Internasional

WNA Asal Kazakhstan Dideportasi Imigrasi Mimika

Issabenkov (baju hitam duduk) saat akan dideportasi di bandara

MIMIKA, BM

Selama semester I terhitung Januari hingga Juni 2021, Kantor Imigasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mimika telah menerbitkan 127 paspor baru yang terbagi atas 83 paspor biasa dan 44 paspor elektronik.

81 paspor biasa diterbitkan di kantor Mimika sementara 2 lainnya di UKK Tembagapura. Untuk paspor elektronik, kantor Mimika menerbitkan 40 sementara UKK Tembagapura sebanyak 4 paspor.

Kantor di Mimika juga telah melakukan 54 permohonan pergantian paspor biasa sementara di UKK Tembagapura sebanyak 10 permohonan.

Untuk permohonan pergantian paspor elektronik, kantor Imigrasi di Timika melakukan 101 pergantian sementara UKK Tembagapura 10.

Demikian diungkapkan Kepala Kantor Imigrasi Mimika Agus Purwanto melalui Kasie Teknologi Informasi Keimigrasian Dede Sulaiman kepada BeritaMimika Selasa (13/7).

“Selama dua tahun ini permohonan paspor mengalami penurunan karena pandemi Covid-19. Selain itu banyak negara tujuan wisata dan umroh atau haji belum buka bordernya sehingga penerimaan PNBP pun berkurang,” katanya.

Oleh karena itu, untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat, Kantor Imigrasi Mimika meluncurkan program pelayanan paspor secara kolektif yang diberi nama Eazy Paspor. Minimal untuk 10 pemohon.

“Melalui program ini pemohon bisa mengajukan permohonan paspor tanpa perlu ke kantor Imigrasi karena petugas akan mendatangi pemohon di lokasi yang ditentukan,” jelasnya

Ia menambahkan paspor yang telah jadi nantinya bisa diambil secara perwakilan atau dikirim ke rumah melalui jasa PT Pos Indonesia.

Sementara itu, bagi kantor, komunitas atau perumahan yang menginginkan diadakan pelayanan secara kolektif bisa mengajukan ke nomor layanan informasi di 0811 4911 221.

"Untuk biaya PNBP paspor biasa sebesar Rp 350.000 dan e-paspor sebesar Rp 650.000. Pelayanan eazy paspor bisa dilaksanakan di jam atau hari kerja maupun di luar jam atau hari kerja,” imbuhnya.

Sementara itu, pelayanan Warga Negara Asing (WNA) untuk perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan (ITK) ada 9, penerbitan Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) 98 dan perpanjangan ITAS sebanyak 314.

Selain itu, pengalihan status dari ITK ke ITAS ada 1, alih status dari ITAS menjadi Ijin Tinggal Tetap (ITAP) 2, Affidavit 1, lapor lahir 1 dan mutasi alamat 4 orang.

Mutasi antar Kantor Imigrasi (Kanim) 6, exit permit only (epo) 40, multiple exit re-permit (merp) tidak kembali 112 dan WNA yang meninggal dunia 1 orang.

“Sementara untuk pemeriksaan kedatangan dan keberangkatan TPI Laut Amamapare, kedatangan crew WNI berjumlah 47 dan WNA sebanyak 880. Untuk keberangkatan crew WNI 47 dan WNA 880,” paparnya.

Tahun ini tepatnya pada 26 Mei lalu, Kantor Imigasi Kelas II TPI Mimika juga telah mendeportasi 1 orang laki-laki warga negara asal Kazakhstan.

Pria tersebut adalah Issabenkov Nurmakhambet. Ia dideportasi karena melanggar pasal 75 UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Issabenkov dideportasi menggunakan pesawat Emirates tujuan Jakarta, Dubai dan Kazakhstan,” ujarnya.

“Sementara untuk penyerapan anggaran dari pagu sebesar Rp 7.337.028.000 yang sudah terealisasi sebesar Rp 3.319.790.656 atau 45,25 persen,” tutupnya. (Elfrida)

Freeport Indonesia Dukung Papua Tingkatkan Akses Air Bersih dan Layak

Lokasi fasilitas Water Treatment Plant (WTP) di Tembagapura, area PTFI, di kelola oleh Departemen Facilities & Town Management PTFI

 

MIMIKA, BM

Sejak zaman prasejarah, air memegang peran vital sebagai salah satu penopang peradaban manusia. Air tidak hanya berfungsi sebagai sumber kehidupan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan cairan tubuh.

Selain itu air juga memegang peran kunci dalam aktivitas dan pembangunan manusia di berbagai bidang kehidupan, mulai dari pertanian, perikanan, transportasi, peribadatan, pariwisata, dan lain sebagainya.

Terutama di masa pandemi ini, air berperan sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh masyarakat.
 
Tak terkecuali di Indonesia, negara yang memiliki sumber daya air melimpah dengan sekitar 70% wilayahnya adalah perairan, air juga berperan penting dalam pembangunan standar kehidupan yang sehat, layak, dan berkelanjutan.

Untuk itu, terjaminnya ketersediaan air bersih dan layak bagi masyarakat menjadi urusan krusial.

Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), hanya sekitar 75,24% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap sumber air minum bersih.

Papua pun menjadi provinsi dengan persentase kedua terendah, di mana hanya 39,10% rumah tangga di Papua memiliki akses terhadap sumber air minum bersih.

Meski demikian, di tengah segala tantangan pembangunan Papua, angka ini terus merangkak naik setiap tahun, dengan persentase kenaikan sebesar 1,68% dibanding tahun 2015.

Peningkatan akses masyarakat Papua terhadap air minum bersih ini turut memengaruhi perbaikan taraf hidup masyarakat dan laju pembangunan Papua.

Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan akses air bersih di Papua khususnya Kabupaten Mimika tidak terlepas dari upaya kolaboratif yang dilakukan multipihak.

Di Mimika, melalui nota kesepahaman antara PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2013, Freeport telah membangun proyek sarana air bersih Water treatment Plant (WTP) di Kuala Kencana dengan kapasitas 200 liter perdetik, yang kedepannya akan digunakan untuk mensuplai air bersih untuk kota Timika.

Hari Air Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 22 Maret ini menjadi momentum yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat dunia untuk merefleksikan makna kesetaraan akses masyarakat terhadap air bersih dan layak, sebagaimana menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 6 terkait air dan sanitasi untuk semua pada tahun 2030.

Pada Hari Air Sedunia tahun ini PTFI melalui Lenny Josephina, Manajer General Construction & Special Project PTFI mengajak seluruh pihak bergandeng tangan, membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan layak.

"Seluruh upaya PTFI dalam menyediakan akses air bersih dan layak merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi bagi Indonesia. Kami berharap, kolaborasi PTFI dengan banyak pihak dapat terus mewujudkan harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua,” ungkapnya.

Dalam mendukung pemanfaatan air bersih di wilayah kerja, PTFI terus menggalakkan program #SaPuAir, yakni pemanfaatan air minum menggunakan botol minum isi ulang dan memperbanyak penyediaan sarana drinking station di lingkungan internal perusahaan.

Sejak tahun 2019 hal ini telah dilakukan dan dirancang untuk menjamin ketersediaan air minum higienis secara mandiri di lingkungan kerja perusahaan, serta menekan penggunaan air minum dalam kemasan di area perusahaan.

"Program ini dilakukan dengan mengolah lebih dari 50 sumber air alami di area kerja menjadi air minum yang bersih dan layak bagi para karyawan," ujar Manajer General Construction & Special Project PTFI, Lenny Josephina kepada BM melalui press releasenya. (Red)

Setelah 17 Jam, Imigrasi Mimika Berhasil Menangkap TKA Asal Malaysia di Hutan Potowaiburu


Tim saat menangkap TKA (sweater kuning) di lokasi operasi PT Mutiara Alas Khatulistiwa, Rabu (23/12) subuh

MIMIKA, BM

Mr. Moh Mee Hoo, Tenaga Kerja Asing (TKA) berkebangsaan Malaysia akhirnya di tangkap Tim Imigrasi Mimika, Rabu (23/12) pukul 00.15 Wit di Potowaiburu Distrik Mimika Barat Jauh.

TKA ini diketahui telah bekerja hampir 2 tahun di PT. Mutiara Alas Khatulistiwa yang beroperasi di Potowaiburu namun tidak melaporkan diri ke Kantor Imigrasi Mimika sebagai pemilik wilayah kerja keimigrasian.

Berdasarkan Surat Izin Tinggal Terbatas yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Sorong, lelaki kelahiran Sarawak 18 Januari 1967 ini, berdomisili di Jalan Gunung Semeru Kampung Baru Sorong, Papua Barat.

Setelah mengatahui keberadaannya, Tim Imigrasi langsung bertolak ke Potowaiburu dipimpin Kepala Imigrasi Kelas II Mimika, Jesaja Samuel Enock bersama rombongan menggunakan Kapal Motor KPLP pada Selasa (22/12).

Dalam tim ini juga terdapat perwakilan dari Kantor Bea dan Cukai, Rusel Sibi, Habibie Anwar Jaksa fungsional Kejari Mimika serta Yohan Sena Kabid Pemantauan DPTSP Pemda.

Tim berangkat dari Pelabuhan Porsite PTFI pukul 07.30 Wit dan tiba di Potowaiburu pukul 21.15 Wit. Perjalan ditempuh selama 14 jam karena cuaca dan gelombang yang tidak bersahabat.

Setibanya di Potowaiburu tim langsung menuju lokasi PT. Mutiara Alas Khatulistiwa yang berjarak 6 kilometer dari pemukiman warga.

Di Base Camp Potowai yang merupakan tempat tinggal karyawan PT. Mutiara Alas Khatulistiwa, tim langsung berpencar mencari Moh Mee Hoo dikediamannya namun ia tidak ditemukan.

Setelah berkoordinasi dengan Wendy Cilev Lontoh yang merupakan Manager PH PT. Mutiara Alas Khatulistiwa, ditemukan informasi bahwa TKA Moh Mee Hoo sedang mengikuti rombongan yang tengah berburu rusa.

Didampingi Wendy Cilev Lontoh, rombongan kemudian bertolak ke hutan yang merupakan tempat operasi penebangan kayu PT Mutiara Alas Khatulistiwa.

Sesampainya di kilo 14 yang merupakan salah satu lokasi tempat tinggal karyawan PT Mutiara Alas Khatulistiwa, rombongan berganti mobil karena kondisi jalan licin dan terjal.

Setelah melanjutkan pencarian hingga ke kilo 20, rombongan Imigrasi kemudian menemukan mobil karyawan yang kembali usai berburu.


Tim ketika tiba bersama TKA (kaos putih) di Kantor Imigrasi Mimika

Setelah 3 jam melakukan pencarian, TKA asal Malaysia, Moh Mee Hoo ditemukan ada dalam kendaraan tersebut. Setelah dilakukan koordinasi, semuanya kembali ke Base Camp Potowai.

Setelah di Base Camp Potowai, sekitar pukul 02.00 Wit, tim membawa TKA Moh Mee Hoo bertolak ke Timika.

Namun karena cuaca dan kendala teknis, tim bermalam di laut Potowaiburu dan baru bertolak ke Timika pukul 05.30 Wit dan tiba di Pelabuhan Porsite pukul 19.15 Wit.

Di Kantor Imigrasi, kepada BeritaMimika, Kepala Imigrasi Jesaja Samuel Enock mengatakan dalam keimgrasian ada dua bentuk pengawasan yakni pengawasan administrasi dan lapangan.

Pengawasan administrasi didapatkan dari sistem informasi manajemen keimigrasian sementara pengawasan lapangan didapatkan dari fungsi-fungsi intelejen imigrasi.

"Berdasarkan dua informasi ini kemudian dikembangkan menjadi suatu potensi yang harus ditindaklanjuti. Kita dapatkan keberadaanya sehingga kita ke Potowaiburu dan bawa dia ke sini," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan TKA ini diperkirakan sudah setahun lebih berada di Potowaiburu yang merupakan wilayah kerja Imigrasi Mimika. Dalam dokumennya, ia tercatat sebagai Mechanical Advisor pada PT. Mutiara Alas Khatulistiwa.

"Secara formal dan materil dokumennya ada. Namun terkait kegiatan dan kerjanya apakah sesuai dengan izin tinggal atau tidak, akan didalami oleh penyidik Imigrasi. Tim penyidik akan berkordinasi dengan pengawas tenaga kerja di Disnaker Mimika bersama instansi terkait lainnya karena pada dasarnya kegiatan pengawasan orang asing merupakan kegiatan bersama," jelasnya.

Dikatakan Jesaja, dalam proses tindak pidana keimigrasian, akan dilakukan pemeriksaan selama 30 hari. Pemeriksaan penyidik dilakukan guna mengetahui apakah TKA ini melakukan pelanggaran yang diatur dalam ketentuan pidana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimgrasian.

"Kalau memenuhi unsur pidana maka kita deportasi atau nanti dimutasikan ke wilayah kerja Imigrasi Mimika sesuai dengan aturan imigrasi jika memang tidak ada masalah. Kita akan menunggu hasil pengembangan penyidikan imigrasi untuk membuktikan semua ini termasuk pelanggaran yang dilakukan perusahan ini," ungkapnya.

Sebelumnya di Base Camp Potowai, salah satu karyawan PT. Mutiara Alas Khatulistiwa mengatakan di perusahan tersebut, Mr Moh Hee Hoo bekerja telah setahun lebih sebagai Mechanical Adviser atau pengawas alat.

Perusahan ini mulai beroperasi pada 2 Agustus 2014 sesuai SK IUPHHK-HA Nomor SK. 676/ MENHUT-II/2014 dengan luas areal garapan sebesar 81.855 ha.

Komisaris PT. Mutiara Alas Khatulistiwa saat ini memiliki 102 pekerja yang dipimpin oleh Komisari Ronald Louis Sanudin, Direktur Utama Ir. Yati Suyati dan Manager PH, Wendy Cliev Lontoh. (Ronald)

Top