Disnakertrans dan PTFI Diberi Waktu 2 Minggu untuk Jawab Aspirasi Buruh

Komisi C DPRD Mimika saat RDP bersama Disnakertrans Mimika dan PT Freeport Indonesia di ruang serba guna Kantor DPRD Mimika, Kamis (25/5/2023)

MIMIKA, BM

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mimika dan PT Freeport Indonesia (PTFI) diberikan waktu selama dua minggu oleh Komisi C DPRD Mimika untuk menjawab aspirasi Serikat Buruh dalam aksi demo memperingati May Day 2023.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Mimika, Aloysius Paerong, seusai melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Disnakertrans dan PTFI di ruang serba guna Kantor DPRD Mimika, Kamis (25/3/2023).

Aloysius menjelaskan bahwa dalam RDP tersebut, Komisi C DPRD Mimika telah menyampaikan sebanyak 15 aspirasi yang menjadi tuntutan dari Serikat Buruh.

"Kita sudah menyampaikan apa yang menjadi aspirasi para buruh dan mereka (Disnakertrans dan PTFI) telah mencatat semua apa yang menjadi tanggungjawab masing-masing," kata Aloysius.

"Kita berikan kesempatan selama dua minggu untuk dibahas di internal masing-masing. Setelah itu baru kami akan menerima jawaban atas aspirasi para buruh," imbuhnya.

Dengan demikian untuk sementara, lanjut Aloysius, belum ada jawaban dari Disnakertrans maupun PTFI terkait 15 tuntutan para buruh.

Dia berharap adanya kerja sama yang baik dari semua pihak agar dua minggu ke depan, dalam rapat berikutnya, Komisi C DPRD Mimika sudah mendapatkan keputusan dari Disnakertrans maupun PTFI.

"Kami minta yang hadir pada pertemuan berikutnya adalah pengambil keputusan. Jadi, kalau dari Pemda ya bupati dan dari Freeport yaitu Presiden Direkturnya atau wakilnya yang bisa memberikan keputusan," tutur Aloysius.

Untuk diketahui, dalam aksi May Day pada 1 Mei 2023 lalu, Serikat Pekerja Buruh menyerahkan sebanyak 15 tuntutan yang salah satu diantaranya adalah meminta semua mitra kerja PT Freeport Indonesia untuk mendirikan kantor di Kabupaten Mimika.

Hal itu bertujuan agar setiap lowongan kerja dapat dipantau secara langsung oleh Serikat Buruh sehingga para pencaker yang di Mimika dapat benar-benar diakomodir. Selain itu juga, dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Berkaitan dengan itu, Aloysius mengungkapkan bahwa pihaknya bersama pemerintah telah membuat Perda yang mana dapat melindungi para pekerja orang asli Papua.

"Perda itu tinggal diparipurnakan saja," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Top