High Level Meeting TPID Papua Bahas Pengendalian Inflansi dan Disparitas Harga Di Kabupaten Mimika
Wagub Klemen Tinal saat menadatangani Kesepakatan Bersama
MIMIKA, BM
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua, TPID Kabupaten Mimika dan Bank Indonesia (BI) perwakilan Papua menggelar High Level Meeting (HLM) di Mozza, Selasa (30/3).
Di momen ini dilakukan pula penandatanganan kesepakatan bersama tentang pengendalian cepat menuju Papua Satu Harga, Kabupaten Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera (Pace Juara Mimika Ceria) tahun 2021-2024.
Selain itu, dilakukan juga pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Mimika.
Keanggotaan TP2DD Mimika diantaranya Asisten II Syahril, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andi Ramli, Kepala Bapenda Dwi Cholifah, Kadis Perikanan Leentje A. Siwasbessy, Kadis Koperasi dan UMKM Ida Wahyuni serta Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Yosefine Sampelino.
Kegiatan HLM ini dipimpin langsung Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga.
Selain itu hadir pula instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD), asosiasi dan pelaku usaha serta UMKM baik dari provinsi maupun Mimika.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga menyampaikan bahwa Mimika baru masuk sebagai kota inflasi dalam survey pada 2020 namun sudah memiliki bobot inflasi sebesar 25 persen.
Inflasi 2020 cukup terkendali namun tetap perlu dilaksanakan pengendalian terutama pada sub-kelompok makanan wajib dimonitor karena relatif tinggi dan bisa menyumbangkan inflansi sekitar 3,9 persen.
“Mimika salah satu sentra dari kabupaten kota lain di Papua. Mereka sangat bergantung dengan Mimika. Ini menjadi kunci untuk bisa melakukan pengendalian harga terutama di daerah tetangga,” ucapnya.
Dijelaskan bahwa pencapaian inflasi Mimika pada Desember 2020 capai 4,11 persen kemudian mereda di Januari 2021 karena mengalami penurunan secara tahunan di angka 3,01 persen dan Februari 2021 mencapai angka 2,31 persen.
Lanjutnya, ada lima komoditas yang memberikan dampak inflasi berdasarkan data tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama 2020 di Mimika.
Pertama, yakni kangkung dari 4,11 persen inflasi selama satu tahun kangkung memberikan dampak inflasi sebesar 0,856 persen.
"Ini artinya hampir 20 persen dari inflasi dan bisa dikatakan hampir 1/5 inflasi Mimika di 2020 disebabkan oleh kangkung. Kalau dihitung harga kangkung selama 2020 sudah naik 51,19 persen,” imbuhnya.
Selain kangkung, empat komoditas lainnya yakni cabai rawit, ikan kembung, ikan cakalang dan emas perhiasan.
“Kalau yang masuk deflasi adalah angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, bawang putih, tomat dan ikan bubara. Sementara komoditas sewa rumah atau kost-kostan memberikan bobot 5,58 persen terhadap inflasi,” ungkapnya.
Pada Januari dan Februari 2021 inflasi di Mimika masih didominasi oleh sub-kelompok makanan dengan andil inflasi year of year (yoy) sebesar 2,83 persen dan 1,83 persen dimana kangkung dan cabai rawit masih sebagai penyumbang terbesar inflasi.
“Komoditas seperti beras, bawang merah, telur dan daging masih didatangkan dari luar Papua. Di Mimika telur sudah surplus seharusnya sudah bisa didistribusikan ke daerah yang kekurangan seperti Jayapura,” katanya.
Sementara untuk rute tol laut T-19 yang biasa melayani Merauke-Kokas-Sorong-Biak-Jayapura dimana sentra utama arus barang berasal dari Sulawesi dan Jawa Timur.
Ia berharap agar rute tol laut T-19 bukan hanya dari Merauke langsung ke Kokas melainkan terlebih dahulu singgah di Pelabuhan Pomako, Mimika.
Wagub Klemen Tinal Foto Bersama TP2DD Kabupaten Mimika
Naek Tigor juga mengatakan faktor besarnya margin penjualan di Papua dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan, biaya transportasi, risiko kerusakan produk, margin keuntungan dan kondisi abnormal.
“2017-2020 terlihat disparitas harga komoditas strategis yang tinggi antara Papua dibandingkan Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang secara konsisten terus terjadi. Ini menyebabkan terganggunya pasokan beberapa komoditas karena akses transportasi orang (kapal pelni, pesawat penumpang) juga digunakan untuk membawa pasokan bahan pangan,” tuturnya.
Sementara itu, penyebab masih tingginya harga dan disparitas harga terutama pada sub kelompok makanan di Papua dikarenakan oleh beberapa hal.
Yakni produk lokal belum dapat mengimbangi permintaan, kurangnya kemampuan produk Papua penuhi kebutuhan luar daerah, biaya logistik baik dari luar maupun intra Papua tinggi, perlunya pemetaan potensi pasar dan kekuatan produksi daerah, penyimpanan komoditas yang masih tradisional dan tata niaga pangan yang belum efisien sehingga perlu campur tangan BUMD/instansi.
“Semoga dengan dilakukannya HLM TPID ini bukan sekedar seremoni tapi betul-betul dilakukan dengan tindakan nyata selama tahun ini. Saya yakin inflasi Mimika bisa terkendali minimal akan lebih rendah dari inflasi secara nasional karena hampir 25 persen inflasi di Papua disumbangkan oleh Mimika. Ini menunjukan betapa pentingnya peran Mimika karena sangat berpengaruh terhadap tingkat harga di daerah tetangga,” tandasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan bahwa Kabupaten Mimika merupakan pilot project pertama di Papua untuk percepatan dan perluasan inflansi daerah.
“Kestabilan tingkat inflansi tentunya berguna dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan berkesinambungan sehingga akhirnya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakyat Kabupaten Mimika. Setelah dapat dikendalikan, kita harus pikirkan apa langkah kita untuk bagaimana masyarakat Mimika sejahtera. Ke depan kita bukan hanya bisa bicara tetapi benar-benar melayani dan turun langsung ke lapangan,” tuturnya.
Wabup juga berharap melalui program Papua Satu Harga (Pace juara) kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua secara khusus untuk masyarakat asli Papua yang ada di Kabupaten Mimika dapat terwujud.
"Saya harap ini menjadi komitmen kita dan harga-harga itu bisa terjangkau dan menjangkau masyarakat sehingga tidak terjadi lagi disparitas harga diluar Papua dan Papua, terlebih khusus lagi antar Mimika dan pedalaman. Sudah ada tol laut dan darat,” ucapnya
Lanjutnya, ada empat pilar untuk dapat mengurangi inflasi dan disparitas harga yakni kejangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi (dana otsus) dan komunikasi yang efektif.
“Rekomendasi kita salah satunya tol laut T-19 dari Merauke harus mampir dulu ke Pelabuhan Pomako Timika karena Mimika sebagai kawasan sentra perikanan untuk ekspor di wilayah Papua. Saya mohon dukungan Provinsi Papua untuk hal ini. Saya juga berharap peningkatan peran koperasi dan BUMD yang ada di Mimika menjadi besar agar tidak ada lagi disparitas harga,” ungkapnya.
Wabup John berharap agar TIPD Kabupaten Mimika mampu melakukan langkah-langkah startegis, melakukan upaya-upaya pengendalian dan menekan inflansi dengan memberikan perhatian khusus serta berupaya meningkatkan produktivitas barang-barang yang rentan terhadap inflansi.
“Kolaborasi, sinergitas dan kerja sama antar pemerintah kabupaten, instansi vertikal, pemerintah provinsi dan peran BI betul-betul kita bekerja sama dengan baik dan kontinue. Saya harap acara ini bukan hanya seremonial saja, setelah SK diterima lalu lupa. Kolaborasi dan sinergitas kita harus berjalan dan memberikan dorongan untuk percepatan pembangunan,” tutupnya.
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meminta agar inflasi Kabupaten Mimika sebesar 25 persen harus dapat ditekan.
“Provinsi pun dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik dengan kabupaten. Bukan hanya Mimika tapi semua kabupaten. Kelebihan kita di Papua selain mewakili pemerintah pusat juga menjalankan otonomi khusus (otsus). Tanggungjawab moral provinsi memastikan otsus berjalan baik dalam perencanaan, program dan dana,” ungkapnya.
Wagub Klemen mengatakan sejak 2014 pemerintah provinsi Papua telah berkomitmen memberikan 80 persen dari dana otsus ke kabupaten kota sehingga mereka dapat memanfaatkan dana otsus tersebut.
“Kita berterimakasih juga kepada BI yang mengorganisir BUMN yang bersama-sama berkontribusi untuk pembangunan lebih maju. Kita bisa dan mampu, Papua bisa dan itu harus dimulai dari Mimika. Kalau Mimika berubah dan maju yang lain otomatis akan berubah. Kita akan action dan bantu baik secara retail maupun kelompok. Kita inflasi karena beberapa barang datang dari luar maka kurangi atau ekspansi. Mari bangkit untuk Papua yang lebih baik,” pungkasnya (Elfrida)
