nasional

Freeport Indonesia sudah menjalankan program reboisasi di lahan seluas 3 ribu hektar dan penanaman 5 juta pohon, yang telahberkontribusi terhadap penyerapan karbon

JAKARTA, BM

PT Freeport Indonesia (PTFI) secara konsisten mendukung fokus agenda G20 2022 dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Hal tersebut tersampaikan dalam dialog Bincang Dua Puluh bertajuk “Misi Keberlanjutan melalui Penurunan Emisi” pada Kamis (7/7) lalu di Jakarta, bertepatan dengan momentum presidensi Indonesia di rangkaian acara pertemuan G20 2022.

Bersama dengan Kompas, Climate Stewardship Working Group (CSWG) G20, Yayasan Kehati, Universitas Papua, dan pemerhati lingkungan, PTFI sepakat bahwa kolaborasi multipihak diperlukan dalam percepatan upaya mitigasi pengurangan emisi GRK di tingkat nasional dan global.

Melalui kegiatan operasional tambang perusahaan dan kemitraan multipihak yang telah terjalin, PTFI berperan serta dalam upaya penurunan emisi GRK.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam paparan keynote speech yang membuka dialog Bincang Dua Pulu mengatakan, PTFI percaya bahwa sektor swasta memegang peran penting untuk mendorong implementasi program pengurangan emisi GRK.

Ia mengungkapkan bahwa sebagai bagian dari komitmen perusahaan akan keberlanjutan, PTFI memiliki strategi iklim untuk mendukung ekonomi hijau dan memberikan nilai tambah bersama bagi para pemangku kepentingan.

"Kami juga sepenuhnya mendukung target pemerintah di presidensi G20 2022 untuk mencapai emisi nol (zero emission) pada tahun 2060, dan berharap momentum ini dapat menjadi wadah transformasi untuk mewujudkan dunia yang bebas dari emisi GRK,” ungkapnya

Sebelumnya, PTFI telah berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sebesar 30% pada tahun 2030 dalam kesempatan di Conference of the Parties (COP) ke-26 di Glasgow, Skotlandia, Britania Raya.

Komitmen tersebut kemudian terbukti dengan upaya perusahaan menyediakan pasokan tembaga untuk menyokong penggunaan teknologi ramah lingkungan di berbagai industri.

Penggunaan energi terbarukan yang kini aktif digencarkan berbagai pelaku industri akan membutuhkan tembaga lebih banyak, sehingga PTFI akan menyeimbangkan peningkatan produksi tembaga sejalan dengan dukungan perusahaan untuk menjalankan ekonomi hijau.

Meski demikian, PTFI menekankan bahwa upaya keberlanjutan yang perusahaan telah jalankan perlu didukung dengan kemitraan dan sinergi multipihak sehingga target keberlanjutan dapat tercapai secara optimal.

Para pembicara dialog Bincang Dua Puluh pun sepakat bahwa kolaborasi multipihak merupakan salah satu solusi untuk menjawab permasalahan emisi GRK yang kian meningkat dari tahun ke tahun.

Ketua CSWG G20 Laksmi Dewanthi mengungkapkan, kolaborasi pemerintah, sektor bisnis, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berperan penting dalam mencegah bencana krisis iklim dan mencapai target nasional untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030.

"Upaya yang telah PTFI jalankan selama ini sepatutnya menjadi tolak ukur bagi para pemangku kepentingan lainnya agar dapat menyeimbangkan aktivitas bisnis dan dampak lingkungan, sekaligus bergerak dan mengambil peran untuk mencapai target keberlanjutan,” terangnya.

Lebih lanjut, Vice President Environmental PTFI Gesang Setyadi, juga mengungkapkan bahwa upaya keberlanjutan PTFI dalam mendorong penurunan emisi GRK mencakup transformasi di berbagai lini operasional perusahaan.

Ia menjelaskan, bahwa sejak tahun 2019, PTFI telah beralih ke tambang bawah tanah dan menggunakan kereta api listrik rendah emisi untuk membawa bijih hasil tambang.

Dikatakan Gesang Setyadi, PTFI juga telah mendapatkan izin untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) yang dapat dioperasikan dengan biodiesel sekaligus menggantikan bahan bakar pembangkit listrik bertenaga batubara menjadi liquefied natural gas (LNG), sehingga lebih efisien dan ramah energi.

"Jika upaya ini terus dilanjutkan dan mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya, PTFI diperkirakan dapat melampaui target penurunan emisi GRK hingga 50% sebelum tahun 2030,” jelas Gesang Setyadi.

Dalam lingkup program lingkungan, PTFI sudah menjalankan program reboisasi di lahan seluas 3 ribu hektar dan penanaman 5 juta pohon, yang telah berkontribusi terhadap penyerapan karbon.

Selain itu, PTFI di tahun ini juga berencana untuk menjalankan reboisasi dan menanam pohon di lahan seluas 3.810 hektar di Jayapura. Pencapaian ini selanjutnya akan dilengkapi dengan penerbitan rencana operasional dan aksi mitigasi yang terkait dengan kehutanan dan pemanfaatan lahan.

“Tuntutan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan terkait energi terbarukan dan upaya penurunan emisi GRK semakin mendorong perusahaan seperti PTFI untuk terus berinovasi dan bertransformasi. Kami akan selalu terbuka untuk menjalin kemitraan strategis sekaligus mengeksplorasi upaya lain yang dapat menghasilkan nilai tambah bagi berbagai pemangku kepentingan,” tutup Presiden Direktur PTFI Tony Wenas. (Red)

VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Riza Pratama (Foto Google)

MIMIKA, BM

PT Freeport Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak terlibat sedikitpun dalam proses politik penentuan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah yang beribukota saat ini di Nabire.

Pernyataan tegas ini disampaikan oleh VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Riza Pratama saat dihubungi BeritaMimika, Senin (4/7/2022).

Penegasan ini sekaligus menjawab segala opini dan isu yang sempat berkembang dan menyebutkan bahwa PTFI menjadi dalang penentuan Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.

"PTFI tidak pernah terlibat dalam hal pemekaran provinsi dari dulu sampai sekarang," tegasnya.

Riza Pratama mengatakan bahwa PTFI patuh dan tunduk pada hukum dan kebijakan pemerintah sehingga tidak ada alasan apapun bagi manajemen untuk terlibat dalam berbagai persoalan terutama yang berhubungan dengan pemekaran.

"PTFI adalah entitas bisnis yang tunduk terhadap hukum dan kebijakan Pemerintah RI. Dan sesuai kebijakan perusahaan, kami tidak dapat ikut terlibat dalam keputusan politik apa pun, tidak terkecuali penentuan Daerah Otonomi Baru (DOB)," ungkapnya.

Ia berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terhasut atau terprovokasi dengan persoalan dan dinamika yang akhir-akhir ini berhubungan dengan pemekaran, apalagi dihubungkan dengan keberadaan PTFI di Mimika.

Keberadaan PTFI di Papua akan terus bersinergi bersama pemerintah dan masyarakat, dan PTFI juga tetap akan berkontribusi dalam hal lain seperti memberikan dukungan pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. (Ronald Renwarin)

Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat melakukan peletakan batu pertama

MIMIKA, BM

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia melalui Televisi Republik Indonesia (TVRI) mendirikan stasiun pemancar penyiaran televisi digital di Mayon, Timika.

Penggunaan tanah untuk pembangunan stasiun pemancar yang bersifat pinjak pakai ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada Senin (25/4/).

Bupati Omaleng menjelaskan pembangunan stasiun pemancar ini didasari atas dasar nota kesepahaman antara Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan Pemda Mimika.

Nota kesepahaman tersebut berisikan tentang pinjam pakai lahan nomor 1/MOU/15/TVRI/2021 - Nomor: 180/775.

Omaleng juga menyebutkan bahwa luas tanah yang dipinjampakaikan ini adalah 50x50 m². Pembangunan stasiun pemancar ini dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2022.

"Kita berharap dapat selesai pada Agustus atau September tahun ini sehingga Oktober nanti sudah bisa dioperasikan," ujarnya.

Secara khusus, Bupati Omaleng mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kominfo RI dan Direktur Penyelenggaraan Pos dan Informatika karena menjadikan Mimika sebagai salah satu titik pembangunan stasiun pemancar digital TVRI di Provinsi Papua.

"Kita berharap stasiun pemancar ini dapat memberikan pelayanan informasi, baik dalam hal pendidikan, hiburan, budaya, dan sebagainya," ujarnya.

"Semoga dengan kerjasama ini dapat membantu mempublikasikan dan mensosialisasikan program pembangunan wilayah yang akan dan telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mimika," harapnya.

Sementara itu, Koordinator Infrastruktur Penyiaran Pita Lebar, Indra Siswoyo menjelaskan dalam sambutannya bahwa di 2022 ini, Kemenkominfo akan membangun infrastruktur pemancar TV Digital di 15 lokasi.

"5 diantaranya adalah lokasi baru yang sebelumnya tidak ada satuan transmisi TVRI, maka dari itu akan dibangun satuan transmisi baru termasuk di Nabire dan Mimika," ungkapnya.

Untuk Mimika, Indra mengatakan pemerintah pusat akan membangun infrastruktur berupa gedung, ruang pemancar genset menara, dan perangkat sistem pemancar digital.

Menurutnya pembangunan stasiun pemancar ini akan menjadi awal mulanya stasiun transmisi LPP TVRI di Mimika. Dia juga mengharapkan dukungan dan sinergitas dari berbagi elemen masyarakat.

"Implementasi TV Digital tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, kemkominfo,pemda, lembaga penyiaran publik TVRI, TV lokal maupun komunitas industri perangkat, serta seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung transformasi digital," terang Indra.

"Kami harap dukungan bupati, DPRD, pimpina Forkopimda diskkmimfo dan lainnya untuk bersama mensukseskan pembangunan infrastruktur ini," imbuhnya.

Selain itu, apresiasi juga diberikan oleh perwakilan TVRI Papua, Didik Kusjatmika kepada Pemda Mimika karena telah merespon dengan baik permohonan pinjam pakai lahan tersebut sehingga pembangunan stasiun pemancar dapat direalisasikan.

"Ini merupakan pembangunan pemancar digital pertama dan terlengkap karena ada gedungnya juga. Yang lain mungkin sudah ada gedungnya jadi Kemenkominfo hanya tinggal membangun pemancar," ungkapnya.

"Harapan kami pemancar digital ini dapat dimanfaatkan juga untuk masyarakat pada umumnya untuk menerima konten-konten edukasi gratis, dan bisa membangkitkan kreatifitas masyarakat," ujarnya berharap. (Ade)