suasana rapat paripurna sebelum Fraksi Gerindra walk out
MIMIKA, BM
Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Mimika memilih 'Walk Out' pada Rapat Paripurna I Masa Sidang III tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Bupati Mimika.
Paripurna yang dilangsungkan di Kantor DPRD Mimika, Rabu (9/9) ini juga tentang Pembahasan Ranperda Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD 2019.
Ketua Fraksi Gerindra M. Nurman S. Karupukaro dalam interupsinya mengatakan Gerindra punya tiga alasan mendasar mengapa mereka memilih paripurna ini ditunda.
Pertama, sejumlah anggota DPRD Mimika periode 2019-2024 belum mengikuti bimtek sebagai dasar untuk menilai LPKJ Bupati.
"Instrupsi pimpinan sidang, kami rasa rapat paripurna ini harus ditunda, kita mau bahas apa kalau kita dewan belum tau apa isi materi ini," ungkap Nurman.
Hal kedua yang menjadi alasan mendasar lainnya adalah karena ketidakhadiran Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
Norman menegaskan, LKPJ harus dilaporkan secara langsung oleh bupati karena berisikan tentang penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun anggaran.
Selain Bupati Omaleng, Wakil Bupati Johannes Rettob juga tidak hadir. Pemerintah daerah hanya diwakili Penjabat Sekda Mimika, Jenny Ohesti Usmani.
"Bupati dan wakil bupati harus hadir karna mereka sebagai pengguna anggaran yang diangkat dan dilantik tahun kemarin. Paripurna ini tidak bisa dilanjutkan jika yang harus melaporkan kinerja mereka tidak hadir," ucapnya.
Hal ketiga adalah tentang materi LKPJ. Norman sangat menyayangkan hal tersebut karena LKPJ Bupati Mimika Eltninus Omaleng baru dua hari lalu diberikan kepada anggota dewan.
Menurutnya waktu dua hari tidak cukup untuk melakukan penilaian secara keseluruhan tentang isi LKPJ tersebut.
"Atas pertimbangan ini, kami fraksi Gerinda memutuskan untuk meninggalkan ruang sidang paripurna," tegasnya.
Bukan hanya Fraksi Gerindra yang walk out. Saleh Alhamid, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga memilih memilih keluar.
Ia beranggapan paripurna seharusnya dihadiri oleh semua pihak, baik bupati, wakil bupati, forkompinda, seluruh anggota DPRD Mimika dan seluruh pimpinan OPD.
"Rapat paripurna ini sempurna, untuk itu semua harus hadir, tapi yang kita lihat bupati dan wakil bupati tidak hadir," tegas Saleh sebelum meninggalkan ruang rapat paripurna. (Rafael)
