Serahkan DPA 2021 ke Semua Pimpinan OPD, Bupati Omaleng Tegaskan 5 Hal

Didampingi Wakil Bupati Johannes Rettob, Bupati Eltinus Omaleng serahkan DPA 2021 kepada Kadis Pendidikan

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Eltinus Omaleng didampingi Wakil Bupati Johannes Rettob, Sekda Michael R Gomar dan Ketua DPRD Robby Omaleng, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 kepada semua pimpinan OPD di Pondopo Rumah Negara, Rabu (10/3).

Penyerahan DPA diberikan secara simbolik kepada perwakilan OPD yakni Bappeda, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan dan Distrik Mimika Baru. Selain semua pimpinan OPD, hadir pada giat ini forkompinda, staf ahli juga staf khusus bupati.

Bupati Omaleng mengawali sambutannya dengan memberikan presiasi dan penghargaan kepada semua pimpinan OPD atas komitmen untuk melaksanakan optimialisasi pembanguan di Mimika dengan ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Ia menjelaskan, penyerahan DPA sedikit molor karena adanya keterlambatan akibat penggunaan sistem dalam pengelolaan keuangan yakni Sistem Informasi Manajemen (Simda) ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

"Jangan dimaknai penyerahan DPA ini sebagai penyerahan simbolik dan seremonial namun ini merupakan langka awal dan pedoman masing-masing OPD untuk melaksananlan anggaran di tahun 2021," tegasnya.

Bupati juga mengingatkan semua pimpinan OPD bahwa rencana pendapatan yang tertulis di DPA merupakan target minimal. Artinya, masing-masing OPD pengelola PAD harus bisa merealisasikan target yang direncanakan hingga 100 persen.

Sementara rencana belanja merupakan plafon tertinggi. Artinya, pengelola belanja tidak boleh melampaui rencana anggaran.

"Harus diingat bahwa Laporan Keuangan Pemda Mimika selama 5 tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Ini merupakan hasil kerja keras kita sehingga semua harus dipertahankan dan ditingkatkan," harapnya.

Pada momen ini Bupati Omaleng menegaskan 5 hal penting yang harus dilakukan dan dijalani oleh semua pimpinan OPD.

Pertama, semua pimpinan OPD harus taat prosedur yang dengan penuh tanggungjawab dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip yang benar dalam mengelola anggaran.

Kedua, pimpinan OPD wajib menatati semua prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam proses pelelangan dan dilakukan secara transparan sesuai Pepres Nomor 54 Tahun 2010.

Ketiga, segera menunjuk PPK OPD, KPA, PPTK, bendahara penerimaan, pengeluaran, pengurus dan penyimpan barang daerah.

Keempat, selalu melakukan evalausi dan pengawasan selama kegiatan sehingga terwujud kesesuaian administrasi dan kegiatan yang ingin dicapai.

Kelima, bertanggungjawab secara berkala dan teratur semua dana yang menjadi tanggungjawab pimpinan OPD dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntable kepada seluruh masyarakat Mimika.

"Saya aja kita semua semua membangun jaringan komunikasi yang sehat dan berkualitas untuk tetap memantau pembangunan di negeri ini. Pesan saya laksanakan kegiatan tepat waktu, tepat jumlah, tetap sasaran, mutu dan manfaat serta tertib aturan," ujarnya berharap. (Ronald)

Top