Pembangunan Kantor Bapenda Baru Dimulai Tahun Ini Anggaran Awal 15 Miliar

Lahan yang akan digunakan untuk membangun Kantor Bapenda Mimika

MIMIKA, BM

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan kinerja serta operasional Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) maka tahun 2022 ini akan mulai dilakukan pembangunan tahap pertama kantor Bapenda Mimika.

Anggaran yang dikucurkan untuk melakukan pembangunan tahap pertama Kantor Bapenda baru ini sebesar Rp15 miliar. Penggunaan anggaran tersebut dimulai dengan penimbunan dan fondasi.

Kantor itu nantinya memiliki tiga lantai dengan tambahan rooftop. Bangunan lantai satu akan dijadikan sebagai hall, pelayanan informasi, loket, bilik konsultasi pajak, ruang staff, toilet dan lainnya.

Lantai dua diperuntukan sebagai lobbi, ruang kepala badan, kesekretariatan, bendahara, kepala bidang, kepala seksi, staff, MCK.

Tidak jauh berbeda, di lantai tiga nanti berisikan ruangan kepala bidang, seksi, staff, kearsipan dan server. Di bagian ini juga akan dibuat dua ruang rapat ukuran besar dan kecil.

Demikian dikatakan Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa saat ditemui, Kamis (13/1) mengatakan, menurut perhitungan konsultan, total biaya pembangunannya menelan dana sebesar Rp54 atau 56 miliar.

Dwi mengatakan, lahan gedungnya masih di sekitar kantor lama, di Jalan Yos Sudarso. Pembangunannya dilakukan secara bertahap karena anggaran yang tersedia juga digunakan untuk kebutuan yang lain.

"Kalau bagi saya gedung ini masih cukup untuk bertahan sampai 3 tahun kedepan hingga gedung baru rampung. Kita rencanakan pembangunannya 3 lantai. Jadi lantai pertama untuk pelayanan, lantai kedua untuk ruangan kepala badan, kabid-kabid, kasie dan lainnya dan lantai 3 untuk ruang pertemuan besar," tutur Dwi.

Dengan adanya ruang pertemuan dengan ukuran yang besar, Bapenda tidak akan lagi menyewa atau menggunakan jasKatanya, rencananya ruang pertemuannya besar supaya jika ada kegiatan-kegiatan Bapenda tidak lagi menyewa hotel. Dengan begitu juga maka bisa menghemat anggaran.

Ditanya jika gedung baru rampung, sebut Dwi nanti gedung lama jika ada dinas lain yang ingin menggunakan bisa juga, tetapi kalau tidak ada maka tetap pihaknya akan gunakan juga.

Menurut Dwi, bagusnya kantor lama bisa digunakan oleh DPM-PTSP supaya dekat dengan Bapenda.

"Bagusnya dekat dengan Bapenda supaya masyarakat habis bayar pajaknya baru ngurus ijinnya. Tapi jika PTSP mau bangun kantor sendiri juga tidak apa-apa karena kami bisa gunakan untuk PBB," ujarnya.

Karena, kata Dwi, PBB ini kompleks. Artinya, ada petugas-petugas pemungut di desa dan bisa gunakan kantor lama untuk lakukan konsilidasi. Selama ini tidak bisa lakukan karena tidak ada ruangan.

"Kalau tidak ada yang gunakan maka kita bisa gunakan untuk perwakilan distrik yang jauh. Distrik yang jauh itu sebenarnya kita sudah harus bangun UPTD pendapatan di wilayah pantai dan gunung untuk mendekatkan pelayanan perpajakan daerah kepada masyarakat. Hanya saja kita melihat potensi juga, misalnya di pantai itu potensinya apa, kalau PBB masih kecil. Kalau yang besar mungkin retribusi kaya perikanan mungkin. Tapi untuk saat ini belum dulu," ungkapnya. (Shanty)

Top