Tim Medis Lapor DPRD Mimika, Tidak Ada Penerangan di Posko PSDD
Ketua DPRD Robby Omaleng saat di Posko 7 PSDD
MIMIKA, BM
Sebagian besar tim medis yang ditempatkan di 17 posko Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) mengeluhkan tidak adanya penerangan di posko tempat tugas mereka.
Tidak adanya penerangan selama 9 hari pelaksanaan PSDD membuat mereka kesulitan dalam melakukan rapid tes terhadap masyarakat yang terjaring pada sore dan malam hari.
Hal ini diadukan kepada Ketua DPRD Mimika Robby Omaleng bersama sejumlah anggotanya yang melakukan lawatan ke posko-posko PSDD, Jumat kemarin.
“Dari 17 posko, 14 kami datangi untuk memantau penerapan PSDD di lapangan. Kita mau lihat maksimal atau tidak. Ada beberapa keluhan yang disampaikan dan rata-rata mengeluh karena tidak ada penerangan. Kami berharap Tim Gugus Tugas Covid-19 Mimika segera merespon hal ini karena mereka tidak bisa lakukan rapid ke masyarakat ketika hari mulai gelap,” ungkap Robby Omaleng kepada BeritaMimika.
Menurutnya, selain lampu ada yang juga meminta tempat pencucian tangan karena para tenaga medis setiap saat melakukan interaksi dengan masyarakat yang terjaring. Selain itu ada posko yang meminta pembatas jalan raya karena mereka hanya gunakan tali sebagai pembatas jalan.
“Dari hasil kunjungan ini kami lihat pelaksanaan PSDD sudah maksimal. Petugas medis juga antusias, masyarakat semakin sadar dan hal lainnya, kriminalitas menurun,” ungkapnya.
Robby menilai dimulai dari hari pertama PSDD pada Kamis (21/5) satuan tugas baik tim medis maupun tim keamanan sangat konsen dengan tugas dan tanggungjawab mereka. Koordinasi juga menurutnya berjalan baik. Hanya kekurangan fasilitas pendukung saja yang menurutnya harus segera disikapi.
Selain itu kunjungan ke posko-posko ini, menurut Omaleng merupakan bagian dari tupoksi anggota DPRD Mimika yang telah melekat.
“Kami lakukan apa yang menjadi tugas kami, pengawasan tetap jalan dan pada prinsipnya kami mendukung apa yang dilakukan pemerintah daerah,” ujarnya.
Terkait dengan adanya rencana penerapan PSDD tahap II yang diperpanjang pada 4 Juni nanti, Robby Omaleng mengatakan hal ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemda Mimika.
“Kami ikut mengevaluasi tapi kalau pemerintah putuskan diperpanjang maka kami dukung. Termasuk dengan kemungkinan diterapkannya New Normal,” ungkapnya.
Hanya saja menurut Robby secara geografis dan kurva peningkatan Covid-19 di Mimika, penerapan New Normal untuk saat ini bukan merupakan pilihan paling tepat.
“Papua ini kan tidak sama dengan wilayah di bagian barat. Penularan kasus covid-19 di wilayah barat (Jakarta dan sekitarnya-red) juga duluan baru kita di Papua dan Mimika. Kalaupun kita mau terapkan gaya hidup baru New Normal maka kita harus mengacu pada tingkatan kurva kasus positif secara keseluruhan Papua jadi kita masih butuh waktu untuk penerapan ini. Tapi jika pemda menerapkannya maka kami tetap dukung karena tujuan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan intihnya untuk menjaga masyarakat dengan berbagai pertimbangan di dalamnya,” jelasnya. (Ronald)
