Ditjen Perhubungan Udara Gelar FGD di Mimika Terkait Keselamatan Penerbangan di Papua
Para peserta saat mengikuti jalannya kegiatan
MIMIKA, BM
Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan melaksanakan focus group discussion (FGD) ke sepuluh.
FGD yang berlangsung di Hotel Horison Ultima, Senin (11/9/2023) dihadiri oleh mitra perhubungan termasuk operator penerbangan yang beroperasi di wilayah Papua serta diikuti Direktur Perhubungan Udara, Maria Kristi melalui zoom.
FGD Situasional awareness kali ini mengusung tema melaju bersama untuk peningkatan keselamatan transportasi udara.
Kasubdit Operasi Pesawat Udara Capt. Raymon Palapa menjelaskan, FGD ke sepuluh ini dilaksanakan untuk merevisi kembali yang sudah dilakukan sebelumnya termasuk melihat apa saja yang sudah dan belum diimplementasikan dari rekomendasi yang sudah dikeluarkan.
"Di focus group discussion ini juga akan dibuat rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan isu atau masalah yang terjadi saat ini,"kata Raymon.
Raymon mengatakan, salah satu rekomendasi dari FGD IX (9) yang diimplementasikan adalah pengamat cuaca di wilayah pedalaman untuk melakukan pengamatan dan memberikan informasi.
“Ini untuk orang awam bukan dari BMKG. itu tidak memiliki pengetahuan, training hanya sekedar pengetahuan lapangannya saja apa yang harus mereka lakukan,”ujarnya.
Selain itu, di awal tahun 223 juga Kepala Otoritas Bandara Wilayah X sudah memfasilitasi salah satu rekomendasi dati FGD IX, yaitu BMKG memberikan pelatihan kepada personel di lapangan terutama di wilayah pegunungan untuk melakukan observasi dan memberikan laporan cuaca kepada pilot.
Dikatakan, bahwa di FGD ke sepuluh ini difokuskan juga terkait keselamatan penerbangan dengan membuat regulasi yang sesuai dengan kondisi dan pengalaman personel di wilayah Papua.
“Kita mau semuanya itu selamat. Kita membuat regulasi sementara kita ada di Jakarta, yang membuat regulasi itu pengalamannya tentu tidak sebanyak yang dimiliki oleh rekan-rekan yang ada di sini,” ujarnya.
Untuk itu, kata Raymon dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara semua stakeholder yang terlibat dalam penerbangan. Salah satu contohnya adalah, pihaknya membuat regulasi tentang bagaimana melakukan dan mengakses penerbangan ke pegunungan.
“Sebelumnya kita belum ada aturan, kita berkolaborasi dengan teman-teman dari Papua yang terbang di pegunungan mereka yang tahu apa yang harus dilakukan, apa yang dimitigasi,” tuturnya.
Raymon menambahkan, untuk itu dalam waktu dekat pihaknya akan mengeluarkan standar dalam melakukan training.
“mudah-mudahan jika itu sudah dilaksanakan pilot-pilot yang ada di Papua itu memiliki standar yang sama untuk melakukan penerbangan di pegunungan,” ungkapnya. (Shanty Sang)
