Masih Terdapat Sisa KPM Yang Belum Melakukan Pencairan Bansos di Tahap III
Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Timika Junaidi Nur
MIMIKA, BM
Kantor PT Pos Indonesia Cabang Timika telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap III (Juli-Setember 2023) yang telah dilakukan hingga Oktober 2023 kepada 13.447 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari alokasi 15.527 KPM.
Dari total alokasi tersebut, 4 diantaranya gagal bayar dan sekitar 1.500 data dikembalikan ke negara melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
Ditemui di Hotel Horison Ultima, Rabu (1/11/2023) Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Timika, Junaidi Nur kepada Berita Mimika mengatakan 1.500 data tersebut dikembalikan ke negara namun terdapat penambahan sampai pada tanggal 28 Oktober 2023 sekitar 400 KPM.
“Jadi, dari total kita punya alokasi itu 15.527 berhasil terbayarkan 13.447. Sudah digagalkan sebanyak 4 KPM, sudah diblokir dalam artian ditarik uangnya oleh Kemensos sekitar 1.400 KPM sehingga yang terbuka masih ada 500 KPM,” katanya.
Lanjutnya, 500 KPM tersebut datanya baru diterima tiga hari yang lalu, sehingga pihaknya harus melakukan koordinasi kembali dengan pendamping PKH dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) karena masih banyak yang sisa.
“Program Keluarga Harapan (PKH) ini menjadi fokus saya dan pendamping karena dari 415 PKH baru tersalurkan 102. Jadi, masih ada 300 lebih PKH yang belum tersalurkan,” ungkapnya.
Ia menuturkan 300 lebih PKH ini tersebar hampir di seluruh distrik seperti Mimika Baru masih terdapat 53 KPM yang belum melakukan pengambilan.
“Kita masih koordinasi terus agar bisa dicairkan bantuan PKH-nya. Sedangkan untuk bansos sembako, 1.300 itu sudah diblokir tinggal sedikit saja masih terbuka, sisanya sudah dikembalikan ke negara karena waktunya sudah sangat lama. Ini sudah satu bulan lebih penyaluran dan sudah mau masuk lagi bansos tahap IV,” jelasnya.
Junaidi menjelaskan untuk bansos tahap IV dialokasikan untuk bulan Oktober hingga Desember 2023.
“Sebelum berjalan akan dikembalikan semua. Ada sekitar 2000 data yang masih terbuka sampai sekarang kami masih buka di Kantor Pos, kita lakukan pengecekan dulu apakah masih aktif atau sudah diblokir. Pemberitahuan blokir secara terpusat melalui PT. Kantor Pos Indonesia Pusat dari Kemensos. Kemensos menarik dananya dan mereka blokir,” terangnya.
KPM yang sudah terblokir otomatis harus menunggu di tahap berikutnya karena sifatnya bantuan, sehingga jika tidak diambil sesuai jadwal maka akan dikembalikan ke negara.
“Mungkin ada masyarakat yang belum karena jauh dari kota seperti di pesisir atau pegunungan tetapi untuk masyarakat di kota rata-rata hampir semua sudah melakukan pengambilan,” imbuhnya.
Melihat hal ini, pihaknya memanfaatkan media jika masyarakat merasa pernah menerima PKH sebelumnya silahkan datang ke kantor Pos untuk mengecek.
“Kami juga memanfaatkan pendamping PKH dari Dinsos untuk melakukan informasi karena mereka yang lebih tahu dan paham lokasi dimana masyarakatnya ada,” katanya.
Junaidi menambahkan setiap hari pihaknya terus berkoordinasi dengan pendamping PKH untuk percepatan atau pencarian KPM agar disalurkan.
“Per tahap datanya hampir sama 95 persen. Bulan November ini atau paling lambat awal Desember sudah keluar untuk tahap IV. Sebelum Natal biasanya sudah dilakukan pembayaran,” tandasnya.
Ia menyebut Dinsos saat ini masih dalam tahap proses pembenahan data atau pembetulan. Hal ini penting agar penyaluran bansos tidak terhambat.
“Masalah data kami tidak ada kapasitas. Semoga tahap IV datanya sudah bagus dan valid sehingga yang dikembalikan sedikit. Kami berharap percepatan perbaikan data, update dan validasi data,” harapnya. (Elfrida Sijabat)
