Lalui Proses Panjang dan Berbelit, PKB ke-21 PT Freeport Indonesia Akhirnya Ditandatangani

Foto bersama tiap perwakilan usai penandatangan PKB ke-21

MIMIKA, BM

Setelah melalui proses panjang yang berbelit dan memakan waktu sejak November 2019, Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-21 PT Freeport Indonesia (PTFI) periode 2020-2022 akhirnya rampung dilakukan.

Pada Senin, (15/3) kemarin PUK SP KEP SPSI PTFI telah membubuhkan tanda tangannya terhadap PKB tersebut di Rimba Papua Hotel.

Demi Magai, Ketua Perundingan PKB PTFI sekaligus merupakan Vice President Industrial Relations kepada BeritaMimika menyampaikan PKB ke-21 PTFI mulai berlaku terhitung tanggal 1 April 2020 sampai 31 Maret 2022.

"Perlu kami informasikan bahwa PKB sudah ditandatangi ketua dan sekretaris PUK PUK SPKEP SPSI PT FI sesuai dengan putusan pengadilan. Ada 9 poin yang telah disepakati dan diputuskan sehingga putusan pengadilan tidak ada perubahan dan nantinya akan melekat dan dilampirkan dalam buku PKB," jelasnya.

9 poin yang telah diputuskan PHI Pengadilan Jakarta Pusat menurut Demi Magai adalah Kenaikan upah tahun pertama 3 persen, Kenaikan upah tahun kedua 3 persen serta kenaikan upah level 4 tidak dapat dirundingkan.

Selain itu bonus produktivitas 1 BS dinaikan menjadi 1,5 BS (jika tercapai target produksi), bantuan biaya hidup (OLA) dinaikkan 5 persen, kontribusi hari tua sebesar Rp. 250.000, bantuan transportasi karyawan Jakarta dan Surabaya naik dari Rp. 300.000 menjadi Rp. 500.000 serta cuti melahirkan diperpanjang dari awanya 1,5 bulan jadi 2 bulan.

"Perundingan PKB ke-21 ini adalah perundingan yang paling lama prosesnya. Seharusnya kita sudah mulai lakukan sejak November 2019 lalu namun ada sedikit persoalan termasuk karena aturan yang mewajibkan verifikasi anggota serikat buruh dan pekerja," jelasnya.

Setelah dimulai perundingan awal pada Deesember 2019 dan dilanjutkan pada Maret 2020, perundingan tersebut kemudian disetujui PK FPE KSBSI PTFI namun ditolak oleh PUK SP KEP SPSI PTFI karena ada beberapa poin yang menurut mereka diabaikan dan belum terpenuhi sesuai tuntutan.

Masalah ini pun akhirnya berujung ke Pegadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat karena diadukan oleh PUK SP KEP SPSI PTFI.

Demi Magai mengatakan, belajar dari proses perundingan PKB ke-21 yang memakan waktu begitu panjang dan agar tidak terulang lagi, maka pihaknya kini mulai mempersiapkan proses perundingan PKB ke-22.

"Kami sudah masuk ke tahapan ini yakni persiapan perundingan ke-22. Kita lakukan jauh hari dimulai dengan verifikasi jumlah anggota serikat sehingga ke depan semua sudah siap. Jadi April kita sudah mulai lakukan verifikasi," terangnya.

Ia juga menjelaskan saat ini ada tiga serikat buruh yakni PUK SP KEP SPSI PTFI, PK FPE KSBSI PTFI dan Serikat Papua Merdeka.

Dari keseluruhan jumlah karyawan PTFI saat ini sebanyak 6862 orang, anggota PUK SP KEP SPSI PTFI mencapai 3600-an orang dan PK FPE KSBSI PTFI sebanyak 1189 anggota.

"Untuk Serikat Papua Merdeka baru saja disahakan pemerintah jadi kita belum tahu pasti berapa jumlahnya," ungkapnya. (Ronald)

Top