Gubernur Papua Tengah dan Bupati Mimika Lakukan Kunker ke Lapas Mimika
Suasana berlangsungnya kegiatan
MIMIKA, BM
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Denias Geley didampingi Bupati Mimika Johanes Rettob dan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika, Rabu (9/4/2025).
Kehadiran rombongan tersebut disambut hangat pihak Lapas Kelas IIB Timika dan juga warga binaan.
Bupati Mimika Johanes Rettob dalam sambutannya mengatakan, hal ini merupakan kunjungan pertama bagi Gubernur Papua Tengah di Lapas dan juga Bupati dan Wakil Bupati Mimika.
"Pada kesempatan ini kami ingin ucapkan terima kasih karena telah memilih kami Bupati dan Wakil Bupati Mimika serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah. Karena pada Pilkada lalu kita menang atau unggul di Lapas sini," kata Bupati John.
Bupati mengatakan jumlah warga binaan saat ini sebanyak 306 orang dan kasus terbanyak warga binaan terkait narkoba. Mereka (warga binaan-red) cukup baik di Lapas, karena semuanya di bina dengan baik dan banyak sekali yang dibuat.
"Karya yang dibuat ada ukiran kayu, lukisan, hingga kolase tiga dimensi. Jadi mereka ini sangat kreatif," tutur John.
Namun, Bupati John berpesan kepada warga binaan jika keluar dari lembaga ini harus menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu dekat dengan Tuhan.
"Kami selalu bekerjasama dengan Kalapas. Kita ada bantu membangun klinik di Lapas, walaupun ini instansi vertifikal tetapi warga binaan ini adalah warga Mimika maka kami pemerintah punya tanggungjawab secara moril," ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam sambutannya menyampaikan program unggulan yang akan diberikan kepada warga di wilayah Provinsi Papua Tengah salah satunya Kabupaten Mimika yaitu BPJS Kesehatan.
"Pertama kita pastikan hak asasi manusia siapapun dia, jadi kesehatan gratis itu sudah komit masuk program kami," kataMeki.
Selain itu, pemberian satu unit ambulance juga akan diberikan ke Lapas di Nabire. Sedangkan untuk Lapas Timika akan dibicarakan lagi.
Menurutnya, kebanyakan anak Papua masuk di lembaga karena tidak punya bantuan hukum. Oleh sebab itu, bantuan hukum juga akan masuk dalam program pemerintah.
"Kita di Nabire akan kerja sama, di sini juga untuk siapkan bantuan hukum sehingga ada orang yang membela mereka di hukum. Jangan sampai hanya curi sendal di hukum karena tidak ada orang yang bisa membela mereka akhirnya dihukum 5 tahun, 10 tahun hanya karena kebencian dan lain-lain," ujarnya.
Jadi, kata Meki, Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Mimika sudah siap untuk untuk menyiapkan bantuan lembaga hukum sebagai bagian dari masyarakat di wilayah Provinsi Papua Tengah.
"Saya mau sampaikan bahwa, kalian tidak sendiri, tapi kita ada sama-sama dan jangan diulang lagi. Kalau sudah pernah di Lapas jangan pernah kembali lagi di sini," ucapny..
Ia juga menyampaikan, bahwa di TP-PKK ada yang namanya Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Jadi Dekranasda bisa dibiayai oleh provinsi dan kabupaten.
"Kalau ada yang punya kerajinan itu bisa kerja sama dengan PKK. Kita bisa bantu kreativitasnya sehingga warga binaan bukan hanya sebagai tahanan saja tapi juga punya penghasilan," pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, rombongan gubernur dan bupati menyempatkan diri untuk meninjau hasil karya seni yang dibuat oleh para warga binaan dan juga membeli hasil karyanya. (Shanty Sang)
