Januari 2023, Kota Timika Deflasi Di Angka 0,6%
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Ouceu Satyadipura
MIMIKA, BM
Akhir tahun 2022 dikarenakan hari raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, kota Timika sempat mengalami inflansi yakni kenaikan harga barang.
Namun pada Januari 2023 harga-harga kembali normal sehingga Kota Timika mengalami Deflasi di angka 0,6 persen.
Adapun komoditas yang mengalami deflasi yakni angkutan udara, cabai rawit, ikan mumar, kangkung dan tempe.
Angkutan udara mengalami penurunan harga tiket pasca Natal dan Tahun Baru. Sementara cabai rawit karena panen mengalami penurunan dari harga Rp.110.000 menjadi Rp.30.000 per kilogram.
Penurunan harga pun terjadi pada komoditas ikan mumar yang mana akibat cuaca baik, stok nelayan pun banyak. Kangkung pun sedang panen dan stok untuk tempe banyak.
Sementara kenaikan harga atau inflansi terjadi pada komoditas seperti sawi hijau, tomat, bayam, rokok kretek, sekolah menegah atas (sma) dan emas perhiasan.
SMA mengalami kenaikan harga di sumbangan pembinaan pendidikan (spp). Sementara, sawi hijau dan bayam stok sedang kurang. Selain itu, harga rokok kretek dan emas memang naik dari pusatnya.
Kepada BeritaMimika Kamis (16/2/2023) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Ouceu Satyadipura mengatakan deflasi terjadi karena memang harga di kota Timika sudah tinggi.
Namun yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana bisa menekan angka inflansi.
“Deflasi karena harga di masyarakat turun dibandingkan bulan sebelumnya. Dari sisi harga lebih turun. Yang saya khawatir Idul Fitri, ini yang harus kita pantau nanti,” katanya.
Timika sebagai salah satu indikator pengaruh inflansi di Papua dan nasional menurutnya perlu untuk segera melalukan pertemuan bersama Tim Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) untuk bersinergi menekan laju inflansi.
“Yang pasti jika sampai harga naik, penyebabnya dua yakni stok barang tidak ada atau memang ditimbun. Inflansi tinggi artinya daya beli masyarakat rendah, yang nantinya jumlah penduduk miskin bertambah,” terangnya.
Ouceu mengapresiasi usaha pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan yang telah mengadakan pasar murah karena memang sangat berperan dalam menekan angka inflansi.
“Seluruh lembaga, forkopimda dan jajaran lainnya bersama-sama mengkawal bagaimana inflansi di daerah semua turun atau minimal menjaga. Jadi angka inflansi itu bukan merubah angka terapi pro aktif turun ke lapangan sesuai dengan bidang masing-masing,” imbuhnya.
Oleh karena itu, survey harga yang ada di BPS dikatakan dapat menjadi suatu acuan untuk mengetahui komoditas apa yang harus diperhatikan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendirian namun harus bersinergi.
“Menekan inflansi ini penting untuk dilakukan. Di tempat lain bawang turun, di kita malah naik. Dimana kabupaten lain yang sedang produksi banyak atau panen bisa kita beli lalu dilempar ke pasar sini untuk dijual dengan harga murah atau normal," ungkapnya.
"Pemda subsidi entah dalam distribusi atau pengiriman. Yang penting masyarakat masih bisa menjangkau, dan hati-hati jangan sampai ada pedagang besar yang nakal. Saya harap rapat TPID segera bisa dilakukan,” tandasnya. (Elfrida Sijabat)
