politik

Penjabat Sekda Mimika, Marthen Paiding

MIMIKA, BM

Penjabat Sekda Mimika, Marthen Paiding kepada BeritaMimika menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menentukan kelolosan dalam proses seleksi penerimaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang sedang berlangsung.

Hal tersebut dikatakan Marthen Paiding untuk menjawab sejumlah polemik yang menyoroti proses penerimaan tersebut.

Termasuk menjawab tidak adanya keterwakilan anak asli suku Amungme dan Kamoro (Amor) yang lolos tahapan seleksi administrasi.

"Seleksi ini terbuka untuk umum dan dilakukan secara online. Kami memang prioritaskan anak-anak kita Amungme dan Kamoro. Tapi untuk hasilnya tidak ditentukan oleh pemerintah daerah karena semua melalui tahapan seleksi langsung dan online," jelasnya.

Marthen tidak menyalahkan sikap yang ditunjukan Organisasi Kaum Intelektual Amungsa (OKIA) Kabupaten Mimika terhadap proses ini. Menurutnya ini kewajaran sebagai sebuah organisasi perwakilan putera daerah.

Hanya saja pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas dalam seleksi ini. Pemda hanya terlibat dalam memfasilitasi proses yang dijalankan. 

"Kemarin saya lihat teman-teman OKIA dan ada beberapa pihak keberatan tapi apakah anak-anak kita ini sudah mengikuti tahapan pendaftarannya secara online atau tidak. Jika prosesnya manual dan kami tidak mengakomodir anak-anak kita ini, maka kami siap disalahkan. Lagipula kami tidak bisa memasukkan calon praja begitu saja karena ada mekanismenya," jelasnya.

Dari sekian banyak anak Mimika yang mengikuti tahapan ini ternyata hanya ada satu keterwakilan anak Amungme.

Marthen Paiding berharap semua anak-anak yang mengikuti tahapan ini mempersiapkan diri dengan banyak belajar dan dapat mengikuti semua tahapan yang dilangsungkan dengan baik dan benar.

"Saya lihat hanya satu anak Amungme yang lolos, jadi mungkin hanya dia yang berminat. Ini kan terbuka untuk siapa saja sehingga semua harus siapkan diri baik-baik dengan belajar. Ini proses umum, lolos ataupun tidak lolos nanti semua dimulai dari kesiapan masing-masing anak," ungkapnya. (Shanty)

Pernyataan sikap DPC Partai PDIP Kabupaten Mimika

MIMIKA, BM

Pembakaran bendera Partai PDI Perjuangan yang dilakukan oleh Aliansi Nasional Anti Komunis pada Rabu (24/6) lalu di depan Gedung DPR RI berbuntut panjang.

Persoalan ini kini mendapat sorotan dari berbagai simpatisan, pendukung dan anggota partai dari pusat hingga ke daerah-daerah.

Imbasnya, berdasarkan instruksi Ketua Umum PDIP Megawaty Soekarno Putri, hari ini, Selasa (30/6) rencananya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kabupaten Mimika akan mendatangi Polres Mimika untuk mendesak kepolisian segera menangkap pelaku pembakaran.

"Besok (hari ini red), kami akan melaporkan laporan tertulis ke Polres Mimika untuk ditindaklanjuti ke Mabes Polri agar mereka segera mencari, menangkap dan meproses hukum pelaku pembakaran bendera partai," ujar Sekretaris DPC PDIP Mimika, Alfian Akbar Balyanan.

Akbar menegaskan aksi pembakaran oleh oknum-oknum pendemo di depan gedung DPR RI sangat mencederai nama besar partai dan merupakan perbuatan melawan hukum.

"Aksi ini terjadi di Jakarta namun mendapat sorotan tajam dari semua kader dan simpatisan PDIP di seluruh daerah, termasuk Mimika. Kami tidak diam dengan situasi ini," ujarnya.

DPC PDIP Kabupaten Mimika pada Rabu (20/6) kemarin dipimpin ketua partai Yohanis Felix Helyanan, Sekretaris Alfian Akbar Balyanan, Bendahara Kristifanus Endro Nuryanto dan badan pengurus melakukan konferensi pers menyatakan sikap atas kejadian tersebut.

"Instruksi Ketua Umum PDIP Ibu Megawati meminta semua kader dan simpatisan partai menahan diri, tetap solid dan tidak membuat gejolak atau aksi. Kita percayakan semua proses ini kepada pihak kepolisian. Permintaan kita sanat jelas dan tegas bahwa pelaku harus segera ditangkap," tegas Yohanis Helyanan.

Menurutnya, hal berikut yang diinstruksikan adalah semua simpatisan dan kader ini mengibarkan bendera PDIP di rumah masing masing mulai senin kemarin.

Ia mengatakan, pembakaran bendera partai merupakan perbuatan anarkisme, pelecehan, tindakan kejahatan dan tidak menghargai demokrasi di negeri ini.

"Sebagai anak bangsa, kita semua masyarakat harus bersatu, bahu-membahu melawan berbagai bentuk anarkisme yang ingin memecah belah persatuan di republik ini. Tindakan itu bukan hanya mencederai partai namun juga merupakan kejahatan terhadap demokrasi," terangnya.

Walau dibakar, dicederai dan terus diupayakan untuk merusak citra partai berlambang moncong kerbau ini, namun Ketua DPC PDIP Mimika, Yohanis Felix Helyanan mengatakan PDIP tetap menjadi partai kebanggaan masyarakat.

Walau sering diterpa goncangan dari luar, partai ini sangat dicintai pendukungnya, bahkan semakin mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia.

"Buktinya saat ini dari hasil survey yang ada, PDIP masih tetap diatas. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PDIP masih sangat tinggi karena partai ini punya komitmen kuat untuk bekerja bagi rakyat. Ini sudah terbukti dari dulu sampai saat ini. Kamipun di Mimika sejauh ini tetap solid dan berada dibawah satu garis komando," ungkapnya.

Bendahara DPC PDIP Mimika, Kristifanus Endro Nuryanto, menyesalkan tindakan pembakaran bendera partainya. Siapapun pelakunya, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Semua ingin melakukan aksi turun ke jalan memprotes kejahatan ini, namun kita diminta untuk menahan diri dan mengikuti instruksi partai. Ini menunjukan bawah kader dan simpatisan PDIP berada dalam satu komando. Semua taat hukum. Kami bisa saja menyikapi hal itu dengan bersikap keras, namun itu tidak kami lakukan karena kami kader militan yang menyadari bahwa negara ini adalah negara hukum,” tegasnya. (Ronald)

Suasana pertemuan Komisi A DPRD dengan pegawai DPMK Mimika

MIMIKA, BM

Komisi A DPRD Kabupaten Mimika pada siang tadi, Senin (29/6) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Mimika.

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat progres pelaksanaan kegiatan dan realisasi penyaluran Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD) ke 133 kampung di Mimika.

Kunjugan Komisi A yang dipimpin Ketua Komisi Daud Bunga disambut Kepala DPMK Mimika Michael R. Go Marani bersama para pegawai.

Kadis DPMK menyampaikan, penyaluran Dana Desa tahun 2020 untuk Mimika totalnya Rp148 miliar dan realisasi tahap pertama sudah mencapai 80,4 persen.

Sementara Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan pertama dan kedua telah terdistribusi sebesar 76,8 persen. Total ADD yang bersumber dari APBD tahun ini adalah Rp160 miliar.

Kepada Komisi A DPRD Mimika, Michael R. Go Marani juga menyampaikan program-program yang menjadi prioritas DPMK di 2020.

Diantaranya program pendampingan kepala kampung dalam penyusunan APB-Kampung dan pendampingan percepatan proses penyaluran Dana Desa serta Alokasi Dana Desa. Selain itu di tahun ini juga, DPMK akan melakukan pemekaran kampung dan pemilihan 1.121 RT.

Michael Go Marani menjelaskan, peningkatan kapasitas aparatur kampung masih menjadi prioritas sama dengan tahun-tahun sebelumnya karena 133 kepala kampung di Mimika, 70-80 persen merupakan wajah baru dan banyak anak muda.

"Kepala kampung merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa sehingga mereka harus memahami dengan baik program kegiatan terutama Dana Desa dan ADD yang berkelanjutan," jelasnya.

Dalam pertemuan ini, kadis DPMK juga menyampaikan bagaimana perkembangan penanganan Covid-19 khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Dijelaskan, BLT Dana Desa diberikan kepada 26.105 warga Mimika yang terakomodir sebagai keluarga penerima manfaat.

Mereka yang menerima hanyalah masyarakat yang berada di kampung dan telah didata oleh tim relawan desa lawan Covid-19 yang berisikan 15 anggota dan diketuai kepala kampung.

Bantuan ini hanya diberikan kepada masyarakat di kampung. Masyarakat di wilayah kelurahan dan kota tidak menerimanya.

Secara proses, diawali dengan pendataan, dilakukan musyawarah desa khusus untuk menetapkan jumlah keluarga penerima manfaat BLT dan selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan kepala kampung.

"Penerima BLT adalah mereka yang belum menerima bantuan lain dari pemerintah seperti PKH, bantuan pangan non tunai dan lainnya. Data-data penerima manfaat juga semua diatur oleh kampung dan kami mempercayakan sepenuhnya proses ini kepada mereka karena mereka yang mengetahui masyarakat masing-masing di kampung," ungkapnya.

Kegiatan prioritas yang juga dilakukan DPMK tahun ini adalah pembangunan 10 unit balai kampung yang dilanjutkan ke 2021 (multi years).

5 merupakan balai kampung baru yang menggantikan balai kampung lama yang sudah rusak sementara 5 lainnya merupakan balai kampung persiapan kampung pemerkaran.

"Diantara 10 ini, Balai Kampung Hangaiji akan dibangun sebagai balai kampung percontohan dengan konsep minimalis dan berlantai 2. Ini akan menjadi balai kampung satu-satunya di Papua yang berlantai dua dan akan dilengkapi dengan sarana prasarana serta tertib admisnitrasi. Kenapa memilihi Hangaiji? Karena letaknya ditengah kota," ungkapnya.

Pada pertemuab ini, Kadis Michael juga mengatakan karena pandemi Covid-19 sehingga ada beberapa kegiatan prioritas yang di refousing sehingga harus dipending ke 2021, diantaranya pelatihan, bimtek dan sosialisasi.

Sementara itu Ketua Komisi A, Daud Bunga usai melakukan kunker kepada wartawan memberikan apresiasi kepada DPMK Mimika dalam pengeloaan DD dan ADD.

"Kami kesana itu mengecek sudah sejauh mana hasilnya. Dari hasil pemaparan kepala dinas, sudah bagus dan berjalan maksimal. Tapi memang ada kendala di lapangan terutama di daerah pedalaman karena terkendala transportasi," ungkapnya.

Menurutnya konsen utama kunker juga agar mereka mengetahui secara langsung bagaimana penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat penerima manfaat akibat pandemi Covid-19 ini.

"Kami tadi sudah dorong supaya itu segera divalidasi agar akurat karena pada kenyataanya ada keluarga mampu yang terima, mereka yang seharusnya terima, malah tidak. Kami dapat banyak laporan juga dari masyarakat tentang hal ini termasuk ada yang menerima bantuan double," ungkapnya.

"Ini jadi tanggungjawab kepala kampung karena mereka yang mendata, menyalurkan dan mengenal masyarakat mereka. Kami minta DPMK perhatikan hal ini secara serius agar semua masyarakat dapat memperolehnya dengan adil," ujarnya kepada wartawan usai melakukan kunker. (Ronald)