Ratusan TKBM Pomako Mogok Kerja, Ini Penyebabnya

TKBM memasang spanduk mogok di pintu masuk pelabuhan

MIMIKA, BM

Ratusan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Pelabuhan Pomako, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, melakukan aksi mogok kerja, Jumat (10/5/2024).

Aksi mogok tersebut merupakan buntut dari persoalan pembayaran hak-hak pekerja TKBM yang belum dilakukan oleh bendaharanya.

Berdasarkan pantauan BM, aksi mogok dilakukan dengan unjuk rasa yang berlangsung di area Pelabuhan Pomako.

Di sana, massa memalang jalan masuk pelabuhan dengan sebuah spanduk yang berisikan tulisan mogok kerja dan menuntut agar bendahara segera diganti.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Pomako, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Farid Sijianto, membenarkan adanya aksi mogok tersebut.

Kata dia, dari jumlah 700 pekerja TKBM, sebanyak 100-an orang yang ikut di dalam aksi itu.

"Dari 700 anggota yang terdaftar, mungkin kurang lebih seratusan yang mogok. Mereka menuntut pergantian bendahara. Jadi, permasalahannya ini sebenarnya internal saja," ujarnya saat dikonfirmasi via telpon.

Farid menyampaikan, pada saat mogok berlangsung, aktivitas bongkar muatan sempat tidak berjalan.

"Awalnya mereka palang, tidak bisa ada kegiatan. Tapi sekarang, sudah selesai. Kegiatan bongkar muatan sudah berjalan kembali, baik yang di kapal ke truk, atau mungkin dari lapangan penumpukan ke luar, sudah kembali jalan," ungkapnya.

Dikatakan, massa aksi pun telah diakomodir oleh pihak kepolisian untuk bertemu bendahara guna dilakukan mediasi bersama.

"Mereka sudah selesaikan dengan pak kapolsek, dengan TKBM semua, sama bendahara juga. Jadi, permasalahan ini kayanya dari dulu, sudah lama juga, bukan hanya baru hari ini saja," tutur Farid.

"Nanti tetap ada pertemuan lanjutan karena untuk mengganti badan pengurus, contohnya TKBM kan tidak langsung hari ini diganti, karena kan tetap harus ada aturannya seperti itu. Tidak langsung semena-mena diganti, kan belum tahu juga penggantinya siapa, hanya mereka tadi tuntut harus diganti," imbuhnya.

Ditanya mengenai besaran nilai yang belum dibayarkan, Farid mengaku tidak mengetahui secara pasti. Namun, dirinya telah meminta pihak bendahara untuk segera dibayarkan.

"Saya kan tidak bisa intervensi masuk terlalu dalam, tapi sudah saya sampaikan, kasih semacam ingatan atau penyampaian ke bendahara kalau bisa hak-haknya mereka segera dibayarkan," pungkasnya. (Endy Langobelen)

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top