YPMAK Lanjutkan Sosialisasi Perubahan Nama Kepada Tomas di Mile 32

Sosialisasi perubahan nama LPMAK menjadi YPMAK di Mile 32

MIMIKA, BM

Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), kembali melanjutkan sosialisasi perubahan nama kepada tokoh masyarakat dan intelektual Amungme di wilayah mile 32, Selasa (27/4).

YPMAK telah terbentuk pada 18 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Rai Nomor AHU-001883. AH. 01.04 tahun 2019 dengan daftar yayasan Nomor AHU-0025286. AH. 01.12 tahun 2019 dan akte pendirian Nomor 12 12 tanggal 16 Desember 2019.

Maksud dari pendirian yayasan adalah untuk mendukung pelestarian, pengembanhan dan pemberdayaan berkelanjutan masyarakat Asli Papua yang berasal dari suku Amungme dan Kamoro serta masyarakat asli Papua lainnya dalam bidang sosial, kemanusian dan keagamaan.

Kepala Divisi Humas YPMAK, Feri Magai Uamang mengatakan, perubahan ini sudah berjalan satu tahun hanya saja selama ini belum ada sosialisasi sehingga baru kali ini dilakukan sosialisasi ke masyarakat.

Sebelumnya, tim YPMAK beberapa hari lalu sudah melakukan sosialisasi serupa di Kokonao dan Agimuga.

"YPMAK tidak bisa jalan sendiri karena segala hal kami akan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika. Artinya, sasaran kami ini masyarakat yang ada di Mimika baik kota, pesisir dan pedalaman," tutur Feri.

Lanjutnya, YPMAK saat ini masih dalam masa transisi sehingga dalam sosialisasi ini tidak menjelaskan tentang program-program di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Walaupun sudah berubah nama, jelas Feri, tidak terganggu dengan program utama yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Jadi, anak-anak yang dibiayai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi tetap dibiayai YPMAK.

"Tidak ada alasan untuk terganggu, artinya jangan ada yang punya alasan karena lembaga menjadi yayasan program-program terganggu, atau biaya terganggu. Itu tidak ada," tutur Feri.

Selain itu, masyarakat juga masih bisa berobat gratis di RSMM dan di mitra-mitra yayasan yang lain.

Dalam sosialisasi ini banyak pertanyaan seputar ekonomi karena waktu masih LPMAK, ada kepala biro 7 suku sehingga masyarakat yang mau menjalankan usaha kelompok-kelompok binaan langsung dibawahi biro ekonomi.

"Karena hanya satu kepala divisi makanya masyarakat banyak yang bertanya hal ini. Bahkan, mereka juga sempat ragu dengan adanya satu kepala devisi karena menurut mereka sulit untuk mengakomodir seluruh masyarakat yang menjadi kelompok binaan selama ini," jelasnya kepada BM.

Walau demikian Feri mengaku pihaknya audah menjamin semua hal tersebut kepada masyarakat. Walau saat ini hanya satu kepala divisi saja namu programnya justru direncanakan untuk lebih banyak fokuskan di kampung, pesisir dan pedalaman.

"Artinya, untuk ke depan program ekonomi lebih fokus nanti di pedalaman dan pesisir. Di sana ada masyarakat atau tidak tetap fokusnya di sana,"katanya.

Ia juga memastikan bahwa anggaran ekonomi untuk kelompok-kelompok binaan masih ada dan akan terus berlangsung, hanya saja lebih dipusatkan ke pedalaman dan pesisir terutama yang tidak dapat bagian selama ini.

"Justru mereka yang pesisir dan pedalaman akan lebih banyak mendapat manfaat nanti," tuturnya.

Lanjutnya, "Sekarang peran lembaga yang langsung mengambil alih itu sudah tidak ada, kita hanya menjadi pendonor saja. Kita akan persiapkan semua yang berkaitan dengan dokumen dan untuk menjalankan semua yakni pihak ketiga. YPMAK tidak urus lagi sampai di pelaksanaan,"jelasnya. (Shanty)

 


 

Top