Ternyata Banyak Tempat Ibadah Di Mimika Tidak Miliki IMB

Kepala Kantor Agama Mimika, Lucas Yasi

MIMIKA, BM

Setiap gedung yang dibangun wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak terkecuali rumah ibadah. Namun, di Mimika sebagian besar tempat ibadah ternyata tidak memiliki IMB. 

Kepala Kantor Agama Mimika, Lucas Yasi saat ditemui di Hotel Censerawasih 66, Kamis (12/5) mengakan hal ini.

Agat tidak ada persoalan dikemudian hari, Lucas menghimbau seluruh pengurus rumah ibadah yang belum miliki izin untuk segera menyiapkan persyaratan pengurusan IMB dan sertifikat.

"Ijin pendirian tempat ibadah itu diberikan oleh pemerintah daerah. Sedangkan kami sama dengan FKUB hanya berikan rekomendasi. Tim turun selidiki tempat ibadah itu apakah sesuai dengan aturan atau tidak barulah nanti kita berikan rekomendasi,” kata Lucas.

Hasil rekomendasi tersebut kemudian akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Tim pemerintah daerah kemudian akan turun melakukan survei apakah pembangunan rumah ibadah tersebut sudah sesuai atau tidak dengan SKB menteri tentang pendirian tempat ibadah.

"Kalau memang sudah sesuai dengan aturan itu barulah dikeluarkan ijin dan ijin itu dari bupati karena bupati yang punya wilayah,”ujarnya.

Hanya saja, terkait IMB, Lucas Yasi tidak menyebutkan secara detail berapa banyak tempat ibadah yang belum memiliki ijin tersebut.

"Karena saya baru menjabat jadi belum ada laporan detail ke saya bahwa sudah sekian rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan FKUB. Kami akan pastikan itu namun yang pasti banyak yang belum miliki IMB,” ujarnya.

Sementara itu, terkait pendirian tempat ibadah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Dalam peraturan ini menyebutkan beberapa persyaratan khusus dalam pembangunan rumah ibadah.

Pertama, daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah harus paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat.

Kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit harus berjumlah 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa.

Ketiga, harus ada rekomendasi tertulis oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan rekomendasi tertulis dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

Selanjutnya, bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan.
(Shanty)

Top