Politik & Pemerintahan

Sebelum Melakukan Sosialisasi, Aparatur Pemerintah Harus Bebas Virus Corona

Pertemuan rencana sosialisasi pencegahan Covid-19

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika terus berupaya memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19 dimulai dari wilayah kota hingga ke kampung-kampung.

Salah satunya melalui sosialisasi kepada masyarakat yang akan melibatkan kepala kampung, Rt dan Rw dan kelurahan serta distrik.

Rencananya dalam waktu dekat mereka akan langsung terjun ke masyarakat masing-masing wilayah guna menyampaikan sosialisasi tersebut, terutama di kampung-kampung.

Rencana ini tertuang dalam pertemuan bersama membahas penanganan Covid-19 di Mimika yang dipimpin langsung oleh, Asisten I Setda Mimika Demianus Katiop didampingi Asisten III Nicolas Kuahaty dan Staf Ahli Bupati Cherly Lumenta dengan kepala-kepala distrik dan kelurahan, Jumat (17/4) di Mozza.

Cherly Lumenta dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa kepala distrik, kelurahan, kampung hingga Rt dan Rw merupakan garda terdepan menjelang pemberlakuan PSBB yang telah direncanakan pemerintah daerah.

Namun sebelum memberikan sosialisasi kepada masyarakat mereka harus dipastikan sehat dan bebas dari paparan virus corona terlebih dahulu.

"Oleh karena itu mereka ini harus lebih dulu ditest rapid test, jangan sampai mereka pergi ke kampung-kampung lalu membawa virus ke masyarakat," tutur Cherly.

Cherly menjelaskan, rapid test dilakukan bertujuan agar melindungi diri dan keluarga serta masyarakat yang akan didatangi. Dengan demikian maka aparat pemerintah harus sehat. (Shanty)

Terbang Sekali Seminggu, Warga Mimika Akhirnya Bisa Pulkam

Kadishub Yan Pura saat mendampingi Wabup John mengawasi warga

MIMIKA,BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika memberikan kebijakan khusus bagi maskapai Garuda Indonesia untuk kembali melayani penerbangan mengangkut penumpang khusus bagi warga Mimika yang berada di luar daerah untuk pulang kampung.

Sebelumnya, semua penerbangan mengangkut penumpang dari dan menuju Bandara Mozes Kilangin Timika dibatasi untuk mencegah penularan wabah penyakit virus corona.

Meskipun mengizinkan maskapai Garuda Indonesia untik mengangkut penumpang, namun penumpang yang diangkut dibatasi.

Yang diperbolehkan terbang ke Timika yaitu warga Mimika yang kini sedang berada di luar daerah, namun selama ini kesulitan kembali lantaran ditutupnya layanan penerbangan penumpang.

"Penerbangan ini bukan untuk umum, ini permintaan khusus bapak bupati terkait dengan para pejabat, masyarakat kita yang ada di luar agar diberi kesempatan untuk balik ke Timika, tapi ini bukan untuk seterusnya,"tutur Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Mimika, Yan Selamat Purba saat diwawancarai di Mozza, Jumat (17/4).

Purba mengatakan, kebijakan khusus yang diberikan kepada maskapai Garuda Indonesia tidak berlaku setiap hari, inipun dibatasi dengan ketentuan yang ketat.

"Ini bukan setiap hari ya, tapi satu kali dalam seminggu dan tentunya setiap penumpang yang baru tiba di Bandara Mozes Kilangin wajib mengikuti program karantina selama 14 hari. Bisa karantina mandiri dan bisa karantina dari Tim Gugus Tugas Covid-19," tuturnya.

Purba juga membantah tudingan banyak pihak bahwa penerbangan ini dibuka secara umum. Karena menurutnya, pemeriksaan terhadap mereka yang mau ke Timika diawasi dengan ketat. Penumpang akan di filter oleh dispencapil, artinya mereka yang memiliki KTP Mimika saja yang diterima.

Pembukaan penerbangan khusus inipun hanya berlaku sementara, ketika semua orang Mimika yang ingin kembali telah tiba di Mimika maka pemerintah akan kembali menutup akses layanan penerbangan bagi penumpang.

Menurutnya, nanti jika di pandang cukup untuk masyarakat Mimika kembali ke Timika dari luar daerah maka Bupati Mimika akan tutup kembali sambil menunggu tren covid-19 yang ada di Timika apakah naik atau turun. Kalau turun akan di buka untuk umum tetapi kalau trennya naik maka bisa dihentikan kembali penerbangan itu.

"Jadi, sesuai permintaan Pak Bupati itu 1 kali 1 minggu. Nanti warga Timika dari luar daerah tentunya akan menerima syarat khusus dari KKP bandara asal, jika harus sertakan surat kesehatan maka harus sertakan dan sampai di sini juga bersedia di karantina selama 14 hari. Penerbangan akan kembali normal jika penularan virus corona sudah selesai teratasi di Mimika,” ungkapnya. (Shanty)

26.536 KK di Mimika Bakal Terima BLT Dana Desa

Kepala DPMK Michael R Gomar

MIMIKA,BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) berencana memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu perbulan.

Anggaran tersebut berasal dari relokasi sebagian dana desa (DD) tahun 2020 yang akan dipotong sebesar 30-35 persen dari 133 kampung yang ada di Mimika.

Hingga saat ini, tercatat ada sekitar 26.536 kepala keluarga yang sudah terdata dan menjadi sasaran BLT desa di tengah masa darurat Covid-19.

"Untuk BLT dana desa yang kita hitung dari 133 kampung, simulasi perhitungan dari BLT dana desa yang sudah dipotong 30-35 persen kurang lebih sebesar Rp48.045.419.150 dan itu kalau di hitung 1 kepala keluarga mendapat Rp600 ribu perbulan selama 3 bulan ke depan,"tutur Kepala DPMK Michael R Gomar saat diwawancarai di Mozza, Jumat (17/4).

Gomar mengatakan, bahwa BLT desa ini hanya berlaku tiga bulan. Sebanyak 26.536 kepala keluarga yang sudah terdata ini sesuai persyaratan mereka tidak terdaftar menerima BLT ataupun bantuan-bantuan pemerintah lainnya. Jadi warga yang terima adalah yang belum tercover sama sekali.

Dikatakan, pengalihan anggaran dana desa dilakukan lantaran jumlah warga desa yang tidak masuk dalam data penerima bantuan Pemerintah Pusat dan daerah cukup banyak, sehingga memang perlu ada pencadangan anggaran tersendiri untuk masyarakat desa.

Adapun mekanisme penyaluran bansos ini bakal dilakukan pendataan, musyawarah dan verifikasi pendataan kepala keluarga. Setelah itu dilaporkan kepada distrik selanjutnya dilaporkan ke bupati Mimika untuk dikeluarkan SK penerima BLT Desa.

"Disaat seperti ini dana desa juga bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat desa yang belum terakomodir dari bantuan-bantuan pemerintah lainnya misalnya PKH, bantuan non pangan dan lainnya.

Sebelumnya, dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di kampung namun karena pendemi Covid-19, dana ini dapat digunakan sebagian sebagai bantuan kepada masyarakat.

“BLT ini beda dengan yang dari Dinas Sosial karena ini BLT Dana Desa. Presentasi untuk perhitungannya pun berbeda. Kampung yang memiliki dana desa sebesar Rp800 juta hingga Rp1 miliar pemotongan untuk BLT sebesar 30 persen dan kampung yang menerima DD sebesar Rp1-2 miliar pemotongannya 35 persen,"ungkapnya. (Shanty)

Top