nasional

Kegiatan dilangsungkan di Grand Tembaga Hotel

MIMIKA, BM

Bidang Usaha Dana Panitia Pesparawi XIII se-Tanah Papua pada Jumat (27/8) menggelar sosialisasi pelaksanaan Pesparawi XIII kepada 100 pelaku usaha di Kabupaten Mimika.

Sosialisasi akan dilanjutkan pada Sabtu (28/8) kepada 100 pelaku usaha lainnya.

Sosialisasi dibuka Ketua Umum Johannes Rettob didampingi Sekretaris Umum Dr Nyoman Arka di Hotel Grand Tembaga.

Pertemuan diisi sesi diskusi yang dipandu Koordinator Bidang Usaha Dana, Dwi Cholifah didampingi Wakil Koordinator Ananias Faot.

Ketua BPJS Ketenagakerjaan Mimika, Verry Boekan menyatakan sangat mendukung. Salah satu bentuk dukungan selama ini aula BPJS digunakan untuk menggelar rapat panitia.

Ketum Panpel Pesparawi Johannes Rettob mengemukakan, sosialisasi Pesparawi kepada pelaku dunia usaha bertujuan agar mereka tahu adanya Pesparawi XIII di Mimika.

"Kita beri informasi ke dunia usaha, supaya mereka bantu sosialisasi ke karyawan," tuturnya.

Hal berikut, lanjut JR, sebagai dukungan moril kepada dunia usaha. "Dan hal berikut apa yang bisa dunia usaha bantu atau partisipasi dalam Pesparawi ini, kita butuh dukungan semua pihak," bebernya.

Menurut dia, dari 29 kabupaten/kota, sudah 18 kabupaten/kota yang memasukan data peserta, sementara kabupaten lain masih melengkapi berkas.

"Ini baru pertama sosialisasi kepada para pelaku usaha. Pesparawi ini hajatan kristen protestan kalau katolik Pesparani kalau muslim MTQ, ada juga Hindu. Tapi kita semua bersatu untuk menyukseskan ini," tukasnya.

JR menyatakan, pada tahun 2017 lalu saat Pesparawi XII di Kaimana, ditetapkan Pesparawi XIII di Timika.

"Sebenarnya tahun 2020 tapi pandemi covid jadi ditunda 2021. Begitupun PON juga ditunda 2021. Kesepakatan LPPD setanah Papua akhirnya diputuskan pelaksanan Pesparawi dua provinsi ini pisah, untuk Papua Barat sudah dilaksanakan Februari 2021 lalu, dan Papua tanggal 30 Oktober sampai 6 November 2021," ujarnya.

Sedangkan Sekretaris Umum Dr. Nyoman Arka menyatakan sosialisasi ini berkaitan dengan pelaksanaan Pesparawi XIII.

"Kita undang para sponsor, pelaku usaha dan sektor swasta. Peserta pelaku usaha yang diundang total 200 orang. Akan dilakukan dua tahap, hari ini jumat 100 orang dan besok jam 11 siang 100 orang," bebernya. (Humas/red)

Pemaparan manajemen PTFI tentang situasi pendulangan di arel operasi PTFI

MIMIKA, BM

PTFI mencatat hingga Juli 2021, total pendulang dan keluarga mereka yang berada di sepanjang arel kerja PTFI (dataran rendah-dataran tinggi) mencapai 5.726 orang.

Dari jumlah ini, 20 persennya merupakan anak dan ibu atau 1.174 orang. Sebanyak 590 (10,30 persen) merupakan ibu-ibu sementara 584 merupakan anak-anak dengan usia baita-12 tahun.

Arnold Kayame, Vice President (VP) Community Relation and Human Right PT Freeport Indonesia (PTFI) menyampaikan hal ini kepada media di Resto 66, Jumat (27/8).

Dalam pertemuan ini, Kayame menjelaskan bahwa PTFI sejauh melaksanakan operasinya tunduk terhadap aturan nasional dan internasional (ICMM) yang berhubungan dengan nilia-nilai dari declaration of human right (HAM).

Salah satu bukti nyata PTFI menghargai dan menghormati komitmen deklarasi HAM adalah sejak tahun 2021 perusahan ini telah memiliki kantor HAM sendiri.

Di bidang HAM, yang jadi prioritas PTFI adalah bagaimana melakukan pelayanan dalam dua hal, memastikan semua proses menyangkut bisnis dan HAM serta bisnis dan kemanan yang sejajar.

Terkait bisnis dan HAM, perusahan diwajibkan untuk menghormati semua nilai-nilai HAM baik itu kepada karyawan, keluarga karyawan maupun semua masyarakat yang berada di sekitar wikayah operasi PTFI.

"Kita harus memastikan bahwa semua proses usaha yang kita lakukan wajib menghormati semua nilai-nilai HAM baik kepada karyawan, keluarga maupun maupun semua masyarakat yang berada di areal kerja PFTI," ujarnya.

Terkait keberadaan para pendulang sendiri, PTFI kemudian melakukan sosialisasi tentang Hak Manusia Bagi Pendulang di Lokasi Sekitar Area Kerja PTFI yang dilakukan selama 10 hari dimulai tanggal 20 Agustus hingga 02 September nanti (10 hari).

Sosialisasi ini dilakukan PT Freeport Indonesia melaui Tim Gabungan Dept CR dan HAM PTFI, Dept CLO, VLO, RSN dan Mitra Kerja PTFI.

Hal ini dilakukan karena persoalan yang dihadapi PTFI saat ini adalah para pendulang melibatkan keluarga mereka yakni ibu dan anak untuk berada di wilayah pendulangan.

Keberadaan mereka ini sangat berpotensi terhadap kemanan, kesehatan dan masa depan keluarga itu sendiri terutama terhadap anak dan ibu.

"Mereka ini (ibu dan anak) harus kita lindungi apalagi kalau bicara di daerah pendulangan yang seperti itu dimana sangat rentan dengan banyak hal seperti kesehatan, keamanan, apalagi itu daerah operasi dan tidak ada fasilitas umum. Dengan kondisi ini memungkinan terjadinya permasalahan HAM," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa anak harus memiliki pendidikan dan kesehatan yang layak namun di wilayah pendulangan hal ini tidak didapatkan.

Selain itu mereka harus dihadapkan dengan potensi kerawanan seperti bencana alam, konfik horisontal dan pertikaian antar kelompok.

"Di areal pendulangan, di sana bukan hanya masyarakat 2 suku atau 7 suku namun masyarakat nusantara," ujarnya.

Dalam melakukan sosialisasi di mile cost 26 hingga mile cost 41 selain himbauan, PTFI juga melakukan dialog, membagi poster himbauan hingga memberikan 1000 komik kepada anak-anak dan mengingatkan situasional prokes di musim pandemi saat ini.

"Sosialisasi ini penting karena besarnya jumlah ibu-ibu dan anak-anak yang berada di wilayah pendulangan PTFI," ungkapnya.

Dijelaskan, materi sosialisasi yang diberikan adalah mengingatkan para pendulang bahwa areal tanggul barat dan timur yang merupakan wilayah operasional intensitas lalu lalang kendaraan cukup tinggi dan sangat beresiko terhadap keselamatan sehingga anak dan ibu tidak boleh ada di wilayah ini.

Selain itu hal lain yang diingatkan adalah resiko bahaya banjir dan longsor serta bahaya alam lainnya yang berpotensi terhadap keselamatan anak dan ibu.

Kualitas kehidupan yang tidak layak bagi anggota keluarga yang berdampak pada aspek pendidikan dan kesehatan serta kehidupan sosial juga diingatkan oleh PTFI dalam sosialisasi kepada para pendulang.

"Lebih baik ibu dan anak tinggal di rumah atau di Mimika supaya lebih dekat dengan akses apapun. Ini sebanernya yang kita harapkan. Bapak mau cari nafkah adalah haknya. Anak dan isteri seharusnya ada dan dekat dengan fasilitas sumum supaya mereka bisa dapatkan pelayajan yang maksimal. Kalau ingin terbaik bagi keluarg dan anak2 harusnya tidak sertai mereka dalam lingkungan seperti ini," jelasnya. (Ronald)

Suasan berlangsung pertemuan

MIMIKA, BM

Tidak terasa 39 hari lagi PON XX Papua mulai diselenggarakan. Kabupaten Mimika sebagai salah satu tuan rumah penyelengara sejauh ini menyatakan telah siap namun apakah demikian?

Karena persiapan sesungguhya bukan hanya fasilitas venue yang telah ada namun banyak ukuran menjadi pertimbangan kesiapan tersebut.

Guna menselaraskan semua itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melalui panitia Sub PB PON Mimika menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) guna untuk mengetahui sejauh mana kesiapan masing-masing bidang.

Rakor dipimpin Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob didampingi Ketua Harian Sub PB PON Mimika Marthen Paiding dan Sekum Sub PB PON Mimika, Cesar A. Tunya berlangsung di Mozza, Selasa (24/8).

Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob dalam sambutannya mengatakan, menuju PON XX Mimika harus siap dalam segala hal. Baik venue, sdm, maupun akomodasi hingga keamanan.

"PON sebentar lagi sudah terlaksana, tanggal 2 pembukaan tetapi pertandingan-pertandingan dilakukan mulai bulan September. Artinya bahwa atlit, official dan lain-lain mereka sudah tiba di Timika hingga 3 minggu kedepan," tutur Wabup John.

Pertanyaannya apakah Mimika telah benar-benar siap untuk melangsungkannya? Inilah alasan rakor tersebut dilakukan.

"Hari ini kita akan mendengar kesiapan sudah sejauh mana dari masing-masing bidang, karena pelaksanaan tidak lama lagi, bahkan mungkin ini tidak sampai 30 hari," tutur Wabup John.

Wabup mengatakan, beberapa hal lain yang wajib diketahui kesiapannya selain sdm dan akomodasi, juga peralatan pendukung PON itu sendiri.

"Kita semua khawatir sekali karena banyak hal yang sampai hari ini terutama yang kelihatan belum siap. Itu yang kelihatan, belum lagi yang tidak kelihatan," ujarnya.

Wakau terkesan banyak hal belumlah maksimal namun Wabup John menegaskan bahwa Mimika harus siap. Seluruh bidang harus melakukan koordinasi secara menyeluruh dan saling mendukung.

"Kita sebagai tuan rumah kita harus siap, PON tidak bisa ditunda lagi. Saat ini atlet sudah ada yang datang. Kita sudah harus siap karena 2 minggu lagi sudah pertandingan," ungkapnya.

Sementara Ketua Harian Sub PB PON Mimika Marthen Paiding dalam sambutannya mengakui bahwa banyak hal memang masih harus dikerjakan.

Diharapkan masing-masing koordinator untuk lebih meluangkan waktu agar melihat secara detail apa yang masih kurang dan perlu untuk dikerjakan.

"Di lapangan itu masih banyak yang perlu kita kerjakan. Saya berharap bahwa apa yang kita perjuangkan ke Provinsi Papua itu bisa dilakukan dengan baik. Sementara sudah dijawab dan tidak lama lagi akan direalisasikan," kata Marthen.

Menurutnya, kesiapan Mimika sebagai salah satu tuan rumah PON XX mempertaruhkan citra dan harga diri Papua secara keseluruhan.

"Kita ini yang akan mewujudkan itu. Saya harap semua yang diberi kepercayaan, tanggungjawab betul-betul ada di lapangan," pesannya.

Marthen berharap 16 bidang Sub PB PON Papua Cluster Mimika lebih intens untuk berkoordinasi secara internal serta berkoordinasi dengan panitia melalui lintas bidang.

"Karena tidak lama kita akan dicek kesiapan kita sudah sejauh mana kesiapan panitia dan venue kita. Waktunya sudah tidak akan lama lagi," ungkapnya. (Shanty)