ekonomi pembangunan

Foto bersama tim YPMAK dengan kepala kampung dan masyarakat dari kampung Wapo, Sumapri, Waituku, Bulamen dan Waicakam

MIMIKA, BM

Salah satu penegasan dari Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) dalam pemilihan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Program Pengembangan Kampung adalah, masyarakat yang harus selalu berada dan menetap di kampung, dan bukan sebaliknya malahan tinggal di kota.

Penegasan ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan anggaran yang diperuntukkan untuk kemajuan kampung.

Wakil Direktur Program YPMAK, Nur Ihfa Karupukaro menegaskan bahwa tim Pokja ini dibentuk dan dipilih sendiri oleh masyarakat di kampung.

"Masyarakat punya hak untuk memperhatikan pokja yang sudah dipilih. Jadi pilihlah masyarakat yang setiap hari tinggalnya di kampung terus, bukan pilih yang setiap hari atau selalu berada di kota," ujarnya ketika bertatap muka dalam memberikan penjelasan tentang program pengembangan kampung kepada perwakilan masyarakat lima kampung di Balai Waituku dan Bapai Sumapro, Distrik Jita, Sabtu (20/9).

Nur menegaskan, jika dalam pertengahan perjalanan program ini, ada tim pokja yang dinilai tidak sesuai oleh masyarakat maka bisa digantikan melaui musyawarah bersama.

Menurutnya, tim pokja terbentuk sebagai perpanjangan tangan dari YPMAK yang merupakan hasil evaluasi dari program ekonomi sebelumnya.

"Program ini hadir karena selama ini kita mendengar masyarakat yang ada di wilayah pedalaman maupun pesisir belum ada pelayanan dari YPMAK terkait dengan program ekonomi. Program ini merupakan usulan uji coba dari pengurus maupun pembina," ungkapnya.

Dengan adanya program pengembangan kampung, Nur berharap masyarakat dapat menciptakan program yang menjadi prioritas masyarakat di kampung karena setiap kampung memperoleh dana sebesar Rp300 juta.

"Jadi semua kampung baik pesisir maupun pegunungan tersentuh semua, sehingga tidak seperti dulu lagi yang hanya beberapa kampung saja yang dapat," ujarnya.

Kepala Divisi Program Sosial Ekonomi, Billy Enerson Korwa menambahkan, program ini merupakan program dari dan untuk masyarakat.

"Kami berharap kita semua satukan hati untuk kerjasama demi program ini dengan baik, karena program ini untuk semua kampung baik di pesisir maupun pegunungan," ungkapnya.

Menurutnya, untuk sepuluh kampung di Distrik Jita yang pertama kali tersentuh program ini, telah menjadi perhatian baik PTFI melalui YPMAK.

"YPMAK juga akan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk pembangunan kampung. Kami berharap semua yang sudah dibicarakan dan diputuskan bersama serta sudah terpilih orang-orang di tim pokja itu bisa bekerjasama. Ini supaya semua berjalan baik, tidak boleh ada yang baku marah, tidak boleh saling bertengkar dan saling cemburu, karena program ini merata di semua kampung," ujarnya.

Dirinya juga berharap dengan besaran anggaran Rp300 juta per kampung, maka masyarakat di kampung harus mensyukurinya. Pasalnya ini merupakan berkat yang diberikan Tuhan melalui YPMAK.

"Kami mohon dukungan semua masyarakat sehingga program ini bisa dilanjutkan ditahun-tahun berikutnya. Jadi yang menentukan program ini berlanjut atau tidak itu semua ada di kampung, dan kami dari internal YPMAK akan melakukan proses pendampingan," terangnya.

Lanjutnya," Karena kampung yang cukup banyak dan jumlah tim kami yang sedikit, kami akan berusaha untuk mengunjungi setiap kampung untuk melakukan pendampingan. Walaupun waktunya pendek, itu bisa dilakukan dan kami juga akan bekerjasama dengan aparat kampung, babinsa dan pegawai distrik," sambungnya.

YPMAK selama hampir sebulan terakhir telah mengunjungi 16 kampung di tiga distrik. Kedatangan mereka dengan membawa program ini mendapat apresiasi dari masyarakat.

Program ini dinilai akan sangat membantu seluruh masyarakat untuk bersama membangun kampung mereka. Warga bahkan berharap program ini cepat terealisasikan.

Seperti halnya disampaikan Kepala Distrik Mimika Timir Jauh, Yulius Katagame bahwa pihaknya sebagai pemerintah daerah mendukung penuh program dari YPMAK.

"Mewakili distrik, kami ucapkan terimakasih kepada YPMAK yang sudah sempatkan diri datang dengan membawa program awal ini. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat disini," ucapnya.

Kepada masyarakat ia juga mengingatkan agar dapat bekerjasama dalam membangun kampung. Pemilihan tim pokja juga harus didasari musyawarah untuk mencapai mufakat.

"Harus dilakukan mendasari kesepakatan seluruh masyarakat kampung jika ingin program ini dapat berjalan dengan baik. Saya berharap masyarakat saling mendukung dan manfaatkan program ini baik," harapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh masing-masing kepala kampung di 16 kampung, diantaranya Kepala Kampung Faka Fuku, Beni Motatian.

"Kami akan laksanakan program ini dengan sebaik mungkin. Pemilihan tim pokja sendiri juga akan berdasarkan kesepakatan masyarakat kampung. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh pihak YPMAK terkait pemilihan tim pokja adalah yang selalu tinggal di kampung, kami sangat setuju dan itu sudah kami lakukan," ungkapnya.

Selama melakukan perjalanan ke 16 kampung di wilayah pesisir, rombongan tim YPMAK dipimpin langsung Wakil Direktur Program YPMAK, Nur Ihfa Karupukaro didampingi Kepala Divisi Program Sosial Ekonomi, Billy Enerson Korwa.

Adapun 16 kampung tiga Distrik itu diantaranya, kampung Fanamo, Ohotya, Amamapare dan Omawita (Distrik Mimika Timur Jauh.

Kemudian Kampung Faka Fuku dan Mafasimamo (Agimuga) dan dilanjutkan dengan Kampung Wenin, Noema, Jaitak, Waicakam, Waituku, Wapu, Sumapro, Sempan Timur, Kamapiri dan Kampung Bulamen (Jita).

Program awal YPMAK ini dinilai sangat membantu masyarakat di kampung, sebab tujuan dari program ini adalah untuk memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat.

Selama melaksanakan program, masyarakat wajib bekerja terlebih dahulu sebelum mendapatkan penghasilan, serta dalam bekerja juga diharapkan menumbuhkan rasa kegotongroyongan dalam membangun kampung dengan memanfaatkan potensi alam yang ada. (Ignas)

Foto bersama usai giat promosi yang dilangsungkan di Graha Efata, Kamis (23/9)

MIMIKA, BM

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam bidang penanaman modal dan perijinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menggelar promosi penanaman modal.

Kegiatan yang melibatkan para pelaku usaha ini berlangsung di Graha Efata, Kamis (23/9) yang dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Yulianus Sasarari.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Yulianus Sasarari dalam sambutannya mengatakan, kegiatan promosi penanaman modal ini untuk memperkenalkan alur dan proses perijinan guna kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

Menurutnya, Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan. Dengan adanya pembangunan tentunya akan menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang akan memperngaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dengan banyaknya investasi yang masuk ke suatu daerah tentunya akan membawa dampak positif. Seperti terciptanya lapangan kerja, peningkatan daya beli yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Yulianus.

Yulianus mengatakan, agar investasi Kabupaten Mimika menjadi lebih maju dan menarik, maka Pemerintah Kabupaten Mimika menyediakan wadah dalam bidang pelayanan perijinan investasi yaitu dengan membentuk DPM-PTSP dengan konsep pelayanan yang sangat cepat, mudah dan transparan dan terjangkau yang diharapkan Kabupaten Mimika dapat menjadi salah satu daerah dengan tujuan investasi terbaik di Indonesia.

Kabupaten Mimika merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam berupa sektor pertambangan, pariwisata serta sektor-sektor perdagangan dan jasa yang merupakan potensi investasi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Mimika yang akan membawa dampak positif terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya harap peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan proaktif. Dan semoga juga bisa menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Mimika," tuturnya.

Katanya, dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan instansi terkait yang bertanggungjawab terhadap penanaman modal diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi atau penanaman modal di Mimika dapat terwujud.

Sementara Kepala DPM-PTSP Mimika, Willem Naa mengatakan, rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten Mimika berfungsi sebagai pedoman arah kebijakan investasi di Kabupaten Mimika yang terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lain.

Dikatakan, bahwa arah kebijakan penanaman modal yang akan ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Mimika dalam rangka mensukseskan dan mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Mimika dan modal nasional yang berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju dan sejahtera.

"Promosi investasi di daerah harus lebih canggih. Kita memanfaatkan berbagai kemudahan teknologi informasi yang ada karena daerah juga perlu menggunakan metode yang inovatif untuk mendukung upaya menawarkan peluang investasi yang ada, sehingga dibutuhkan strategi khusus yang direncanakan secara matang untuk memberikan kepercayaan kepada investor maupun calon investor," katanya.

Strategi promosi investasi diharapkan mampu menjabarkan jumlah jenis sektor dan lokasi suatu unit investor di Kabupaten Mimika dengan memaksimalkan dukungan kemudahan informasi teknologi dan jaringan transportasi.

Lanjutnya, penyelenggaraan penanaman modal di daerah sangat dibutuhkan oleh investor maupun calon investor. Untuk itu pemerintah daerah melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bidang promosi penanaman modal menyelenggarakan acara ini dengan maksud sebagai langkah awal menguatkan rencana penanaman modal sekaligus pemilihan pengembangan investasi di Kabupaten Mimika.

"Sosialisasi ini bertujuan untuk menyusun strategi promosi penanaman modal yang tepat, inovatif dan informatif di Kabupaten Mimika dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis investasi sesuai dengan visi dan misi Pemda Kabupaten Mimika," ujarnya. (Shanty)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Iwaka

MIMIKA, BM

Pegelaran PON XX Papua, baik di kota dan Kabupaten Jayapura, Merauke dan Mimika tinggal menghitung hari. Harapan dan ekepketasi semua maysarakat Papua adalah PON dapat berjalan dengan sukses.

Kesukseskan menyelenggarakan PON tidak hanya mengharumkan nama Provinsi Papua secara keseluruhan, namun akan menjadi tolak ukur bahwa Papua tidak harus menunggu 50-100 tahun lagi untuk menjadi tuan rumah PON lagi.

Dengan demikian maka sudah dapat dipastikan bahwa saat ini, daerah di Papua yang menjadi tuan rumah penyelenggara terus bekerja keras untuk merampungkan segala persiapan yang ada.

Untuk Mimika saja, sejauh ini segala sesuatu terus dipersiapkan dengan baik oleh Panitia Besar PON XX Cluster Mimika. Semua bidang yang terlibat mulai bergerak cepat guna menuntaskan apa yang menjadi tanggungjawab mereka, karena memang masih ada beberapa persoalan yang masih masih terbengkalai.

Dibalik semua kesiapan ini, hal klasik yang terus saja menjadi sorotan di Mimika oleh semua pihak adalah masalah kebersihan. Pasalnya, hingga saat ini, sampah masih saja berserakan dimana-mana.

Masih saja ditemukan tumpukan sampah di waktu siang di beberapa titik ruas jalan, salah satunya di Jalan Hasanuddin, lorong masuk Hotel Ossa De Villa. Bahkan siang tadi, BM masih melihat adanya tumpukan sampah di lorong tersebut.

Padahal perda tentang sampah sejak beberapa tahun lalu telah disosialisasikan bahwa waktu pembuangan sampah hanya dilakukan pada pukul 18.00 Wit hingga pukul 06.00 Wit saja.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael R Gomar saat ditemui di Hotel Horison Ultima Timika, mengatakan persoalan sampah memang harus segera di selesaikan. Bahkan ini menjadi PR besar bagi Mimika.

Gomar menyebutkan, ia bersama Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Syahrial, Kepala Distrik Mimika Baru, Dedi Paukuma, Kepala Distrik Wania, Richard Wakum, dan kelurahan yang ada di dua distrik telah fokus menyelesaikan masalah ini.

Mereka telah melakukan pertemuan untuk mengatasi masalah sampah dan bahkan telah melakukan pembagian tugas pengangkutan sampah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam tugas dan tanggungjawab.

"Kami sudah bagi tugas untuk penanganan sampah. Jadi pembagian tugas ini sesuai zona pelayanan sampahnya, baik itu kelompok masyarakat dalam pengangkutan sampah rumah tangga, pengangkutan sampah di median jalan maupun bahu jalan. Kita sudah buat pembagian zonasinya," ungkapnya.

Gomar mengatakan, ada satu kendala yang dihadapi petugas pengangkut sampah di lapangan yakni banyak bermunculan Tempat Pembuang Sementara (TPS) yang berada di pinggiran jalan utama.

Hal ini menurut Gomar sangat mengganggu pemandangan karena sangat terlihat kotor dan norah. Untuk mengantisipasi hal ini terjadi pada saat pelaksanaan PON XX yang tidak Lama lagi, ia pun telah meminta agar Satpol PP diturunkan menjaga TPS-TPS ilegal tersebut.

"Nanti mulai tanggal 1 Oktober Satpol PP akan jaga di TPS-TPS ilegal. Itu kita sudah sepakat jalankan ini,” katanya.

Selain itu, Gomar juga meminta kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan pembuangan sampah.

Warga harus membuang sampah sesuai waktu yang ditentukan dan tidak membuangnya di sembarangan tempat tetapi di TPS yang sudah ditentukan.

"Kami juga berharap agar para pengendara kendaraan jangan buang sampah sembarangan dari kendaraan. Ini juga paling sering ditemukan. Masalah sampah akan menjadi tanggungjawab kami pemerintah namun harus didukung juga dengan kesadaran masyarakat,” tuturnya. (Shanty)